Berbahagialah Mereka yang Mengemplang Pajak

Tuesday, October 6th, 2015 - Rumor

Berbahagialah mereka yang mengemplang pajak, karena sesungguhnya mereka akan diampuni.

Pembaca yang budiman, pembentuk undang-undang (pemerintah bersama dengan DPR) sedang kasak-kusuk mewujudkan “mimpi”: pengampunan pajak (tax amnesty). Barangkali selama ini kita cuma mendengar wacananya belaka, tapi kebetulan saya mengintip sana-sini, ternyata pengampunan itu benar sedang dipersiapkan, sudah ada naskah akademisnya, dan rancangan undang-undangnya (terdiri dari 11 Bab dan 21 pasal).

Sebetulnya, kalau kita jeli, sepekan terakhir “barang” ini coba didesak-desakkan di antara ramainya isu hukum, ekonomi, dan politik di media massa. Adalah politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun (yang memang mantan pegawai Pajak) dan Wapres JK (mantan ketua umum Golkar) yang komentarnya tentang tax amnesty ini menghiasi media massa. Intinya adalah pengampunan pajak adalah bagian dari rekonsiliasi nasional.

Pikiran JK begini: pengampunan pajak, yang akan diterapkan pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan, akan digunakan untuk menutup penerimaan pajak sekitar Rp200 triliun yang tidak tercapai pada tahun ini.

Asal tahu saja, dari hasil ngintip dan nguping saya, nama RUU-nya adalah RUU PENGAMPUNAN NASIONAL. Jadi clear bahwa pengampunan pajak ini tidak dimasukkan dalam revisi UU Perpajakan yang masuk dalam 37 RUU prioritas legislasi nasional. Empat fraksi yang jika digabung kursinya mencapai 286 kelihatannya solid mendorong RUU ini masuk dalam prioritas pembahasan Senayan. Jumlah 286 itu sudah lebih dari 50% + 1 total jumlah kursi di DPR. Dengar-dengar, dalam 30 hari, RUU ini akan diketok jadi UU!

*
Ini saya sampaikan detail, apa yang namanya pengampunan nasional itu, sebagai bahan pengetahuan dan pengawasan kita semua. Begini:

Pengampunan nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan. Nanti akan dibentuk yang namanya Satuan Tugas Pengampunan Nasional oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Setiap orang pribadi atau badan berhak mengajukan permohonan pengampunan nasional, kecuali yang sedang dalam proses penuntutan atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Syarat untuk dapat pengampunan nasional adalah: punya NPWP, menyampaikan surat permohonan, membayar uang tebusan, melunasi seluruh tunggakan pajak, dan kasih surat kuasa kepada Dirjen Pajak untuk membuka akses atas seluruh rekening orang pribadi atau badan yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

Maksudnya tunggakan pajak adalah jumlah pajak yang belum dilunasi termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, putusan PK MA, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Sementara besarnya uang tebusan ditentukan sbb:
– Untuk permohonan periode Oktober 2015-Desember 2015 adalah sebesar 3%. Maksudnya 3% dari harta yang dilaporkan. Jadi kalau harta yang dilaporkan (nilai pasar wajar sesuai kurs 31 Desember 2014) adalah Rp300 juta, tebusannya berarti Rp9 juta.
– Untuk permohonan periode Januari-Juni 2016, besarnya 5%.
– Untuk permohonan periode Juli-Desember 2016, besarnya 8%.

Nah, kalau sudah dapat surat keputusan pengampunan nasional, fasilitas yang didapat ada 3:
– Penghapusan pajak terutang berikut sanksi administrasi dan pidana perpajakan
– Tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan.
– Bila orang atau badan sedang dilakukan pemeriksaan sebelum undang-undang ini, maka pemeriksaannya dihentikan.

Lantas, ini yang terpenting, dan pasti bakal dicaci-maki aktivis antikorupsi yang pastinya berisik. Selain dapat tiga fasilitas itu, orang atau badan juga memperoleh pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan, kecuali tindak pidana terorisme, narkoba, dan perdagangan orang. So, kalau cuma korupsi dan pencucian uang, akan diampuni! Mengapa?

– Belajar dari kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 yang tidak efektif karena kurangnya partisipasi wajib pajak. Penyebabnya tidak terdapat jaminan pengampunan pidana lain di luar pidana pajak yang terkait dengan harta yang dilaporkan.
– Banyak pelaku kejahatan cenderung membawa lari hasil tindak pidana ke luar negeri sebagai bentuk pencucian uang atau menjadi bagian dari kegiatan ekonomi bawah tanah dalam negeri.
– Belajar dari kebijakan pengampunan pajak tahun 1964 yang tidak membedakan apakah harta itu disebabkan oleh usaha halal atau diperoleh dengan tindak pidana umpamanya korupsi. Maka kelonggaran fiskal harus disertai pula dengan kelonggaran pidana lain.

*
Kalau dari sudut ideal, nasi sudah jadi bubur. Mengapa para pengemplang bisa dibiarkan membawa kabur duit negara ke luar negeri? Dalam kasus BLBI, misalnya, sehingga kita sekarang harus bersusah payah “membujuk” mereka balik ke sini berikut membawa duit yang entah sudah berputar-putar ke belahan dunia mana. Ada yang salah dalam penegakan hukum kita, berarti.

Nih, survei McKinsey Global Banking Pool yang dirilis Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), menyebutkan nilai dana milik warga negara Indonesia yang mengendap di rekening di luar negeri banyak. Angkanya mencapai US$250 miliar (sekitar Rp 3.250 triliun), atau 20 persen dari total dana Asian Currency Unit di dunia US$1,2 triliun.

Dari dalam negeri, dengan kultur patronase bisnis-politik yang sangat kental di sini, bukankah wajar jika muncul kecurigaan bahwa partai politik potensial dijadikan alat oleh pebisnis-politisi, yang imperium usahanya tengah terlilit perkara pajak. Bukankah di sini sulit melepaskan keterkaitan antara dominasi pimpinan partai politik yang juga merangkap pengusaha aktif?

Ini Indonesia bung. Bukankah fasilitas pengampunan nasional ini potensial juga dijadikan komoditas oleh segelintir pihak untuk “memperdagangkan” jasa pengampunan nasional itu sendiri untuk kepentingan rente tertentu?

Niatnya sih manis, sebagai rekonsiliasi nasional sekaligus membawa kembali dana ribuan triliun yang diparkir di luar negeri ke tanah air. Tapi, yakin ada iktikad baik dari para pengemplang untuk kembali ke sini berikut duitnya? Kalau pun kembali duitnya, yakin juga bahwa sebagiannya tidak digigit oleh pejabat di sini?

Ini jadinya pengampunan nasional atau 86 nasional?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Berbahagialah Mereka yang Mengemplang Pajak | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: