#FadjroelMeroket dan Bisnis yang Harus Diawasi

Wednesday, September 23rd, 2015 - Opini Publik

Terakhir ketemu Mas Fadjroel Rachman (FR) lebih dari setahun lalu, seusai acara Indonesia Lawyers Club (ILC), di salah satu hotel Jakarta. Waktu itu ngobrol sebentar soal pedomannews.com (pedoman.id). Sekilas aja. Lalu tak pernah ketemu lagi. Sampai hari ini ada ramai hashtag #FadjroelMeroket yang sampai jadi trending topic di Twitter. Oalah, ternyata lagi ramai tentang pengangkatannya sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) — ADHI.

Intinya FR diserang dari berbagai sudut. Penjaga hestek jadi komut, awas masuk sorganya lambat, sengsara membawa nikmat, nasib panjul, dsb. Ngeri juga ungkapan-ungkapannya. Tapi saya tak mau masuk ke situ, mungkin sudah tradisinya begitu: pendukung capres pemenang mendapat jabatan.

Pun, tak mau pula bersentimen yang nadanya iri mengingat gaji komut di perusahaan BUMN yang asetnya Rp11 triliun itu sepertinya lumayan besar juga. Banyak yang menyebut mencapai Rp100-an juta/bulan termasuk tunjangan dan fasilitas. Apalagi saya tengok laporan keuangan triwulan II ADHI, ada remunerasi: Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk periode-periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit), masing-masing sebesar Rp1.645.145.710 dan Rp1.579.677.903, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp3.163.062.903 dan Rp3.427.887.903.

Mungkin inilah reaksi teramai pengangkatan komisaris sepanjang pemerintahan Jokowi. Sekadar pengetahuan saja, menurut UU Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau; c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Kira-kira begitu ya aturan mainnya.
*
Sebagian besar orang mungkin saja mengenal FR sebagai aktivis antikorupsi dari KOMPAK. Sebagai aktivis mahasiswa juga. Itu betul. Tapi bagi saya tak cuma itu. Saya tahu FR juga berbisnis. Kan orang butuh makan juga. Ada bisnis media di bawah Pedoman Group, ada pula bisnis kantor hukum di bawah Veritas Lawfirm. Ada juga berbisnis tower telekomunikasi bersama PT Persada Sokka Tama, yang di situ FR juga menjabat komisaris. Salah? Ya, tidaklah. Kan orang punya hak untuk berbisnis.

Tapi, karena jabatan komisaris dalam perusahaan BUMN adalah masuk dalam kategori penyelenggara negara, ceritanya jadi lain sekarang. FR menjadi objek yang harus kita awasi sama-sama. Ada power di situ. Di mana ada power, di situ potensi penyalahgunaan kekuasaan — siapapun orangnya — bisa terjadi. Tidak bisa terus menerus mencap/dicap diri sebagai aktivis antikorupsi kalau kondisinya sudah demikian. Pengawasan publik menjadi sangat perlu, apalagi FR kan (mantan) pegiat antikorupsi.

Saya pikir beberapa hal ini perlu diperjelas:
– Tak etis kalau FR masih menjabat komisaris Persada Sokka Tama. Lini bisnisnya nrempet-nyerempet mirip ADHI. Meskipun Persada Sokka Tama lebih banyak sebagai kontraktor pembangunan tower. Jabatan sebagai komisaris utama ADHI sangat strategis bagi bisnis-bisnis perusahaan seperti Persada Sokka Tama. Akses terhadap proyek-proyek konstruksi bisa dengan mudah diperoleh FR dalam jabatannya sebagai komisaris ADHI.

Selain itu, jejaring kekuasaan juga terkait dengan Persada Sokka Tama ini. Misalnya, ada fakta, perusahaan ini juga mendapat kontrak pekerjaan dari Bukaka, yang didirikan oleh keluarga Kalla (Wapres). Ini buktinya: Perjanjian dengan PT. Persada Sokka Tama tanggal 02 Nopember 2009, nomor kontrak 4096~4124/XL- RTL/E/SUP/VIII/10 untuk Excel – Persada Sokka (51M K3) dengan nilai kontrak Rp1,26 miliar; Perjanjian dengan PT. Persada Sokka Tama tanggal 27 Desember 2010, nomor kontrak PO2011309- 0010612 untuk Persada Xl K3 25 Set dengan nilai kontrak Rp2,51 miliar.

– Soal atribut antikorupsi juga jadi membingungkan ni. Faktanya, ada LSM antikorupsi di Sumbawa Barat bernama Aliansi LSM Gerakan Rakyat Anti Penindasan Kekerasan dan Korupsi Kabupaten Sumbawa (Gratifikasi), mem-PTUN kan Pemkab Sumbawa karena penerbitan izin pembangunan menara telekomunikasi milik PT. Persada Sokka Tama di wilayah Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa. Meskipun PTUN Mataram menolak gugatan penggugat. Tapi, masih ada upaya hukum dilakukan lagi kan.

– Soal media juga diuji independensi FR melalui Pedoman. Apalagi tak sedikit pemberitaan kasus ADHI selama ini, termasuk yang berkaitan dengan korupsi. Bagaimana kebijakan editorial FR sebagai CEO di sana? Itu ujiannya.

– Begitu juga status sebagai partner di Veritas menjadi ujian. Ada potensi keuntungan akses di sana ketika FR menjadi komisaris utama.

Inti dari semuanya adalah fairness. Orang banyak harus tahu juga siapa FR berikut rentetan bisnisnya. Sebab, jabatan sebagai komisaris utama ADHI bukan main istimewanya dari banyak segi: finansial, akses, gengsi, dsb. Oleh sebab itu, saya ulang lagi, awasi, awasi, awasi FR. Tentu ini baik juga toh buat FR, tak perlu sewa konsultan untuk “audit” dirinya, sudah ada jutaan pasang mata rakyat yang mengawasi.

Sekian corat-coret dari saya. Semoga bermanfaat buat pembaca sekalian.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

#FadjroelMeroket dan Bisnis yang Harus Diawasi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: