Lelucon Wartawan dan Ngelantur Kemana-mana

Thursday, November 5th, 2015 - Bisnis Media, Opini Publik

Prinsipnya adalah sesama manusia harus saling menghormati. Semua manusia sama derajatnya. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Begitu pun soal profesi/penghidupan orang. Tak boleh ada hina-menghina.

Seorang pelaku sebuah acara di televisi bernama RA akhirnya minta maaf di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) karena leluconnya yang dinilai cenderung menghina profesi wartawan. Dalam tayangan itu, RA memeragakan cara “mengusir” kerumunan wartawan dengan cara membagi-bagikan duit recehan. Kalangan wartawan murka, di antaranya diwakili oleh Forum Wartawan Hiburan (Forwan) dan Poros Wartawan Jakarta (PWJ).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat juga bertindak memberikan teguran tertulis kepada pengelola stasiun televisi yang menayangkan acara itu. KPI Pusat menilai percakapan tersebut tidak pantas untuk ditayangkan karena dapat menimbulkan ketersinggungan dalam masyarakat khususnya profesi wartawan di Indonesia. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan penghormatan terhadap etika profesi.

KPI Pusat memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KomisiPenyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 dan Pasal 10 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 10.

Forum Wartawan Hiburan berikan kuasa kepada Barisan Advokat Bersatu (Baradatu). RA disomasi. Tapi isi detailnya somasinya apa, saya belum baca. Cuma dari berita-berita yang beredar disebutkan RA akan dituntut pidana maupun perdata jika dalam 3 x 24 jam tidak memberikan penjelasan. Iktikad maaf tidak diterima apabila RA hanya menyampaikan maaf tanpa motif yang gamblang. Ini maksudnya apa saya tidak tahu.

Mungkin personal-personal wartawan ada yang mau nimbrung somasi juga? Misalnya, RA disuruh untuk meminta maaf kepada satu per satu wartawan seluruh Indonesia dari pintu ke pintu. Atau mungkin ada juga yang merasa dirugikan atas lelucon RA itu. Misalnya, gara-gara lelucon RA itu, keluarga sang wartawan dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumah sehingga menyebabkan stress dan masuk rumah sakit.

Ya, buat lucu-lucuan saja. Mumpung ada momen menumpahkan kekesalan akibat muak berlebihan masa lalu ketika pernikahan si RA ini ditayangkan berjam-jam memakai frekuensi publik yang seharusnya tidak pantas digunakan untuk menayangkan prosesi pernikahan semacam itu.

*
Wartawan juga tidak sempurna-sempurna amat. Masih ada keluhan dari masyarakat tentang perilaku wartawan yang menyimpang dari kode etik. Bahkan ada pula wartawan yang telah divonis pidana seperti dalam kasus korupsi, pemerasan, penadahan, dsb. Tapi menyamaratakan stereotip wartawan yang bisa diguyur recehan, alamat panjang urusannya.

Kalau menurut saya, proses hukum dilanjut saja (Toh sudah ada forum wartawan yang memberikan kuasa kepada advokat). Tujuannya bukan buat memperpanjang masalah atau cari gara-gara. Cuma ingin menguji saja via pengadilan, apakah perbuatan lelucon seperti itu terbukti atau tidak unsur penghinaan dan pencemaran nama baiknya, seperti diatur dalam KUHP dan UU ITE. Ancaman hukumannya lumayan, 6 tahun penjara, jadi elok juga bila diminta dilakukan penahanan, supaya minimal tidak mengulangi perbuatan. Soal sudah ada permintaan maaf, biar nanti hakim saja yang mempertimbangkan sebagai meringankan atau tidak.

Namun, cantik pula jika sekalian saja kasus RA ini dijadikan pintu masuk untuk menekan stasiun-stasiun televisi yang menayangkan acara-acara tidak bermutu nan tidak mendidik untuk segera menghapusnya dari peredaran. Toh, lebih baik layar kaca diisi tayangan semut berantem kresek-kresek ketimbang diisi acara tidak bermutu yang akhirnya menghasilkan lelucon yang sama sekali tidak lucu itu. Ingat, frekuensi televisi adalah milik publik yang harusnya diisi untuk kepentingan publik juga.

Sekalian juga, menurut saya, kasus RA ini jadi momentum bagi Ditjen Pajak untuk mengejar kewajiban-kewajiban pajak pribadi dari para “artis” yang selama ini terlihat memeragakan kehidupan bermewah-mewah di hadapan jutaan warga negara ini yang justru hidup dalam kemiskinan. Jangan-jangan ada manipulasi dan sejenisnya. Bagaimana pelaporan pajaknya, kepatuhannya, dsb.

Sekalian juga lah, tanggung, diperiksa segala aspek legal, badan hukum, pajak, ketenagakerjaan di rumah-rumah produksi yang selama ini memasok acara-acara televisi. Benar-benar sudah patuh aturan belum? Jangan asal bikin program acara dengan bujet produksi murah, dibeli mahal, iklan banyak, tetapi merusak mental penduduk negara ini.

Lantas, mumpung Pak Buwas sedang memimpin BNN, ada baiknya diaudit lagi kasus-kasus lama dan penanganannya, terutama di kalangan “artis”. Jangan-jangan ada “main mata”: pengedar jadi pemakai, pidana jadi rehabilitasi, misalnya. Kenapa “artis”? Ya, karena selama ini mereka lah yang menjadi tontonan jutaan warga negara ini, termasuk anak-anak. Tentu harus kita pastikan bahwa mereka-mereka ini tak boleh bersentuhan sama sekali dengan narkoba. Mereka harus jadi contoh figur yang bebas narkoba.

Atau sepertinya bagus juga kalau untuk program-program televisi yang masuk kategori hiburan bermutu rendah (menurut standar yang ditetapkan KPI misalnya), boleh tayang di televisi dengan menggunakan frekuensi publik, tetapi, kenakan saja pajak yang besarnya minimal seperti PPn Barang Mewah dulu yang 40%, bila mungkin malah bisa lebih dari ini. Ya, kalau kelakar saya sih, pajak untuk tayangan televisi bermutu rendah kira-kira 5 kali lipat pajak kalau orang beli Jack Daniels, dengan syarat dan ketentuan slot penayangan hanya antara pukul 01.30-03.30 dini hari.

Semua itu sekadar pandangan dan saran untuk menghadang penayangan acara-acara televisi yang tidak bermutu yang mengancam, terutama, masa depan anak-anak kita tercinta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Lelucon Wartawan dan Ngelantur Kemana-mana | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: