Sisi Lain Revisi UU KPK

Saturday, October 10th, 2015 - Opini Publik

Setiap kali muncul wacana tentang revisi UU KPK, pasti ramai follow up-nya di media massa. Revisi UU KPK — yang merupakan domain legislator di Senayan — sudah diasosiasikan dengan upaya untuk membubarkan KPK. Mengapa? Pikiran sederhana masyarakat, karena para politisi itu resah dengan keberadaan KPK. Takut ditangkap KPK.

Jadilah ramai dimana-mana istilah: Tolak revisi UU KPK (UU Nomor 30 Tahun 2002). Politisi dari fraksi-fraksi yang dianggap mendukung revisi UU KPK ini pun akan dirinci dan dipampang namanya, supaya dalam pemilu nanti, jangan dipilih lagi.

Padahal, kalau mau sedikit kritis, persoalan utamanya bukan pada istilah “revisi UU KPK” yang sampai saat ini sudah berlaku 13 tahun. Konstitusi saja bisa diamendemen sampai 4 kali, apalagi undang-undang, yang statusnya di bawah konstitusi. Poin masalahnya adalah upaya menghadang pemberantasan korupsi (Istilah “menghadang” mungkin perlu diperdebatkan karena alasan perbedaan penafsiran. Misalnya kalangan aktivis menganggap suatu upaya adalah sebagai corruptor fight back, tapi kalangan lain menganggap suatu upaya itu adalah untuk menegakkan hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum).

Faktanya adalah KPK sendiri sebenarnya tidak alergi dengan istilah revisi UU KPK. Mereka pun sudah menyiapkan draft RUU KPK bersama dengan BPHN yang di dalamnya memuat tiga poin penting perubahan: soal kewenangan mengangkat penyidik sendiri, audit penyadapan, dan pembentukan komisi pengawas KPK. Sementara mayoritas fraksi di DPR pun agaknya setuju dengan revisi UU KPK dengan beberapa catatan. Fraksi Gerindra misalnya yang setuju dengan revisi UU KPK tapi tidak setuju dengan draft pengusul RUU KPK. Gerindra setuju direvisi tapi dengan alasan untuk mendorong zero corruption.

Materi draft RUU KPK yang beredar beberapa hari terakhir, saya duga kuat cuma sebagai upaya tes air dari pembentuk undang-undang untuk memancing reaksi publik, termasuk di dalamnya: usia KPK 12 tahun lagi (13+12=25 tahun, setara 5 kali Repelita, rencana pembangunan jangka panjang nasional + 5 tahun), pemisahan kewenangan menyidik dan menuntut, izin penyadapan, dsb.

Jadi saya pikir, ketika masyarakat meributkan revisi UU KPK, saat itu juga bisa berlangsung upaya lain dengan motif yang kerap masyarakat anggap sebagai upaya melemahkan KPK.

*
1. Revisi KUHAP
Saya kira di sini adalah jantungnya. Saya amati, kalangan masyarakat sipil pun terbelah soal revisi KUHAP. Mereka yang ekstrem menganggap revisi KUHAP jangan dilakukan karena ada unsur pelemahan KPK juga di situ. Sementara kalangan lain seperti ICJR, saya lihat justru mendorong revisi KUHAP dengan berbagai alasan antara lain membatasi kewenangan penyidik yang terlampau besar, menerapkan check and balances dengan kehadiran hakim komisaris, menata kembali prosedur penyelidikan dan penyidikan (termasuk penyadapan yang harus berizin ketua pengadilan). Jika ada unsur dalam revisi KUHAP yang dianggap melemahkan KPK, dikecualikan saja, yang penting KUHAP direvisi dulu. Jangan hanya lihat di kota besar, lihat fakta di daerah-daerah, ketika orang kecil bisa ditersangkakan dan ditahan sewenang-wenang oleh penyidik tingkat Polsek. Begitu yang saya dengar dari beberapa kawan LSM.

2. Kriminalisasi
Istilah “kriminalisasi” adalah istilah yang kurang suka saya pakai. Tapi ini istilah populer. Meskipun bagi saya sederhana saja: ditetapkan sebagai tersangka, menjadi berstatus terdakwa, kalau sudah vonis berkekuatan hukum tetap jadi terpidana. Faktanya adalah KPK ‘rontok” kekuatannya ketika BW dan Samad menjadi tersangka, Antasari Azhar akhirnya menjadi terpidana, atau ketika pimpinannya bolak-balik dihembuskan isu dugaan melakukan pidana terutama oleh kepolisian. Lihat saja, ujungnya adalah masalah betapa besar kewenangan penyidik kan, bahkan pimpinan KPK pun bisa jadi tersangka dan ditahan jika dianggap perlu (kewenangan subjektif dan objektif).

3. Sumber Daya Penyidik dan “Harga”
Kalau mau jujur, kesuksesan KPK adalah kesuksesan polisi dan jaksa juga. Sederhana saja, karena para penyidik dan penuntut yang ada di KPK adalah sumbangsih sumber daya dari kepolisian dan kejaksaan. Mereka adalah didikan dari dua institusi itu, termasuk Novel Baswedan. Meskipun harus diakui juga KPK punya sistem pengawasan yang bagus, dibarengi dengan remunerasi yang bagus pula. Silakan bandingkan gaji penyidik KPK dan penyidik di Polda-Polda. Jauh sekali, bisa di atas 5 kali lipat selisihnya. Harus diakui juga, pegawai KPK dalam sistem yang bagus itu ada juga yang divonis pidana memeras dan penggelapan, misalnya. Bahkan isu ketenagakerjaan pun saya dengar rumor ada. Ada pegawai KPK yang bahkan berniat menggugat pimpinan karena di-PHK dengan alasan yang menurutnya sewenang-wenang.

4. Penyidikan dan Penuntutan
Ada yang beranggapan, pemisahan kewenangan penyidikan dan penuntutan (antara penyidik dan penuntut umum) adalah bagian dari fungsi kontrol. Sementara di sisi lain ada yang berpendapat, penyidikan dan penuntutan satu atap merupakan bagian dari kesinambungan proses sehingga pembuktian di peradilan jadi lebih kuat karena koordinasi antara penyidik dan penuntut sudah dilakukan dari awal. Buktinya, perkara yang dibawa oleh KPK ke pengadilan menang terus (meskipun tidak 100%, karena ada juga beberapa dakwaan KPK yang tidak terbukti di pengadilan).

5. Penyadapan
Ini isu yang panas. Selama ini KPK dianggap menabrak hukum ketika melakukan penyadapan dalam beberapa kasus. Belum jelas statusnya, sudah disadap. Meskipun hal ini disangkal oleh KPK. Jadi penyadapan dikembalikan sesuai relnya. Ada yang ingin kembali melalui izin ketua pengadilan, ada yang seperti sikap KPK, dilakukan audit penyadapan. Silakan berdebat para ahli hukum, mana yang terbaik.

6. Artidjo Alkostar’s Effect
Kalau ini pikiran saya saja, sebagai “orang lapangan”. Jujur saja, para terdakwa korupsi kadang takut mengajukan upaya hukum ke MA (kasasi/PK) karena ada Pak Artidjo Alkostar di sana. Alih-alih dibebaskan, hukuman malah diperberat. Saya dengar ada kasak-kusuk juga bagaimana mengatasi “masalah” ini lho. Mau tahu caranya? Ubah aturan tentang usia pensiun hakim agung (artinya revisi juga UU MA). Usia Pak Artidjo sekarang 66 tahun, menjabat sebagai ketua muda pidana umum sejak 2000. Usia pensiun hakim agung 70 tahun, artinya 4 tahun lagi baru pensiun. Kalau aturan diubah dan dikembalikan lagi ke aturan pensiun 67 tahun, tahun depan beliau pensiun, dan dugaan saya, terdakwa ramai akan mengajukan kasasi/PK ke MA.

7. Aturan tentang pengampunan, remisi, dsb
Penyidikan bagus, penuntutan bagus, vonis bagus, tapi dalam penjara bisa “diatur”. Sama saja. Banyaklah bau-bau kita dengar maupun saksikan, segelintir terpidana bisa dapat fasilitas khusus dalam penjara, mendapat remisi mudah, dsb. Apalagi, faktanya daya tampung Lapas kita sempit makanya diupayakan ada hukuman alternatif selain hukuman badan, misalnya kerja sosial. Ini juga masalah yang harus dipecahkan lho. Kita maunya terdakwa korupsi dihukum seperti apa. Hukuman mati? Ini kan masih wacana dan banyak aturan yang perlu diubah. Dimiskinkan? Caranya bagaimana? Banyak juga aturan yang harus diubah.

Begitulah. Banyak jalan menuju Roma. Tinggal niat kita semua apa: mau terus berantas korupsi seradikal mungkin, mau direm, atau injak kopling?

Selamat berakhir pekan, sehat selalu, bahagia berkumpul bersama keluarga. Salam.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Sisi Lain Revisi UU KPK | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: