Isu Korporasi yang Panas Sekali

Friday, October 23rd, 2015 - Opini Publik, Rumor

Saya perhatikan, dua isu yang berkaitan dengan korporasi ini bergulir semakin panas di media massa akhir-akhir ini: Freeport dan kasus cessie BPPN-Victoria. Isu bergerak menyentuh langit tertinggi kekuasaan. Di lapangan, saya lihat dan dengar, angle-angle berita marak digoreng. Seru.

Kemarin, saya dengar santer beredar informasi tentang kemungkinan Jaksa Agung dicopot dari jabatannya. Dugaannya terkait adanya konflik kepentingan baik dalam kasus suap Bansos Medan yang menjadikan mantan Sekjen Nasdem tersangka di KPK maupun kasus Victoria ini. Setelah kalah dalam praperadilan, Kejaksaan Agung bukannya mengendur untuk menyidik kasus ini, malah makin menggila penyidikannya dengan rencana pemeriksaan pemilik First Capital.

Kiranya media massa memang patut untuk memelototi isu Victoria ini dengan cermat dan saksama. Nilai beritanya tinggi. Menyangkut jejaring kekuasaan negeri ini, baik secara hukum, politik, maupun bisnis. Bukan hanya menyangkut kekuasaan masa kini, melainkan potensial menyeret-nyeret kekuasaan dan konglomerat masa lalu. Sepatutnya kita mendukung penegak hukum mengungkap dan memproses kasus ini seadil dan setransparan mungkin.

Kalau dipikir dan dirunut-runut, muasal isu/berita Victoria adalah aksi penggeledahan jaksa di kantor Victoria. Kenapa ada penggeledahan, karena jaksa sedang melakukan penyidikan kasus yang disebut-sebut berasal dari laporan seorang pengusaha bernama Johnny Widjaja (PT. Adhyesta Ciptatama). Pada tahun 1990-an, perusahaan ini mengambil kredit dari Bank BTN dengan jaminan tanah seluas 1.000-an hektare di Karawang senilai Rp600 miliar. Tapi BTN dilikuidasi dan hak tagihnya masuk BPPN. Oleh BPPN hak tagih ini dijual yang pada akhirnya dimenangkan Victoria senilai Rp20-an miliar. Padahal, pihak Adhyesta sudah mau membeli hak tagih itu kembali di harga Rp300 miliar. Tapi setelah hak tagih ada di Victoria, harganya jadi melambung sampai Rp2 triliun. Nah, melaporlah Johnny ke kejaksaan. Tapi, di Bareskrim Polri, Johnny justru jadi tersangka kasus penggelapan surat tanah Karawang.

Awalnya, orang mengira, Johnny Widjaja ini adalah pendiri Grup Tigaraksa dan Sintesa Group. Tapi, Sintesa Group sudah mengklarifikasi bahwa Johnny dimaksud bukanlah terkait perusahaan Grup Sintesa. Clear. Lantas siapa? Saya pernah minta reporter untuk bertanya ke para kuasa hukum dan penyidik, tapi tak dijawab. Mereka rata-rata cuma membantah bahwa Johnny Widjaja itu bukan yang dari Tigaraksa dan Sintesa. Sampai akhirnya ada yang mengirimi saya foto lelaki yang diduga Johnny Widjaja itu. Tapi saya tak bisa tayangkan di sini.

Ya, sudahlah. Yang terpenting adalah publik jangan dibingungkan dengan isu-isu gorengan yang malah bikin gaduh. Biarkan hukum yang berjalan untuk menyelesaikan. Semoga adil dan transparan.

*
Soal perpanjangan Kontrak Karya Freeport yang akan berakhir 2021 juga panas. Baru saja saya lihat rilis dari Ketua Komisi VI DPR Hafiz Thohir. Jarang-jarang lho Ketua Komisi di DPR proaktif begini. Judulnya: Divestasi saham PT Freeport, Gunakan saja mekanisme share swap.

Keinginan pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat mengambil alih divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen patut di dukung tetapi perlu di desain mekanisme yang tepat sehingga lebih menguntungkan bagi negara.

Kami mengusulkan agar pemerintah menggunakan cara lain agar Negara bisa mengklaim separuh saham yang ditawarkan tersebut, yakni dengan cara share swap atau tukar guling saham. Kalau melihat devisit neraca APBN kita, maka Pemerintah dapat melakukan strategi membeli saham Freeport tersebut melalui tukar guling saham. Jadi, negara tidak perlu lagi mengeluarkan keluarkan uang. APBN sepenuhnya di gunakan untuk kepentingan rakyat dan pemulihan ekonomi saja.

Untuk Rancangan APBN (RAPBN) 2016 Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berencana merampingkan postur anggaran APBN. Jika pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli divestasi saham PT Freport sebesar Rp 100 triliun itu dari mana ,hampir mustahil di lakukan. Target penerimaan baik pajak tahun ini saja sebesar 1.500 Triliun hampir pasti meleset. Kita bukan psimis tapi lebih realistis dalam perencanaan. –

Oleh karena itu melalui tukar guling saham ini, Pemerintah dapat mendorong BUMN di bidang pertambangan seperti PT Aneka Tambang/Antam (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) Tbk dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk secara bersama-sama menawarkan sahamnya kepada Freeport sebagai penukaran atas saham divestasi yang 10,64 persen itu.

Kita ramai-ramai beli saham Freeport itu dengan cara imbal balik. Pemerintah tinggal menengahin. Negara tidak boleh lagi di biarkan bernegosiasi langsung dengan perusahaan apapun. Negara harus berdaulat penuh, urusan bisnis bisa di selesaikan dengan mekanisme B to B.

Soal Freeport ini, bahkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pun urun bicara. PRD menyerang Kepala Staf Presiden Teten Masduki yang disebutnya tak ubahnya sebagai wakil Freeport.

Teten Masduki harusnya sangat paham dengan nurani rakyat Indonesia terkhusus kepada rakyat Papua, yang selama ini tidak banyak mendapatkan keuntungan dengan keberadaan Freeport. Sejak aktif di berbagai kelompok masyarakat sipil Teten Masduki sudah pasti tahu seberapa banyak pelanggaran Ham yang terjadi di Papua oleh karena keberadaan Freeport, belum lagi tidak jelas dan tidak adilnya pembagian royalti terhadap pemerintah dan masyarakat Papua, dan persoalan-persoalan yang lain.

Dengan cita-cita Trisakti dan Nawacita yang telah diusung oleh Pemerintahan Jokowi-Jk selama 1 tahun terakhir ini maka tidak selayaknya Teten Masduki berbicara tentang perpanjangan Freeport, apalagi sedikit menakut-nakuti dengan mengatakan bahwa kalau tidak ada investasi freeport maka APBN akan bangkrut.

*
Pembaca, isu-isu korporasi besar seperti di atas patut dipantau oleh publik secara luas. Sangkutannya adalah persoalan kekuasaan politik, birokrasi, bisnis, HAM, pada masa lalu, kini, dan sekarang. High level politics.

Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Isu Korporasi yang Panas Sekali | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: