Media Massa VS Istana Jokowi

Saturday, October 3rd, 2015 - Opini Publik

Sebelum mulai, ada yang mau saya sampaikan. Banyak juga yang bertanya, mengapa saya banyak menyerang pemerintah Jokowi? Mengapa kelihatan tidak suka Jokowi? Apa saya dibayar “tetangga sebelah”? Jawaban saya: tidak. Tapi kalau ada yang punya bukti saya dibayar, konferensi pers saja sana, sampaikan ke masyarakat pembaca seluas-luasnya.

Website dan hosting saya bayar sendiri pakai kartu kredit (Billing-nya keluar tengah bulan ini, jatuh tempo akhir bulan). Bebas dong, saya menulis apa saja. Asal saya tidak melanggar hukum. Sederhana. Mengapa saya menulis tentang pemerintah Jokowi? Ya, sederhana juga, karena beliau sedang berkuasa. Punya power. Kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup. Makanya perlu dikritik dan diawasi.

Clear!

*
Ini malam, mari bicara tentang topik rencana presiden menerbitkan Inpres tentang “larangan” penyebutan identitas tersangka — terutama korupsi — yang perkaranya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, lembaga yang secara struktural berada di bawah presiden. Bergulirnya berita dengan topik tersebut di media massa sepanjang hari kemarin, rupanya bikin pihak Istana gerah dan langsung kasih klarifikasi sana-sini.

Kalau dipikir secara runut dan logis, isu ini sepertinya punya pertalian erat dengan apa yang dilontarkan Wapres JK beberapa waktu lalu tentang rencana Perpres Antikriminalisasi Pejabat. Konteksnya sama: serapan anggaran rendah karena pejabat takut mencairkan anggaran karena gemeteran takut dibui karena korupsi. Faktanya, hingga 25 September 2015, serapan anggaran seluruh kementerian/lembaga negara baru 47,04% alias Rp374,18 triliun dari total pagu anggaran Rp795,5 triliun. Artinya, dalam 3 bulan ke depan alias 90 hari, ada dana negara sebesar Rp421-an triliun yang harus dihabiskan alias Rp4,7-an triliun/hari.

Lalu Sekretaris Kabinet mengklarifikasi, intinya tidak ada rencana Inpres itu. Yang ada cuma kesepakatan internal antara kejaksaan dan kepolisian untuk tidak mengumumkan nama tersangka sampai nanti di tahap penuntutan. Fenomena sekarang, orang baru diperiksa sebagai saksi saja sudah ramai berita seolah-olah menjadi tersangka korupsi. Bahkan orang sedang lapor LHKPN saja sudah dikira terlibat kasus korupsi. Ya, kalau dilihat dari struktur penyampaian bahasanya, ini sindiran untuk KPK bukan? Mana ada lapor LHKPN selain di KPK.

Karena mungkin takut citra pemerintah rusak karena dianggap antiketerbukaan dalam kasus korupsi — apalagi ICW sudah mulai berteriak — disusunlah berbagai dalih bin pembelaan. Lihat istilahnya: Perpres, lalu jadi Inpres, lalu dibantah jadi sebatas “kesepakatan internal”. Padahal inti yang mau disampaikan sama: pejabat jangan mudah dijadikan tersangka korupsi. Apalagi belum ada kerugian negaranya. (Ini apa tidak tahu ya putusan MK tentang unsur kerugian negara dalam UU Tipikor).

Alhasil masyarakat dibuat berputar-putar kepalanya. Bingung. Apa beda kesepakatan internal, Perpres, Inpres? Karena masyarakat bingung, akhirnya kita jadi tidak rasional satu sama lain. Ujung-ujungnya dibilang, yang nyinyir adalah “tetangga sebelah” dan yang sorak-sorai fans paduka yang mulia. Padahal inti masalahnya bukan itu.

Secara aturan yang saya tahu, Inpres sifatnya hanya arahan. Kalau Perpres sifatnya mengatur (regeling) dan umum; ada juga keppres yang bisa mengatur (regeling) bisa juga menetapkan (beschikking), sifatnya individual/konkrit; Kalau kesepakatan internal? Mungkin bisa MoU. Di antara ketiga jenis itu, yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan cuma Perpres (di atas Perda Provinsi, di bawah Peraturan Pemerintah). Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
*
Tapi, selain soal pembedaan pengertian, hal yang penting untuk dilihat adalah arah wacana ini kemana. Ya, media massa. Tersangka disebut kalau tidak disiarkan media massa juga tak bakal bikin gaduh kan. Lagipula, jujur saja, bukankah kegaduhan dalam penegakan hukum seperti dalam kasus Pelindo II, yang bikin gerah pejabat?

Namun, menurut saya, mau dibantah atau diklarifikasi pakai jurus silat apapun, abaikan saja pemikiran pemerintah itu. Tidak ada pengaruhnya. Tak ada larangan dalam hukum acara pidana maupun kode etik jurnalistik untuk menyebutkan nama tersangka kasus dalam berita. Yang tidak boleh sesuai kode etik jurnalistik adalah:

– Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
– Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
– Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
– Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
– Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
– Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Jadi tidak usah ribetlah. Sebutan sesuai status hukum saja: saksi, tersangka, terdakwa, terpidana. Akurasi penyebutan status hukum itu sudah merupakan bagian daripada penerapan asas praduga tidak bersalah, sesuai kode etik jurnalistik. Tak usah aneh-aneh ada Inpres atau apalah namanya.

Jika pemerintah masih terus-menerus mencari celah supaya pejabat tidak mudah dijadikan tersangka korupsi atau supaya pejabat tidak masuk berita media sebagai tersangka korupsi, bolehlah kita nyatakan keraguan atas komitmen pemerintah Jokowi-JK ini terhadap pemberantasan korupsi. Atau, bolehlah juga kita beranggapan Jokowi-JK tengah berusaha menghalang-halangi hak publik untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya. Bukankah hal ini juga bisa menyeruakkan anggapan bahwa Jokowi-JK tengah berusaha membungkam media massa yang sedang bergiat ikut dalam gerakan besar bernama pemberantasan korupsi.

Kalau tak segera dihentikan wacana-wacana tidak penting semacam ini, jangan kaget jika Jokowi yang besar karena pemberitaan media massa di masa lalu menjadi musuh media massa di masa kini.

Salam. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Media Massa VS Istana Jokowi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: