Salam 421 Buat Ibu Risma

Saturday, October 24th, 2015 - Opini Publik, Rumor

Heran Ibu Tri Rismaharini (Risma) jadi tersangka? Kebanyakan orang beranggapan ini terkait dengan politisasi jelang Pilkada Surabaya, Jawa Timur (atau daerah lain?). Dikriminalisasi karena politik (meskipun ada baiknya juga kita semua lihat sudut pandang penyidik kepolisian, yang bertindak berdasarkan aturan hukum juga).

Sebaiknya tak usah bingung. Kita justru seharusnya bersedih. Soal perebutan kursi kepala daerah, saya sama sekali tidak peduli. Silakan para politisi urus itu. Tapi, bayangkan, sekelas Ibu Risma yang populer antikorupsi, seorang kepala daerah, bisa jadi tersangka — atau oleh beberapa kalangan disebut kriminalisasi — bagaimana nasib orang biasa, orang kecil, di pelosok-pelosok Indonesia? Mereka harus berhadapan dengan penyidik-penyidik yang diberi kekuasaan sedemikian luas oleh hukum di negara ini (KUHAP). (Makanya saya termasuk orang yang mendukung KUHAP direvisi, supaya salah satunya bisa membatasi kewenangan penyidik ini).

Meskipun masih simpang-siur antara pernyataan pihak kepolisian dan kejaksaan, tetapi dari berita yang berkembang disebutkan bahwa Risma menjadi tersangka Pasal 421 KUHP. Bunyinya: Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Heran juga? Tak perlu heran. Dari zaman Chandra-Bibit, Samad-BW, hingga sekarang Risma, pasalnya juga 421 ini. Mengapa ada anggapan polisi terkesan gampang menetapkan orang sebagai tersangka, ya karena ada aturannya memang begitu.

Ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa tersangka pengertiannya adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Laporan Polisi ada dua jenis: Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan Laporan Polisi Model B yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Jadi sedikitnya kita punya bayangan. Asal ada laporan polisi plus satu alat bukti (saksi, surat, ahli, dsb), orang bisa jadi tersangka. Sebagaimana kita mahfum, laporan polisi bisa dilakukan dengan prosedur yang mudah, oleh siapa saja. (Penjelasan itu saya peroleh dari beberapa kawan praktisi dan ahli hukum. Bukan merupakan pemikiran saya seorang. Saya cuma menulis dan membagikannya kepada pembaca).

Risma pun sudah tahu kok siapa yang melaporkannya ke polisi: Henry. Nama lengkapnya Henry Jocosity Gunawan alias Cen Liang. Dia adalah Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa (GBP), pengembang Pasar Turi. Kasusnya berkaitan dengan pengelolaan lahan Pasar Turi antara tiga pihak: pengembang, Pemkot, pedagang. Konon ada kerugian mencapai Rp700 miliar akibat sejumlah dugaan konspirasi dalam kemelut lahan di situ.

Justru kita semua yang terlambat tahu Risma tersangka. Padahal ibu yang satu ini sudah jadi tersangka sejak 28 Mei 2015, meskipun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru diterima Kejaksaan pada 30 September 2015, dan media massa baru memberitakan kemarin. (Jika nanti informasi Risma tersangka ini keliru, penyidik tinggal membuat SPDP baru saja. Simpel).

Sebaiknya kita tak terburu-buru menuding pihak mana yang “bermain” (polisi, jaksa, dsb). Kita amati saja sama-sama terlebih dahulu perkembangannya. Waktu akan menjawabnya.

*
Menurut saya, masalah utamanya bukan cuma soal pilkada melainkan soal bisnis lahan. GBP ini merupakan pengembang besar di Jatim. Pemiliknya, Henry, bahkan merupakan salah satu dari sedikit konglomerat di Indonesia yang jadi filantropis di Yayasannya Bill Gates. Ada satu hasil penelusuran yang saya baca di surabayapagi.com menyebutkan pemegang saham GBP adalah PT Permata Sumber Investindo (85%) dan PT Permata Murni (15%).

PT Permata Sumber Investindo adalah pemegang saham PT Suryainti Permata, Tbk (SIIP). Pada tanggal 27 Agustus 2009, sebagian besar saham PT Permata Sumber Investindo dilepas di SIIP. Pada saat itu, Permata Sumber Investindo menjual delapan juta saham pada harga Rp 132 per unit. Dalam penjelasan tertulis yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Direktur Utama Permata Sumber Investindo, Henry J Gunawan, yang juga defacto mengklaim Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa mengatakan, transaksi pelepasan saham PT Permata Sumber Investindo, dilakukan pada 20 Agustus 2009. “Tujuan transaksi pelepasan saham PT Permata Sumber Investindo, untuk modal kerja,” kata Henry dalam penjelasan tertulis itu.

Dengan pelepasan saham ini, kepemilikan Permata Sumber Investindo di Suryainti Permata berkurang dari 787,17 juta saham menjadi 779,17 juta saham atau sebesar 18,52%.

Tapi perlu diketahui, pada 28 Februari 2012, SIIP dihapus pencatatannya di Bursa Efek Indonesia alias delisting.

Sementara BOT (Build, Operate, transfer) Pasar Turi diteken antara GBP dan Pemkot Surabaya pada 9 Maret 2010 untuk waktu 25 tahun. Luas lahan Pasar Turi yang dimiliki Pemkot adalah 2,7 hektare.

*
Jadi memang perseteruan di Pasar Turi ini sejarahnya panjang dan melibatkan “pemain” kuat, terutama dalam bisnis properti di Jawa Timur. Selain di Pasar Turi, GBP ini juga pernah berperkara terkait lahan Puskopkar Jatim.

Bila dirunut hingga ke “perusahaan induk” yakni SIIP, data yang saya kutip resmi dari Laporan Tahunan 2014 menyebutkan, perseroan ini asetnya sekitar Rp1 triliunan dan memiliki cadangan lahan (land bank) seluas 8.201.104 m2 di sejumlah wilayah di Surabaya dan sekitarnya seperti: Segoro Tambak (7.798.693 m2), Raya Juanda (358.888 m2), Ikan Dorang (18.216 m2), Jemur Andayani (10.032 m2), Barata Jaya (8.637 m2), Parada Kalikendal (6.548 m2).

Selain itu, perseroan ini juga mengembangkan properti di Surabaya dan sekitarnya berupa tanah kavling siap bangun, bangunan jadi pertokoan, dan bangunan jadi perumahan yang terletak di berbagai lokasi proyek dengan total luas tanah sebesar 3.346 m2. Antara lain: Ruko Permata Juanda, Ruko Permata Raden Saleh, Perum Permata Jemur Andayani, Ruko Permata Gubeng, Ruko Permata Basuki Rahmat, Ruko Permata Bintoro.

Sampai dengan akhir tahun 2014, perusahaan ini memiliki proyek dalam konstruksi berupa perumahan dan condotel dengan total luas lahan yang dikembangkan adalah sebesar 38.200 m2. Antara lain: Perumahan La Foye, The Rich Prada.

Poinnya adalah soal pilkada hanya sampiran. Menu utamanya adalah perseteruan penguasaan dan pengelolaan lahan. Sekian.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Salam 421 Buat Ibu Risma | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: