Di Balik Tangkap Tangan KPK

Wednesday, October 21st, 2015 - Dapur Berita, Opini Publik

Satu anggota DPR (Komisi VII Bidang Energi dari Fraksi Hanura) ditangkap tangan oleh KPK. Dugaannya suap Rp1,5 miliar berkaitan dengan proyek PLTU di Sulawesi Selatan. ICW menghitung, dia adalah politisi ke-82 yang ditangkap KPK sejak berdiri tahun 2002. Untuk DPR periode ini saja (2014-2019), dia adalah politisi ketiga yang ditangkap KPK. So, saat ini, semua parpol telah “menyumbang” kadernya untuk dicokok KPK. PDIP dan Golkar masih yang terbanyak.

Jika benar dugaan bahwa suap ini berkaitan dengan proyek PLTU, situasi bisa berabe. Soal listrik adalah perkara sensitif akhir-akhir ini menyusul polemik 35 ribu MW. Bisa jadi opini publik mengarah ke proyek itu juga, supaya dibatalkan. Polemik ini ramai beberapa waktu lalu antara kubu Rizal Ramli vs JK.

Saya pikir situasinya jadi “menarik”. Belum lama ini, tersembul berita bahwa Komisaris PLN Chandra Hamzah — mantan Wakil Ketua KPK — digeser jabatannya dari posisi itu dan dipindah jadi Komisaris Utama BTN. Chandra bete dan menolak. Ada informasi saya dengar, Chandra digeser karena tak setuju proyek 35 Ribu. Ada juga saya dengar kabar tak mengenakkan tentang mesin-mesin dari China yang kualitasnya buruk digunakan untuk proyek-proyek listrik. Ada korban jiwa 6 orang meninggal, mereka adalah para operator batubara PLTU Indramayu, Jawa Barat. Ini kecelakaan kerja. 10 orang dilarikan sampai ke RS Pertamina, 6 tak tertolong. (Catatan: jika ada sanggahan atau klarifikasi atas informasi yang saya terima ini, dengan senang hati saya akan tulis lengkap).

Kembali ke soal penangkapan politisi Hanura. Mudah bagi masyarakat untuk mengaitkan bahwa sedikit-banyak berita ini bertalian dengan isu revisi UU KPK (membubarkan KPK?) yang digagas Senayan. Dengan penangkapan politisi Senayan ini, KPK juga seperti hendak menebar pesan bahwa Kuningan masih garang terhadap Senayan. Kira-kira begitu.

*
Tapi saya ada sudut pandang lain. Rajinnya KPK melakukan tangkap tangan ada kaitan dengan makin matangnya informasi yang diterima KPK dari masyarakat. Dari dulu saya beranggapan, sebenarnya tanpa pengaduan masyarakat, KPK bukanlah apa-apa. Biasa saja. Ambil contoh tiga politisi yang ditangkap KPK terakhir: Adriansyah (PDIP), Rio Capella (Nasdem), Dewi Yasin Limpo (Hanura). Adriansyah dan Dewi jelas tertangkap tangan oleh KPK ketika sedang “eksekusi”. KPK dapat info dari masyarakat. Kalau Rio, saya pikir pengembangan dari penyidikan kasus bansos sebelumnya. Ada saksi yang nyanyi di KPK.

Jantung KPK itu di pengaduan masyarakat. Laporan Tahunan KPK 2014 menyebutkan, terdapat 9.432 pengaduan masyarakat ke KPK selama tahun 2014 (1.500-an pengaduan selesai ditelaah, 7.000-an masuk file. Satu pengaduan bisa ada yang jadi lebih dari satu telaah). DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur adalah yang terbanyak. Sulsel juga lumayan, ada 209 pengaduan. Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang dan penyuapan adalah yang terbanyak.

Itu data yang masuk jalur resmi pengaduan masyarakat (Dumas) KPK. Berdasarkan pengalaman, saya memasukkan dua pengaduan korupsi. Dari satu pengaduan, seminggu setelah mengadu, saya dikirimi surat dari KPK bahwa data yang saya berikan memberikan informasi tambahan untuk pengungkapan satu kasus (tak perlu saya sebut). Dan memang proses hukum kasus tersebut berjalan terus sampai pengadilan.

Tapi kelihatannya ada juga jalur “tidak resmi” melalui informasi-informasi lisan kepada pihak KPK, termasuk permintaan nomor telepon sasaran untuk disadap. Misalnya, informasi yang tepat dan akurat bahwa akan terjadi satu transaksi di lokasi dan waktu tertentu, yang biasanya langsung ditindaklanjuti oleh petugas KPK ke TKP. Saya, misalnya, pernah lihat sendiri ada informasi dari salah satu karyawan bagian keuangan perusahaan yang menyiapkan segepok uang untuk dikasih kepada pejabat tertentu dan hal itu langsung ditindaklanjuti oleh KPK, dengan meluncur naik motor ke TKP.

Biasanya informasi-informasi yang akurat dan tepat dari “orang dalam” suatu instansi atau organisasi adalah yang paling joss untuk tangkap tangan. Bisa jadi informasi akan terjadinya suatu transaksi itu berasal dari “orang dalam” pihak luar atau “orang dalam” yang disusupkan KPK untuk menyamar. Ada lah saya dengar informan-informan KPK menyamar jadi office boy, tukang rokok, dsb.

*
Poinnya adalah dengan kasus Dewi Limpo ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK masih kuat. Bukan hanya tingkat kepercayaan, menurut saya, tingkat partisipasi aktif masyarakat untuk menangkap mereka yang diduga melakukan korupsi juga masih kuat.

Kepolisian dan Kejaksaan saya lihat perlahan-lahan juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mengungkap kasus-kasus korupsi kakap, dan hal ini sebetulnya patut diapresiasi juga, meskipun di sana-sini masih ada sedikit keraguan terhadap mental dan kinerja oknum polisi dan jaksa. Tapi setidaknya pimpinan Kejaksaan dan Kepolisian sudah memiliki tekad untuk memulihkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap dua institusi penegak hukum tersebut.

KPK, Kejaksaan, Polri harus didukung untuk menjadi lebih kuat dalam pemberantasan korupsi. Kalau ada kerikil-kerikil yang menghambat, ya dibabat saja kerikil-kerikil itu. Bukan institusinya dilenyapkan, dicerca, dicaci-maki, dan direndahkan martabatnya.

Salam hangat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Di Balik Tangkap Tangan KPK | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: