Selingkuh-Zina Politisi-Militer?

Tuesday, October 27th, 2015 - Opini Publik, Rumor

Membaca berita tentang dugaan perselingkuhan yang berujung penggerebekan di sebuah kamar hotel antara seorang politisi perempuan DPR dan Komandan Kodim, bikin saya dejavu. Seringkali saya dengar gosip-gosip tentang kelakuan para pejabat yang selingkuh sana-sini (beberapa meminta supaya diangkat di media massa), supaya gosip itu tersebar luas. Bahkan pernah ada yang cerita kepada saya secara detail bagaimana seorang pejabat berselingkuh dengan seorang perempuan di salah satu hotel, berikut cara dia menjulurkan uang kepada OB dari balik pintu kamar untuk membeli kondom.  Yang saya ingat juga adalah isu perselingkuhan antara seorang perempuan dan menteri (sekarang sudah mantan) yang mengurusi bidang kelautan.

Sama, dulu juga ramai begini di media massa. Sampai akhirnya sang menteri turun dari jabatannya. Setelah beliau turun, tak terdengar lagi kabar kelanjutan soal perselingkuhan itu. Mungkin tujuan sudah tercapai untuk melengserkan sang menteri menggunakan isu selingkuh. Mungkin ya.

Kesimpulan sementara saya, isu perselingkuhan (urusan perut ke bawah) memang betul ampuh untuk merusak kredibilitas orang/pejabat publik. Apalagi jika tersiar luas melalui media massa.

Tapi, pernahkah terpikir, sudahkah kita bersikap adil dalam menilai berita perselingkuhan semacam itu? Berpikirkah kita dampak yang ditimbulkan bila anak/cucu yang bersangkutan membaca/melihat berita tersebut? Apa yang mau kita sampaikan kepada publik dengan berita perselingkuhan ini? Apa moral cerita dan pendidikan yang mau diambil?

*
Musti diakui, di Indonesia, media massa adalah seolah menjadi tempat segala-galanya untuk menentukan benar-salahnya suatu perbuatan. Media massa kerap menggantikan posisi polisi, jaksa, pengadilan. Ngeri ya. Ketika baru ada desas-desus dan diberitakan terjadi perselingkuhan, saat itu juga publik seperti sudah menjatuhkan vonis bahwa si pelaku bersalah. Padahal belum ada proses hukum.

Saya bukannya mau membenarkan perbuatan selingkuh, tapi alangkah baiknya mulai sekarang kita lebih kritis memandang persoalan. Apalagi dalam kasus terakhir, melibatkan nama besar institusi DPR dan militer.

Orang awam melihat perselingkuhan berarti perbuatan suami/istri yang memiliki hubungan khusus dengan wanita/pria lain di luar hubungan nikah. Padahal, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perselingkuhan dalam makna yang lebih luas yaitu suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong; 2 suka menggelapkan uang; korup; 3 suka menyeleweng.

Mungkin ada yang memadupadankan istilah “selingkuh” dengan “zina”. Zina artinya perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2 perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Masalahnya, misalnya, anda melihat seseorang tengah berjalan berduaan di mal dengan orang yang anda tahu bukan istri/suaminya, apakah itu lantas disebut selingkuh? Atau jika anda melihat di 1001 malam atau Crown ada pasangan yang anda tahu bukan suami atau istrinya tengah memasuki kamar hotel, apakah lantas bisa kita tuduh selingkuh/zina? Tergantung dari sudut kita memandang.

Tapi, konon, Indonesia adalah negara hukum bukan negara desas-desus. Di KUHP setahu saya ada Pasal 284 Ayat (1) sampai ayat (5) yang mengatur hal model begini, yang disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dan ingat, deliknya adalah delik aduan (klacht delict). Ancaman pidananya sembilan bulan penjara. Zina dianggap sebagai tindak pidana karena menodai sucinya perkawinan.

Aturannya adalah salah satu dari wanita/pria atau keduanya sudah kawin. Dan harus ada laporan polisi. Dia tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak suami/istri yang dirugikan atas perbuatan tersebut. Sebab atas dasar itulah penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.

Tapi, dalam kasus politisi-Dandim, karena keduanya berstatus sebagai pejabat di lembaga negara, betul ada dilakukan pemeriksaan etik. Tapi pemeriksaan etik berbeda dengan proses pidana. Ada domainnya masing-masing baik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) maupun Denpom.

Oleh karena itu, jika membaca berita, tengok-tengoklah inti masalahnya dengan lebih kritis. Jika dalam berita ditulis, “Anggota Dewan dilaporkan karena melakukan perselingkuhan”, lihat dulu laporannya apa dan kemana, siapa yang melaporkan (kalau ke polisi, LP-nya nomor berapa), apa bukti-buktinya, dsb.

Jika ditulis, terjadi penggerebekan, lihat dulu siapa yang menggerebek, dimana, apa dasarnya, surat perintahnya mana, dsb. Seperti dibilang di atas, proses etik dan pidana adalah hal yang berbeda.

Rasanya kita semua harus menghargai pilihan sebagai warga negara yang hidup berdasarkan hukum. Selama belum ada putusan pengadilan, tak bisa kita mencap seseorang terbukti bersalah atau tidak. Terlepas dari dugaan bahwa proses peradilan bisa “diatur” sana-sini. Toh, kemana lagi kita menumpukan harapan selain pada pengadilan di negara ini.

Media massa bertugas memaparkan fakta, fakta, dan fakta saja. Bukan menentukan salah-benarnya seseorang. Persoalan fakta bisa direkayasa, itu juga tugas media untuk menciumnya. Mudah kok melihat gelagat rekayasa fakta dalam berita. Mudah juga kok melihat suatu isu merupakan gorengan atau fakta.

Di atas semua itu, kepentingan terbesar adalah untuk masyarakat luas (anak, cucu, dan generasi kita selanjutnya) untuk mendapatkan berita dalam perspektif yang benar dan fakta yang senyata-nyatanya. Urusan politisasi dan rebutan jabatan, hal remeh. Tidak usah kita ikut-ikutan. Lebih baik kita menjaga keluarga dan orang terdekat kita supaya kita semua terlindung dari cengkeraman godaan isu sesat nan terkutuk.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Selingkuh-Zina Politisi-Militer? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: