Isu Hukum Menanti Setelah Bully Gubernur BI

Monday, October 5th, 2015 - Opini Publik

Politik di Indonesia rupanya tak mengenal hari libur. Akhir pekan tetap panas. Topiknya pun berat: Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Isu yang panas adalah kelanjutan dari pernyataan Agus Marto pada Jumat (2/10) yang intinya adalah penurunan harga BBM jangan sekadar untuk popularitas. Tentu saja konteks pernyataan itu disambungkan dengan rencana Jokowi pada Senin ini untuk mengumumkan penurunan harga BBM.

Terang saja Agus Marto ibarat membangunkan macan tidur, membakar jerami. Saya lihat para politisi dari dua partai politik yang merupakan “jagoan” dalam urusan bank sentral, yakni PDIP dan Golkar, bersuara kencang menyerang Agus Marto. Serangan opini dimulai dengan membagikan keterangan tertulis (rilis) kepada media-media, yang isinya bisa kita lihat sama-sama melalui berbagai media massa sepanjang hari kemarin. Politisi PDIP lebih jauh lagi meminta Agus Marto dicopot, sementara politisi Golkar meneriakkan tentang rendahnya etika politik Agus Marto. Bahkan, kelompok relawan Jokowi semacam Projo berkomentar lebih tajam lagi untuk meminta Agus Marto mundur dari jabatannya.

Saya pikir Agus Marto ini mulai bersikap bak kucing yang memiliki 9 nyawa. Sebenarnya, pernyataan Agus Marto dari sisi substansi tak ada masalah. Bukankah benar bahwa kebijakan publik diambil jangan berdasar aspek popularitas semata? Namun, waktu penyampaian dan kondisi politiklah yang membuat barang ini terbakar. Bukankah melemahnya nilai rupiah (per 2 Oktober ditutup Rp14.709/JISDOR USD-IDR) adalah patut dialamatkan pertanggungan kesalahannya pada Agus Marto selaku gubernur bank sentral? Saya rasa, Agus Marto harus mulai bersiap-siap menghadapi serangan yang lebih gencar lagi yang kemungkinan bakal mengejarnya hingga ke skandal-skandal masa lalunya termasuk kasus Hambalang.

Pertanyaannya, apakah Agus Marto bakal kuat menghadapi tekanan yang menuntut dirinya mundur dari kursi gubernur BI? Ini hal yang amat mungkin terjadi mengingat, berdasar informasi yang saya dengar, sejumlah politisi PDIP dan Golkar pun punya calon yang siap menggantikan Agus Marto.

Problem kedua, yang terdekat adalah skandal hukum Hambalang. Tentu publik masih mengingat polemik tentang coretan tangan Agus Marto ketika menjabat Menkeu dalam memo yang ditujukan kepada Wakil Menkeu: Selesaikan! Ingat, KPK tak mengenal SP3 dan bukan tidak mungkin memo yang menjadi dasar dicairkannya anggaran untuk proyek Hambalang itu bakal diselidiki oleh KPK. Secara berita, bukankah dari Lapas Sukamiskin sana ada Muhammad Nazaruddin yang siap berkoar-koar tentang dugaan keterlibatan Agus Marto dalam kasus Hambalang?

Dari komentar soal premium, isu ini bisa bergerak liar kepada perkara hukum!

*
Masyarakat jangan bingung, memang beginilah taraf berpolitik di negara Indonesia. Namun, mari kita pilah-pilah persoalannya:

1. Etika dan Integritas
Sebagai rakyat pembayar pajak, tentu yang paling kita tuntut dari para penyelenggara negara adalah integritas dan etika pemerintahan. Integritas dan etika akan mendorong pada tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan publik yang dihasilkan pun akan baik pula. Jadi bisa dibayangkan, di tengah kesulitan ekonomi rakyat menyusul makin terpuruknya rupiah, tak elok lah seorang gubernur bank sentral memancing polemik di masyarakat. Apa gunanya? Apa manfaatnya. Pun, jika itu ditafsirkan sebatas selip lidah tanpa bermaksud memancing polemik, tentu saja kita bisa mempertanyakan tingkat kematangan seorang gubernur bank sentral dalam hal ketatanegaraan. Kok bisa posisi sepenting gubernur bank sentral melakukan selip lidah?

Secara hukum, betul ketentuannya adalah: Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya (Pasal 4 ayat (2) UU BI). Namun, ingat juga bahwa: Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 41 ayat (1) UU BI).

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap (Pasal 48 UU BI). Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden (Pasal 49 UU BI).

Jadi logikanya, dituntut keselarasan serta kesatuan pikiran dan tindakan antara pemerintah dan bank sentral untuk mengelola aspek moneter negara ini. Bukan malah menciptakan polemik yang kontraproduktif.

2. Komunikasi dan Mismanajemen Pemerintahan
Kekacauan komunikasi yang wujudnya adalah kegaduhan dalam lapangan opini publik secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan adanya mismanajemen pemerintahan. Bukankah faktanya “perseteruan” antara eksekutif dan bank sentral yang dikipas-kipasi oleh politisi parlemen dan kalangan masyarakat sipil berdampak pada makin besarnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan (mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Ataukah memang ada model manajemen konflik yang sedang diterapkan?

(Sebagai selingan. Untuk soal manajemen konflik ini, pekan lalu, saya mendengar komentar seorang pelaku usaha yang begitu meruapkan kekagumannya pada Jokowi dalam hal manajemen konflik. Dia mencontohkan penempatan Sutiyoso sebagai Kepala BIN yang sangat cerdas dan memutarbalikkan peta di internal militer yang seharusnya menduduki posisi kepala BIN; lalu penempatan Teten Masduki sebagai kepala staf presiden yang disadari atau tidak telah memutus akses salah seorang purnawirawan jenderal kepada lembaga kepresidenan)

Tetapi, apapun ceritanya, yang kita inginkan adalah negara ini dikelola oleh pejabat yang memiliki etika dan integritas (poin 1) dan mumpuni dalam hal manajemen profesional kepemerintahan. Kita rasanya tak memerlukan spin doctors dalam pengelolaan pemerintahan yang menghidupi diri dari cara-cara kosong pencitraan dan pemutarbalikkan opini publik.

3. Persoalan BBM
Ini hal yang paling terkait langsung dengan perut rakyat pada umumnya. Pertanyaannya: di balik semua kisruh tentang harga BBM ini, apakah ada dampaknya buat kehidupan rakyat? Secara konkrit, apakah penarikan subsidi yang rencananya akan disalurkan kepada rakyat kecil sebagai bentuk pemerataan, benar-benar terlaksana efektif? Apakah betul dana hasil penghematan subsidi itu tepat sasaran?

Ada informasi, misalnya, dari para pelaku pupuk di tingkat bawah tentang betapa subsidi pupuk yang seharusnya dinikmati oleh petani miskin justru di lapangan berubah menjadi komoditas politik akibat kekacauan data tentang masyarakat penerima subsidi di Indonesia. Ternyata, pendataan bagi para petani yang seharusnya berhak menerima pupuk bersubsidi di lapisan bawah menjadi alat tawar-menawar politik para pemegang kekuasaan formal maupun informal di daerah. Salah satu bentuknya, peran bupati yang sedemikian kuat untuk menentukan data penerima subsidi pupuk menjadikan bupati itu tergoda untuk menjadikan mekanisme pendataan penerima subsidi pupuk itu sebagai alat untuk menjaring dukungan suara.

Artinya adalah, di balik persoalan polemik harga BBM, masih tersisa pekerjaan rumah untuk membereskan sistem pemerataan hasil penghematan subsidi di masyarakat. Supaya, benar-benar mereka yang membutuhkanlah yang mendapatkan hak atas hasil penghematan subsidi itu.

*
Kembali ke persoalan gubernur BI yang sekarang dicerca dengan sebutan “”mungkin sudah frustrasi”” menghadapi amukan persoalan rupiah. Sebaiknya fokus saja bekerja untuk memulihkan rupiah dan tak usah coba-coba bermain opini di media massa jika tak ingin ombak serangan berbalik menggulung. Bukan saja kursinya yang hilang, melainkan potensi menghadapi persoalan hukum menganga lebar di depan.

Atau mungkin lontaran pernyataan Agus Marto itu merupakan sinyal bahwa beliau memang ingin mundur pelan-pelan dari jabatannya?

Siapa tahu.

Salam hangat. Selamat beraktivitas pada minggu pertama Oktober ini.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Isu Hukum Menanti Setelah Bully Gubernur BI | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: