Melawan Asap: The Long and Winding Road

Sunday, October 11th, 2015 - Opini Publik

Mantap juga ide Redaksi Republika membuat “koran asap” pada edisi Kamis, 8 Oktober 2015. Halaman I (utama) koran itu tertutup asap, sehingga teks berita samar-samar terlihat. Republika menggugah kesadaran pembacanya untuk peduli terhadap peristiwa asap yang belum selesai sampai sekarang.

image

Selain itu, kita juga disodori peristiwa hukum dari polisi, yang sampai Rabu, 7 Oktober 2015, telah menetapkan 12 perusahaan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Menurut Bareskrim Polri, total terdapat 223 tersangka perorangan dan perusahaan. Dua perusahaan penanaman modal asing yakni PT Antang Sawit Perkasa dan PT Kayong Agri Lestari masuk daftar korporasi tersangka. Perkara yang sudah P-21 ada 23 kasus, yang pelimpahan tahap dua 34 kasus.

Total lahan yang terbakar menurut laporan kepolisian: 42.676,68 hektare!

*
Tapi, masyarakat jangan gembira dulu. Proses hukum masih panjang. Apakah para pelaku yang sebenarnya akan dihukum seberat-beratnya, tergantung putusan pengadilan. So, masalahnya, bagaimana selama ini hakim mempertimbangkan dalam putusan perkara yang berkaitan dengan kebakaran hutan ini?

Silakan pembaca menilai sendiri.

Saya ambil contoh putusan yang lumayan masih hangat di tingkat kasasi: putusan perkara No. 1809 K/Pid.Sus/2014 dengan terdakwa Andi Saputra Harahap bin Ahmadi-Sen Harahap. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura mendakwa Andi bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar (Pasal 69 Ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Terdakwa dituntut hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp3 miliar.

Barang bukti yang ditetapkan berupa 1 buah mancis merek Tokai dan 6 potong kayu terbakar. Dalam dakwaan disebutkan pada Selasa 11 Maret 2014, terdakwa membakar daun kering dan kayu kering sebanyak 3 titik masing-masing seluas 1×2 meter dengan menggunakan mancis. Tujuannya membersihkan lahan yang akan digunakan untuk menanam sayuran. Terdakwa melakukan pembakaran lahan di lokasi Tahura Minas Dua yang berbatasan dengan hutan PT. Arara Abadi Distrik Minas.

Di tingkat pertama, PN Siak menjatuhkan pidana penjara 1,5 tahun dan denda Rp3 miliar. Jaksa banding, dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru memperberat hukuman menjadi 2 tahun penjara dan denda Rp3 miliar. Masih kurang puas juga, jaksa kasasi. Akhirnya majelis hakim yang diketuai oleh Artidjo Alkostar, menolak kasasi jaksa.

Jaksa ini begitu bersemangat “mengejar” hukuman terberat buat pelaku rupanya. Dalam alasan pengajuan kasasi, jaksa menulis begini:

Apabila dilkaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.

Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bahwa memang Terdakwa bukan dikategorikan sebagai penjahat namun nyatanya perbuatan Terdakwa telah terbukti dan sangat tidak layak serta mendapat kecaman keras dari masyarakat mengingat pada saat itu marak terjadi pembakaran hutan sehingga menimbulkan kabut asap yang melanda Provinsi Riau cukup lama hingga akhirnya Presiden Republik Indonesia turun tangan untuk mengatasi masalah kabut asap yang ditetapkan menjadi bencana nasional.

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya “Bunga Rampai Karangan Tersebar” halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.”

Tapi, menurut Artidjo Alkostar dkk, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Salah satu pertimbangannya adalah: “Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.”

*
Tentu kita girang kalau jaksa-jaksa bersemangat seperti ini mengejar hukuman bagi pelaku seberat-beratnya. Masalahnya adalah masihkah bersemangat kalau yang dikejar adalah pihak korporasi yang duitnya segunung dan bisa atur sana-sini? Semoga masih bersemangat ya.

Salah satu putusan perkara kebakaran hutan yang “fenomenal” adalah kasus Wilmar Sambas Plantation di Kalimantan pada 2006. (Putusan 62 K/Pid.Sus/2008). Terdakwanya adalah pimpinan operasional Wilmar yang didakwa membakar lahan dan hutan seluas 800 hektare dengan estimasi kerugian saat itu mencapai ratusan miliar.

Menurut jaksa, pembakaran dilakukan dengan pola sbb: (mengutip ahli Bambang Hero Saharjo dari IPB)

1. Pohon berbagai jenis dengan diameter dan panjang beragam telah ditebang dan tergeletak diatas permukaan.
2. Tumbuhan bawahpun telah ditebas.
3. Pembakaran dilakukan dengan dua cara: ?Pola pertama dengan segera membakar log sisa tebangan kemudian merupuknya dengan menggunakan alat berat.?Pola kedua dilakukan perumpukan dahulu dengan menggunakan alat berat kemudian membakarnya diantara dua rumpukan sehingga bagian per- mukaan terbakar.
4. Bahan bakar yang ditemukan di lokasi terbakar mi menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi dengan suhu tinggi dan karena penyebaran bahan bakar merata maka relatif dapat dikendalikan.
5. Penumpukan abu dan arang pada lokasi terbakar relative merata. Hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian – bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sample yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan gambut dengan ketebalan yang berkisar antara 10 -15cm.

Jaksa menuntut pidana penjara 5 tahun denda Rp300 juta. Tapi, PN Singkawang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah. Jaksa pun langsung kasasi. Waktu itu masih berlaku aturan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Makanya, apabila terhadap putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kasasi jaksa pun tidak diterima dengan pertimbangan: terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Namun, pada 2012, Mahkamah Konstitusi sudah “merevisi” aturan bebas murni dan tidak murni itu dengan menyatakan atas semua putusan dapat dilakukan kasasi tanpa harus melihat apakah putusan tersebut adalah putusan bebas murni atau putusan tidak murni, maka semua putusan bebas dapat dilakukan kasasi.

*
Ya, begitulah. Urusan menghukum pelaku pembakar hutan ini masihlah seperti kata Paul McCartney: The Long and Winding Road.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Melawan Asap: The Long and Winding Road | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: