Vonis Ringan Udar Pristono: Hakim atau Jaksa Penyebabnya?

Thursday, September 24th, 2015 - Opini Publik

Biasanya Pengadilan Tipikor Jakarta itu bak neraka bagi terdakwa dan tim pembela. Susah gocek-gocek di sana. Wartawannya banyak. Yang mengawasi bejibun. Penegak hukum sulit “bermain” di situ. Makanya kerap kita lihat, ada begitu banyak permohonan dari terdakwa supaya sidang diselenggarakan tidak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Di Pengadilan Tipikor daerah saja.

Tapi, sidang perkara korupsi pengadaan bus transjakarta dengan terdakwa Udar Pristono, kemarin, spesial juga rupanya. Perkara ini dibawa oleh Kejaksaan Agung. Bukan KPK. Jaksa menuntut Udar 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Hakim memutus penjara 5 tahun dan denda Rp250 juta. Sakti. Diskonnya sampai 14 tahun. Dendanya berkurang sampai 1/4.

Putusannya “bau”? Tunggu dulu. Buktinya apa? Tak elok memfitnah penegak hukum bila tak punya bukti. Tapi, tak ada salahnya, kita uraikan “kesaktian” pihak terdakwa ini.

– Menurut hakim, Udar memang terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan tetapi hal itu bukan merupakan tindak pidana sehingga tidak bisa dihukum. Kalau begini, berarti lepas dari tuntutan hukum. Makanya tiga dakwaan yang ditujukan kepada Udar, lolos semua. Padahal jaksa menyebut dalam dakwaan bahwa nilai korupsi mencapai Rp390 miliar.
– Menurut hakim, kesalahan Udar sebatas administratif, berkaitan dengan penandatanganan proyek pengadaan. Mengapa? Karena wewenang Udar sebagai Pengguna Anggaran (PA) telah didelegasikan sebagiannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Untuk argumen ini ada pendapat ahli yang mendukung dari Kemendagri.
– Dalam dakwaan, Udar dianggap menerima gratifikasi sebesar Rp6,5 miliar. Tapi jaksa tidak bisa merinci darimana saja. Cuma ditulis begini: “Udar Pristono diduga telah beberapa kali menerima pemberian uang dari orang-orang yang sudah tidak diingat lagi.” Udar justru dianggap bisa membuktikan secara sah perolehan harta-hartanya yang disebut dari bisnis properti.
– Yang terbukti menurut hakim hanyalah penerimaan gratifikasi Rp78 juta yang berasal dari selisih penjualan mobil Kijang LGX kepada seorang pengusaha. Udar belinya Rp21,9 juta, dijual Rp100 juta. Selisihnya itu yang dianggap gratifikasi terkait jabatan Udar.
– So, konsekuensinya, aset-aset Udar yang selama ini disita akan kembali lagi kepadanya.

Kalau jaksa tidak banding dan sampai di sini saja, Udar cukup jalani 3 tahun, pembebasan bersyarat bisa diurus. Bisa lebih singkat lagi kalau remisi dia dapatkan. Syarat remisi salah satunya bayar denda Rp250 juta, jumlah yang relatif kecil. Setelah itu bisa bebas dan hidup normal kembali.

Biasanya wartawan akan mengembangkan berita dalam kasus semacam ini kepada Komisi Yudisial (KY) atau Badan Pengawasan MA. Akan dikejar, jangan-jangan hakimnya “main”. Tapi, biasanya juga, ini cuma gertak sambal. Kewenangan KY sudah terpotong habis, sulit pula membuktikan pelanggaran perilaku hakim.

Nah, yang biasanya kerap dilupakan, pertanyaan: jangan-jangan dakwaannya sengaja dilemahkan? Toh, hakim kan tidak bisa memutus di luar yang diminta. Harusnya, pihak Kejaksaan Agung bisa mengevaluasi kinerja jaksa yang bikin dakwaan ini, selain menyiapkan upaya hukum banding.

Sebaiknya memang terus-menerus dikejar oleh media massa kedua hal itu, terutama tentang dugaan bahwa dakwaan lemah sekali. Ada apa? Bayangkan saja, sudah dalam hitungan tahun, jutaan bahkan miliaran huruf tertera untuk memberitakan kasus ini tapi ujung-ujungnya seperti ini putusannya. Tentu kita tidak menginginkan media massa hanya menjadi sarana untuk gembar-gembor penyidikan kasus tapi gembos ketika diputus.

Demikian corat-coret pandangan sekilas saya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat berkumpul bersama keluarga.

Salam.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Vonis Ringan Udar Pristono: Hakim atau Jaksa Penyebabnya? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: