Kacamata Hitam Investor dan Paket Kebijakan Ekonomi

Thursday, October 1st, 2015 - Opini Publik

Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dua edisi dilansir pemerintah bolehlah diapresiasi. Lebihnya kita puji, kurangnya kita kritisi. Bukankah begitu cara bertindak dalam negara demokrasi?

Kalau saya melihatnya begini. Sebagai orang yang puluhan tahun berjibaku di dunia bisnis perkayuan, Presiden Jokowi tentu tahu cara berpikir pengusaha: simpel dan konkrit. Pengusaha tak bisa diajari tapi membutuhkan contoh. Kasih dulu contoh yang bagus dan konkrit, baru mereka akan mengikuti. Apalagi kalau sudah jelas ada profit di situ. Tanpa disuruh, pengusaha akan menurut sendiri, bak kerbau dicucuk hidungnya.

Makanya kalau baca berita-berita reaksi pengusaha terhadap paket kebijakan ekonomi pemerintah, kebanyakan bilang di satu sisi mengapresiasi tetapi tetap mereka menunggu implementasi yang nyata. Pesan dari pengusaha: buktikan dulu di lapangan, jangan cuma deretan peraturan.

Sebagai pebisnis mebel, Presiden tentu bisa mengerti juga, produk yang bagus tak bisa dihasilkan hanya dari pencitraan dan bom marketing belaka tetapi harus memperhatikan mutu intrinsik produk itu seperti kualitas kayu, desain, harga, user experience, dsb. Poinnya: semoga saja kebijakan ekonomi yang strategi penyampaiannya dibuat paket per paket ini bukan bertujuan semata sebagai pencitraan untuk menaikkan sentimen pasar, melainkan benar-benar harus bermutu dalam pelaksanaan dan penegakkannya juga. (Bukankah kalau cuma pencitraan untuk secara simultan mendongkrak IHSG dan kurs, bisa dilakukan dengan intervensi BI ke pasar?)

*
Suatu kali, seorang CEO perusahaan pengembang kawasan industri seluas ratusan hektare yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, bercerita kepada saya dan beberapa kawan. Intinya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah bagaimana dari Bandara Soetta, investor yang ingin menanamkan duitnya di Indonesia hanya memerlukan kacamata hitam saja. Alasannya: karena Indonesia terik cuacanya, nendang ke mata langsung. CEO itu ingin mengatakan, investor itu jangan dibuat rumit dengan tetek-bengek izin, dsb. Dia tinggal bawa duit, pakai kacamata hitam, segala sesuatunya diurus oleh perusahaannya.

Mengapa Karawang yang dipilih? Asal tahu saja, latar belakangnya adalah peristiwa banjir di Thailand, Vietnam, dan negara ASEAN lainnya beberapa tahun lalu, yang membuat pabrikan-pabrikan besar tertarik memindahkan lokasi pabriknya di Karawang dengan pertimbangan bebas banjir, tenaga kerja murah, akses jalan ada, strategis dekat ibukota, dsb. Makanya, sering ramai belakangan ini kan kasus-kasus agraria di Karawang (Termasuk kasus Victoria juga objeknya adalah lahan 1.200 hektare di Karawang).

Karena itulah, CEO itu berkata, mengembangkan kawasan industri bukan sesuatu yang mudah. Keruwetan muncul mulai dari awal pembebasan lahan, pengurusan izin, hubungan dengan masyarakat sekitar, urusan AMDAL, urusan perpajakan, ketenagakerjaan, membina hubungan dengan media massa dan LSM (yang kerap bikin mereka pusing juga), urusan keamanan lokasi, hingga menghadapi sejumlah perkara baik pidana maupun perdata.

Mungkin deretan persoalan seperti yang dihadapi CEO tadi itulah yang dimaksud dengan pembuktian kebijakan pemerintah dalam tataran pelaksanaan. Apakah paket kebijakan pemerintah bisa menjawab itu semua?

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi II yang berkaitan dengan kawasan industri, pemerintah menjanjikan izin investasi bisa diselesaikan dalam waktu 3 jam. Ini hanya berlaku bagi investasi paling sedikit Rp100 miliar atau mempekerjakan minimal 1.000 tenaga kerja Indonesia. Tiga hal yang dihasilkan dalam 3 jam itu adalah: izin prinsip, akta perusahaan, dan NPWP. Nanti, BKPM akan mengadakan notaris inhouse supaya investor tidak bolak-balik. Izin AMDAL juga tak perlu lagi. Karena asumsinya kawasan industri pasti sudah punya AMDAL sendiri.

Lantas insentif pajak juga akan dikasih. Tax allowance maupun tax holiday bisa selesai 25 hari (kecuali dalam kasus tertentu, verifikasi tax holiday bisa 45 hari). PPN pun tidak dipungut untuk beberapa alat transportasi, utamanya adalah galangan kapal, kereta api, serta pesawat termasuk suku cadangnya. Pajak bunga deposito hasil ekspor juga turun dari 20% jadi 10%.

Untuk efisiensi, diadakan juga pusat logistik berikat di Cikarang untuk manufaktur dan Merak, Banten, untuk BBM. Tujuannya supaya perusahaan-perusahaan manufaktur tidak perlu impor barang dari luar negeri. Cukup ambil barang dari pusat berikat itu.

*
Memang, urusan izin birokrasi adalah kanker yang akut. Saya kira, semua kebijakan dalam paket itu tidak bisa maksimal terlaksana kalau problem aparatus di bawah tidak dididik dan dikuras dulu otaknya. Misalnya, betul mendirikan perusahaan butuh waktu cepat dalam arti keluar akta, tapi SK Menkumhamnya ditahan-tahan, juga repot. Belum lagi urusan domisili, TDP, PKP, dsb. Padahal tanpa itu semua, repot juga mengurus pembukaan rekening di bank. Jangankan begitu, mengurus domisili saja bisa dipersulit kalau tidak ada pelicin mulai tingkat RT/RW/Kelurahan/Kecamatan.

Lalu sudah bikin produk bagus, brand-nya jadi, tiba-tiba ada sengketa merek. Makan waktu lagi sidang di Pengadilan Niaga.

Betul, tax allowance dan tax holiday penting, tapi jika fakturnya dibikin lama keluarnya juga repot. Apalagi di lapangan masih ada yang harus menunggu pengiriman via pos untuk aktivasinya. Makan waktu mingguan juga. Belum lagi kalau CD e-tax error. Hadeuuh. Menjengkelkan sekali.

Oke, urusan izin di BKPM selesai 3 jam. Investor pun katanya bisa langsung beroperasi di lokasi yang ditunjuk. Tapi problem muncul, misalnya, jika ternyata kawasan industri dimaksud berstatus lahan masih bersengketa dengan warga. Alhasil, boro-boro bisa langsung beroperasi, waktu habis untuk perkara hukum yang memakan waktu tahunan sampai inkracht di MA. Sementara menunggu, pusing juga investor ketika lahannya diduduki ormas dan sepanjang hari dipalak wartawan bodrex.

Begitulah kenyataan di lapangan yang saya lihat, dengar, maupun alami. Ada-ada saja persoalannya.

Satu yang terlupakan dan penting adalah iklim penegakan hukum yang belum masuk dalam pertimbangan paket kebijakan itu. Khusus soal lahan, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat selama 2014 saja, terdapat 472 kasus agraria dengan luasan lahan konflik mencapai 3 jutaan hektare. Bukankah soal sengketa ini yang patut diduga menjadi latar pembunuhan Salim Kancil di Jawa Timur?

Selama perilaku penegak hukum (hakim, polisi, jaksa, advokat) dan secara umum sistem hukum belum beres, kelihatannya sulit untuk mencapai titik maksimal paket kebijakan ekonomi jilid berapapun. Yang ada, kisruh terus, terus, dan terus. Kalau ribut terus, kapan cari duitnya?

: Ditunggu paket kebijakan ekonomi jilid III/IV/V atau berapapun yang memberikan kemudahan bagi investor skala kecil dan menengah dengan modal investasi Rp10 jutaan dan mempekerjakan karyawan Indonesia minimal 3 orang. Mau lebih nendang, kan? Biar konglomeratnya nanti ganti, jangan itu-itu aja, Pak Presiden.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kacamata Hitam Investor dan Paket Kebijakan Ekonomi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: