Pak Raden dan APBN

Saturday, October 31st, 2015 - Opini Publik

Topik tentang wafatnya Drs. Suyadi aka Pak Raden dan APBN adalah dua topik yang ramai beritanya di media massa akhir pekan ini. Tapi simpati atas meninggalnya sang pendongeng itu terlihat lebih membahana responsnya ketimbang aksi para pimpinan DPR yang memakai masker asap saat memimpin Paripurna. Setidaknya ini bukti lho bahwa masyarakat itu punya nurani yang tajam untuk membedakan mana ketulusan dan perjuangan yang terbukti bertahun-tahun dengan aksi bikinan yang mungkin dipraktikkan atas dasar saran konsultan.

Kendati demikian, angka-angka dalam APBN penting diperhatikan. Sebab, ini saya kutip dari pendapat teman saya yang komisaris salah satu perusahaan Tbk, di swasta tak ada uang. Uang adanya di pemerintah.

Pak Raden memang sosok yang unik dan inspiratif. Beliau mewarisi hal yang sangat penting: pendidikan karakter dan moral sedini mungkin melalui tayangan media massa. Hal yang saat ini semakin punah.

Sepuluh tahun lalu, saya pernah mewawancarainya di rumahnya. Rumah yang dipenuhi boneka, lukisan, pahatan; yang selalu ramai anak-anak; yang ditinggalinya sendirian. Di rumah itu pula saya ditunjukkan boneka-boneka karakter Si Unyil yang ada di dalam karung. Detailnya saya sudah agak lupa. Tetapi dalam percakapan itu saya masih ingat ada dibicarakan soal sengketa hak cipta karakter boneka Si Unyil antara Pak Raden dan Pusat Produksi Perfilman Negara (PPFN).

Lalu satu-dua bulan lalu, saya ngobrol dengan seorang bapak di Ciganjur, dekat rumah saya, yang menyatakan kekagumannya dengan sosok keluarga besar Pak Raden. Bapak itu merasa sangat berterima kasih karena saat ini dia memiliki sebidang tanah untuk tempat tinggal dan usaha sewa lahan, karena jasa kakak Pak Raden (seorang ibu yang dulu bekerja sebagai diplomat). Keluarga besar Pak Raden ini orang baik dan intelek. Pak Raden termasuk orang Indonesia generasi awal yang sekolah di luar negeri untuk belajar animasi. Mereka keluarga yang sadar pendidikan dan melek informasi luar biasa.

Dulu, saya memang punya minat untuk menulis mereka yang luar biasa tetapi mengalami kesulitan hidup pada hari tua. Pak Raden, keluarga Ismail Marzuki, adalah beberapa di antaranya. Keluarga Ismail Marzuki sempat bersengketa malah soal hak atas Patung di TIM.

Begitulah Indonesia. Negara ini harus lebih keras lagi berupaya untuk mewujudkan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk mereka yang berkarya besar bagi bangsa.

*
Alhasil, bicaralah juga kita tentang bagaimana meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam arti seutuhnya, bukan hanya dari sisi gelar pendidikan. Dalam Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, hal itu dikategorikan dalam Dimensi Pembangunan Manusia yang penjelasannya adalah:

“Dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita, yang meliputi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan berdaya saing, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.”

Sasaran dimensi pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Sasaran pada bidang pendidikan meliputi: (1) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,5 tahun; (2) rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun adalah 95,1 persen; (3) prodi perguruan tinggi minimal terakreditasi B adalah 58,8 persen; (4) persentase SD/MI berakreditasi minimal B adalah 76,5 persen; (5) persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B adalah 71,8 persen; (6) persentase SMA/MA berakreditasi minimal B adalah 79,1 persen; (7) persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B adalah 56,6 persen; (8) Rasio APK SMP/MTs antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,87; (9) Rasio APK SMA/SMK/ MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,58; (10) angka partisipasi PAUD adalah 70,85 persen; (11) angka partisipasi murni SD/MI adalah 91,79 persen; (12) angka partisipasi kasar SD/MI/sederajat adalah 111,14 persen; (13) angka partisipasi murni SMP/MTs/sederajat adalah 80,87 persen; (14) angka partisipasi kasar SMP/ MTs/sederajat adalah 104,47 persen; (15) angka partisipasi murni SMA/MA/SMK adalah 60,84 persen; (16) angka partisipasi kasar SMA/MA/Sederajat adalah 85,51 persen;

(17) angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi adalah 31,31 persen. Selanjutnya, sasaran pembangunan pada bidang kesehatan dan gizi masyarakat antara lain: (1) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (2) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria sebanyak 245 kabupaten/kota; (3) jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 700 Puskesmas: (4) jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat sebanyak 92,4 juta jiwa; (5) jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 2.000; (6) persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 92,5 persen; dan (7) persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 88,6 persen. Bidang perumahan memiliki sasaran pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi dengan akses air minum layak 76,1 persen, akses sanitasi layak 66,3 persen, pengurangan 30 persen kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 hektar, dan angka kekurangan tempat tinggal sebesar 6,5 juta. Sementara itu, sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas bidang revolusi mental adalah untuk Kedaulatan Politik, yaitu mantapnya proses konsolidasi demokrasi, efektifnya penegakan hukum, dan meningkatnya budaya hukum dalam bentuk kepatuhan kepada hukum dan aturan; untuk Kemandirian Ekonomi, yaitu menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, Pemerintah, dan masyarakat; dan untuk Kepribadian dalam Kebudayaan, yaitu meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya Nusantara berdasarkan Pancasila, serta menguatnya karakter dan jati diri bangsa.

Nah, untuk belanja Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini pada APBN 2016, dialokasikan Rp248,4 triliun (turun 2,5% dari 2015), lebih tinggi dari Bidang Perekonomian Rp227,6 triliun dan Bidang Politik Hukum dan Keamanan Rp223,4 triliun. Kementerian Kesehatan dapat alokasi terbanyak yakni Rp64,8 triliun, Kementerian Agama Rp58,4 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp49,2 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Dikti Rp37,9 triliun. Sementara Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat alokasi Rp487,4 miliar.

Jika dana terbesar di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan itu sampai dikorupsi, sudah parah sekali negara ini. Jadi penegak hukum terutama KPK patutlah menaruh kaca pembesar di lembaga-lembaga ini.

Salam hangat dan selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Pak Raden dan APBN | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: