Tegakkan Keadilan, Teruskan Berantas Korupsi

Thursday, October 8th, 2015 - Opini Publik

Saya mendukung keadilan. Saya mendukung korupsi diberantas dan pelakunya dipenjara, setelah melalui proses hukum yang benar dan adil. Kenapa ini semua perlu ditegaskan? Supaya bangsa ini bisa berpikir dengan jernih dan tidak terpecah-pecah akibat salah menangkap makna dan peristilahan: pro koruptor, melemahkan KPK, corruptor fight back, dan sejenisnya.

Apa arti “pro koruptor” dan siapa saja yang termasuk dalam golongan itu? Apa pula maksudnya “melemahkan KPK”, apa ukurannya, dan siapa saja kaum yang termasuk? Apa definisi “corruptor fight back”, apa rujukan dan contohnya, siapa saja yang termasuk dalam kalangan dimaksud? Coba kita berpikir santai dan jernih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Di masa depan, anak dan cucu kita akan bertanya soal itu lho, ketika mereka membaca sejarah melalui media massa yang ditulis pada saat ini.

Anak dan cucu kita akan membaca tentang sejarah pemberantasan korupsi di negara ini yang dilakukan baik oleh polisi, jaksa, maupun KPK. Apa yang akan kita ceritakan dan bagikan buat mereka? Apa yang akan kita wariskan buat mereka?

*
Pertama, adillah terhadap sejarah. Begini yang saya tulis berdasarkan ingatan: uji materi terhadap UU KPK pertama kali dilakukan oleh Bram Manoppo pada 2004. Bram adalah tersangka korupsi pembelian helikopter Rusia oleh Pemerintah Daerah Aceh yang perkaranya ditangani oleh KPK jilid I. Bram menggugat mengenai keberlakuan surut perkara korupsi yang terjadi sebelum UU KPK dibentuk. Pimpinan KPK saat ini, Indriyanto Senoadjie, adalah ahli yang memberikan keterangan sewaktu sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut. Keterangannya: KPK tidak bisa mengusut kasus sebelum UU KPK terbentuk yakni 2002. Indriyanto, yang kemarin ikut konferensi pers menentang revisi UU KPK, adalah pengacara dari Abdullah Puteh, gubernur Aceh yang waktu itu jadi tersangka juga kasus ini. Puteh adalah terdakwa yang menjadikan pertimbangan putusan MK (yang waktu itu dipimpin oleh Jimly Asshidiqie) dalam perkara uji materi yang diajukan oleh Bram sebagai bukti dalam persidangan di Tipikor.

Menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, yang juga pendiri lembaga antikorupsi PUKAT UGM, dalam salah satu cuitannya di Twitter, pengacara koruptor adalah koruptor. Sementara itu, saat ini Denny menjadi tersangka korupsi Payment Gateway yang perkaranya masih berlangsung di tingkat penyidikan di Mabes Polri.

MK adalah lembaga negara pengawal konstitusi, yang mantan ketuanya yakni Akil Mochtar, menjadi tersangka/terdakwa kasus suap yang perkaranya ditangani oleh KPK. Lebih dari 17 kali UU KPK telah diuji materi, mulai dari mantan Gubernur BI Burhanudin Abdullah hingga Farhat Abbas.

Prof. Romli Atmasasmita adalah salah satu konseptor UU KPK dan Tipikor. Waktu berjalan dan beliau pernah menjadi tersangka dan terdakwa kasus korupsi Sisminbakum. Tapi, faktanya, putusan Mahkamah Agung membuktikan bahwa beliau tidak bersalah (vonis kasasinya adalah lepas dari tuntutan hukum. Artinya perbuatan yang didakwakan jaksa terbukti tapi bukan merupakan suatu tindak pidana/ontslag van rechtsvervolging). Makanya, ketika sejumlah aktivis antikorupsi secara eksplisit maupun implisit menyebutkan beliau adalah pro-koruptor karena pernah berurusan dengan perkara korupsi, beliau mengadu ke polisi dan perkaranya saat ini masih berlangsung di Mabes Polri.

Terlepas dari anggapan kriminalisasi atau bukan, fakta hukumnya, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad menjadi tersangka di Mabes Polri. BW tersangka kasus mengarahkan saksi, Samad menjadi tersangka kasus pemalsuan surat. Perkaranya masih berlangsung di polisi dalam tahap penyidikan. Sementara itu, mantan Ketua KPK Antasari Azhar telah menjadi terpidana dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha (kini menjalani asimilasi).

Sekitar 46 anggota DPR (Fraksi PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura, PKB, PPP) adalah pengusul revisi UU KPK. Dari 46 nama itu, tak banyak saya lihat mereka yang pernah berurusan dengan KPK sebagai saksi, tersangka, terdakwa, dsb. Ada nama Misbakhun (Golkar) yang pernah terlibat perkara pemalsuan dokumen kredit ekspor di Bank Century. Tapi, di tingkat peninjauan kembali (MA) dia dinyatakan tidak bersalah.

Nama-nama politisi yang selama ini kerap disebut diduga terlibat dalam kasus korupsi tidak bertindak sebagai pengusul revisi UU KPK. Apapun alasan dan strategi politik di balik itu.

Berkait dengan kepolisian, Komjen Budi Gunawan, mantan calon Kapolri, pernah menjadi tersangka korupsi di KPK. Tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan praperadilan beliau dan penetapan tersangkanya tidak sah. Sementara itu, Komjen Budi Waseso, mantan Kabareskrim saat BW dan Samad menjadi tersangka, faktanya saat ini tidak ada status hukum tersangka, terdakwa, dsb dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan Buwas.

*
Poinnya adalah, sejarah mencatat banyak hal. Mereka yang dahulu statusnya begini, sekarang begitu. Ada yang dulu begitu, sekarang begini. Orang berubah, waktu dan sejarah jalan terus. Lalu siapa itu “pro-koruptor”, “pelemah KPK”, pengusung “Corruptor Fight Back”?

Itu semua istilah-istilah yang mengerikan sekali (menyakitkan bagi sebagian orang). Saya pernah dikirimi satu pesan di Facebook yang menyindir bahwa meskipun saya bukan koruptor tapi saya adalah teman koruptor sehingga kecipratan juga (tak apalah saya disebut begini, yang penting tidak ada putusan pengadilan apapun yang membuktikan bahwa saya bersalah). Lantas adakah di negara ini yang bisa menyebutkan secara gamblang deretan mereka-mereka yang masuk dalam kategori istilah itu?

Jadi, silakan saja berwacana mendukung atau menolak revisi UU KPK. Tapi sekali lagi, istilah “pro-koruptor” dkk itu agar dipertimbangkan penggunaannya sesuai konteks dan status hukum yang nyata. Saksi bilang saksi, tersangka bilang tersangka, terdakwa bilang terdakwa, terpidana bilang terpidana, bebas bilang bebas, lepas bilang lepas…

Berapa lama seseorang bisa benar-benar bisa dianggap lepas dari kesalahan masa lalu bahkan setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan dia tidak bersalah (atau setelah dia menjalani hukuman), sehingga keluarga, anak, cucu, kerabat yang bersangkutan tak turut pula menanggung beban masa lalu? 12 tahun?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Tegakkan Keadilan, Teruskan Berantas Korupsi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: