Gejala: KPK Kini Hadapi Macam-Macam “Tagihan”

Monday, September 28th, 2015 - Opini Publik

Namanya manusia, kecenderungan memperjuangkan hak pasti ada dan merupakan hal yang wajar. Tak luput pula kecenderungan itu terjadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara korupsi. Sejumlah pihak yang pernah menjadi tersangka/terdakwa/terpidana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, kini mulai “menagih” pengembalian hak material mereka. Banyak media belum menyoroti fenomena itu secara serius. Padahal, kalau mau jujur, di sinilah poin penting pemberantasan korupsi yakni pengembalian kerugian negara.

Teranyar adalah Akil Mochtar (AM), mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menolak memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara suap Bupati Morotai (non aktif) Rusli Sibua. Sang bupati itu diduga menyuap Akil Rp2,8 miliar untuk memenangkan suatu perkara. Alasan AM, dia keberatan sejumlah rekeningnya dan keluarganya yang dia nilai tak ada kaitan dengan perkara dan telah berkekuatan hukum tetap, masih saja diblokir oleh KPK.

Total ada enam rekening yang saat ini masih diblokir KPK. AM bahkan pernah menggugat soal blokir itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hasilnya: menang. Lebih jauh lagi, rekening istri AM pun diblokir. Padahal katanya tak ada kaitan dengan perkara. Pun, rekening semasa AM menjadi anggota DPR masih diblokir. Di dalamnya masih ada duit Rp100-an juta. Di situlah kenapa AM ngotot meminta KPK membuka blokir rekeningnya.

Lain lagi Agus Condro (AC), mantan politisi PDIP yang telah menjalani hukuman. Dia beberapa waktu lalu datang ke KPK dan berniat membeli kembali (buy back) apartemen miliknya yang dulu disita KPK. Waktu itu dia dihukum karena menerima Rp500 juta dalam perkara Bank Indonesia. Tapi, kata KPK, AC disuruh membeli kembali asetnya itu lewat mekanisme lelang.

Soal perburuan dan penyelamatan aset yang berkaitan dengan perkara korupsi, saya duga kuat juga berlaku untuk Gayus Tambunan (GT) yang beberapa waktu lalu heboh karena jalan-jalan. GT adalah pemilik aset puluhan miliar yang saat ini telah disita. Saya dengar informasi ada tim pembela GT yang akan menggugat pengembalian aset GT itu.

Saya sendiri pernah mengalami. Ditawari oleh kenalan, yakni sebidang tanah milik salah satu tersangka korupsi yang luput disita. Saya ditawari untuk membeli atau mencarikan pembeli.

*
Mengapa gejala itu semua terjadi? Selain karena kecenderungan manusiawi untuk mempertahankan hak, saya kira ada yang salah dalam heboh-heboh kita selama ini tentang gerakan antikorupsi. Mungkin, kita luput soal aset-aset ini dan terlalu larut dalam sikap “patriotik” tangkap-menangkap dan memenjarakan orang. Hasilnya adalah kita abai pada aspek pengembalian kerugian negara karena korupsi. Harus diakui, KPK pun kerap kelabakan kalau disoal masalah aset ini, sama kelabakannya dengan waktu dulu “diganggu” soal praperadilan.

Faktanya saja, kalau dari sisi ekonomi, penerimaan dan biaya KPK tidak sebanding. Serapan anggaran untuk membiayai KPK mencapai Rp550-an miliar (Pagu Rp600-an miliar) berdasarkan laporan keuangan tahun 2014. Tapi, PNBP dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi baru mencapai Rp115-an miliar.

Kendati demikian, penerimaan-pengeluaran kerap disebut tidak bisa dijadikan ukuran. KPK punya keistimewaan dan peran dalam pemberantasan korupsi di luar urusan penerimaan-pengeluaran. Misalnya, memberikan pencegahan dan shock therapy. Ya, begitulah pro-kontra yang kerap terdengar.

Oleh sebab itu, saat ini penting untuk merenungkan dan evaluasi lagi cara-cara KPK memberantas korupsi. Apakah banyak celah “pelanggaran hukum” sehingga KPK dengan mudah digugat orang yang menginginkan asetnya kembali? Bagi publik sendiri, saatnya kita mendidik diri masing-masing, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan soal “pahlawan-pahlawanan” melainkan tegas dan lurus untuk kepentingan negara: ya pengembalian kerugiannya, menaikkan keadilan buat para pihak, pencegahan supaya pejabat tidak bisa melakukan korupsi, pendidikan dan pembudayaan antikorupsi bagi generasi muda, dsb.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Gejala: KPK Kini Hadapi Macam-Macam “Tagihan” | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: