Masalah Kewibawaan Presiden Jokowi

Tuesday, November 3rd, 2015 - Opini Publik

Saya menduga, pangkal masalahnya adalah kewibawaan. Wibawa berarti pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain, melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Jika wibawa itu dibutuhkan oleh orang per orang, apalagi pemerintahan yang mengurusi urusan publik, membutuhkan lebih banyak lagi kadar kewibawaan. Karena itulah hukum dan perundang-undangan mengatur secara positif seluruh perlindungan terhadap kewibawaan pemerintah.

Saya lihat, kekuasaan eksekutif yang tengah dipimpin oleh Presiden Jokowi, menghadapi rongrongan wibawa itu setiap hari, melalui pers maupun media sosial. Beberapa topik diskusi publik melenceng jauh dari persoalan substansi menjadi persoalan permukaan menyangkut ledek-meledek tentang kewibawaan.

Tengok saja. Mulai dari persoalan — maaf beribu maaf — tampang luar, kekurangcakapan berbahasa Inggris, cara berbusana, logat berbicara, dan sejenisnya dari seorang presiden kerap menghiasi arena diskursus publik. Bukan hanya lewat kata-kata melainkan juga lewat sarana multimedia seperti foto, audio, dan video. Premis yang hendak dibangun adalah keragu-raguan, apakah negara sebesar Indonesia hendak dipimpin oleh orang yang tidak berwibawa seperti itu?

Sadar atau tidak sadar, Istana pun merespons upaya-upaya mendegradasi kewibawaan presiden itu dengan berbagai langkah. Kemarin, Presiden menyampaikan supaya para pembantunya tidak memperdebatkan perpres, keppres, inpres yang sudah diterbitkan sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jika ingin memberi kritik atau masukan, lakukan ketika masih dalam tahap penyusunan.

Istana juga merespons polemik tentang dugaan rekayasa foto presiden dengan masyarakat Suku Anak Dalam. Tudingan bahwa ada rekayasa dalam foto tersebut untuk membangun pencitraan, dijawab dengan penegasan Polri (penegak hukum yang secara struktural berada di bawah kekuasaan eksekutif) dengan “ancaman” penegakan hukum bagi mereka yang menyebarkan berita sesat dan kebohongan.

Ada pula Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian yang sebetulnya merupakan turunan teknis dari beberapa undang-undang yang telah berlaku. Hati-hati bicara di medsos dan dimana saja. Ujaran kebencian — termasuk di dalamnya ada unsur pencemaran nama baik — bukan delik aduan sehingga penegak hukum bisa langsung ambil tindakan.

Entah tak terhitung banyaknya ujaran-ujaran dan aksi “kreatif” yang mempersoalkan kewibawaan seorang Jokowi. Mulai dari logat Jawa dalam “I want to test my ministers” hingga cara memakai jas dan dasi yang dijadikan perbincangan hangat.

Pertanyaannya adalah apa manfaatnya buat kehidupan publik semua kegaduhan yang ditimbulkan itu? Apakah membuat kehidupan rakyat semakin enak dan sejahtera? Apakah membuat otak kita semakin berisi? Terlepas dari soal kewibawaan fisik, masalah utamanya — suka atau tidak suka — pemerintahan eksekutif yang dipimpin Jokowi ini adalah pihak yang mengelola Rp2.000-an triliun duit negara, melaksanaan ribuan aturan perundang-undangan yang mengatur dan memaksa kehidupan kita semua. Jangan sampai fokus kepada olok-olok melenakan kita sehingga kita lupa pada persoalan pokok.

Negara ini punya banyak sekali orang pintar dalam berbagai bidang untuk bisa mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah secara intelek, proporsional, dan mendidik. Misalnya, jika pun persoalan Suku Anak Dalam dianggap sebagai pencitraan pemerintah, tolak ukur yang harus dijadikan sasaran kritik adalah kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat adat, lahan, perlindungan sosial-ekonomi-budaya, dsb. Apakah, paket deregulasi kebijakan di sektor kehutanan saat ini yang berorientasi pada penarikan sebesar-besarnya investor — terutama asing — di sektor kehutanan itu meminggirkan atau menguntungkan kehidupan masyarakat adat?

Pertanyaan-pertanyaan tentang apa dasar suatu kebijakan dikeluarkan, apa urgensinya, bagaimana sosialisasi, bagaimana penegakannya di lapangan, siapa yang mengawasi, dan sebagainya adalah hal yang semakin langka di tengah hiruk-pikuknya wacana remeh-temeh di pers dan media sosial.

Kalau saya adalah orang yang sangat setuju bahwa kritik adalah bagian yang tak boleh hilang dalam kehidupan pemerintahan saat ini. Wajib ada. Perlu dikembangbiakkan. Saya rasa pemerintahan Jokowi saat ini juga belum sesempurna yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap saat, wajiblah kita melontarkan kritik-kritik dan masukan. Bukan demi membela junjungan semata melainkan ingat, jika semua kebijakan telah berlaku, dampaknya dirasakan oleh kita semua. Lovers maupun haters.

Salam hangat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Masalah Kewibawaan Presiden Jokowi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: