Dilarang Makan Duit PMN

Wednesday, November 4th, 2015 - Opini Publik

Semalam, seorang kawan yang juga pimpinan salah satu alat kelengkapan DPR, telepon saya. Dia malah tanya, “PMN gimana?” Maksudnya dia mau tanya, berita-berita tentang PMN di media massa seperti apa posisinya. Saya balik tanya, “Ngawasinya gimana?” Maksudnya justru saya tanya balik ke wakil rakyat, itu nanti dana puluhan triliun begitu pengawasannya bagaimana. Potensial digigit banyak pihak lho. Masak sih jadi bancakan korupsi. Apalagi kan jargonnya itu hasil dari penarikan subsidi.

Begitulah perbincangan singkat per telepon yang kresek-kresek bunyinya, karena bercampur dengan latar suara penyanyi, di belakang saya.

Pagi tadi, saya baca posisi Kompas soal PMN ini.

Penundaan penyertaan modal negara pada sejumlah BUMN menuntut perusahaan milik negara itu kreatif mencari dana untuk merealisasikan rencana.”

“Karena PMN baru dibahas lagi saat pembicaraan APBN-P 2016, BUMN dituntut menggali kreativitas untuk membiayai pekerjaan yang telah direncanakan, terutama proyek tahun ganda. Perlu keseimbangan pembiayaan antara program jangka pendek, bahkan mungkin sangat pendek. Indonesia juga membutuhkan infrastruktur—termasuk proyek jangka menengah—untuk mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan daya saing.”

“Karena itu, kita berharap pemerintah dan DPR dapat duduk bersama dan berunding membahas APBN-P 2016.”

*
Saya cuma mau bilang, isu seperti PMN ini adalah peristiwa ekonomi, sekaligus peristiwa hukum dan politik. Sikap DPR untuk menunda pembahasan tentang PMN pada tahun depan menunjukkan bahwa terjadi pertarungan anasir politik menyangkut penggunaan uang negara. Di satu sisi, dana yang dialokasikan untuk PMN ini mencapai puluhan triliun, yang tentu saja kita harus benar-benar khawatir bahwa penggunaannya potensial diselewengkan. Di sisi lain, ada kebutuhan akan pembangunan.

Saya termasuk dalam kalangan yang sangat khawatir dana PMN diselewengkan. Pun, saya termasuk yang berposisi bahwa keuangan BUMN adalah keuangan negara juga.

Dasarnya jelas, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN menyebutkan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pembentukan BUMN dilakukan untuk mengemban tugas penting Pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan negara kepada masyarakat.

Sementara itu, pengertian PMN menurut UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada Organisasi/LKI dan PMN lainnya.

PMN pada dasarnya mempresentasikan kepemilikan Negara terhadap sebuah perusahaan negara yang menjadi investasi jangka panjang Pemerintah. Setiap perubahan PMN, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan terhadap struktur kepemilikan saham negara, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Menurut RAPBN 2016, sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat 125 BUMN yang dimiliki Pemerintah, dengan nilai PMN sebesar Rp877,8 triliun. Keseluruhan BUMN tersebut mempunyai total aset Rp4.607,2 triliun, total pendapatan Rp1.999,3 triliun, menghasilkan laba bersih Rp131,7 triliun dan menyumbangkan dividen sebesar Rp40,3 triliun.

Nilai PMN kepada BUMN melonjak sangat tajam dibandingkan periode- periode sebelumnya, yaitu mencapai Rp64.883,9 miliar pada tahun 2015 dan direncanakan sebesar Rp39.420,8 miliar pada tahun 2016.

Beberapa BUMN yang mendapatkan alokasi PMN dalam jumlah yang cukup besar pada tahun 2015 adalah PT SMI (Persero), PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pelindo IV (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PTPN III (Persero), dan PT KAI (Persero). Sementara itu beberapa BUMN yang mendapat alokasi PMN dalam jumlah yang cukup besar pada RAPBN tahun 2016 adalah PT SMI (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Perum Bulog, PT Geo Dipa Energi (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Beberapa program pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi PMN kepada BUMN tahun 2016 adalah pembangunan 4 ruas jalan tol di Sumatera, pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan kereta api cepat (High Speed Train) Jakarta-Bandung, pembangunan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan beras, serta pembangunan PLTP Dieng dan PLTP Patuha.

Begitu yang saya kutip utuh dari RAPBN 2016.

Sementara informasi terkait bursa, saat ini 20 BUMN tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Nilai kapitalisasinya Rp 1.130,78 triliun atau 23,66 persen dari kapitalisasi pasar Indeks Harga Saham Gabungan per 3 November 2015.

*
Jadi, persoalan PMN dan BUMN ini memang tak boleh dianggap main-main. Jika — sekali lagi ini jika — anggota parlemen mau jahat saja — yang saya masih percaya mereka tidak akan melakukan ini — meminta komisi 10% maka 10% dari rencana PMN 2016 sebesar Rp40 triliun adalah Rp4 triliun. Jika dibagi 560, masing-masing dapat Rp7 miliar. Angka yang besarnya jauh lebih besar dari total gaji dan tunjangan anggota DPR selama 5 tahun menjabat.

Makanya, tolong dan mohon, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, bertindaklah lurus demi rakyat. Jangan mengkhianati kami, rakyat biasa, dengan mengutak-atik soal PMN ini. Apalagi eksekutif dan pimpinan BUMN, yang mendapat amanah mengelola duit rakyat sebesar itu. Jangan juga ambil kesempatan untuk memperkaya diri.

Semoga.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Dilarang Makan Duit PMN | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: