Dakwaan Jero Wacik dan Iklan Media Massa

Tuesday, September 22nd, 2015 - Bisnis Media

Media massa lagi-lagi dikait-kaitkan dalam persidangan perkara korupsi. Kali ini dalam perkara mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Sidang dakwaannya hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dakwaan kedua poin 5 disebutkan “permintaan uang untuk biaya pencitraan terdakwa di media cetak Indopos sebesar Rp2,5 miliar”.

Asal tahu saja, dalam dakwaan kedua, Jero didakwa menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Saat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero memerintahkan bawahannya untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Total dana yang dikumpulkan sebesar Rp10,3 miliar, menurut jaksa KPK.

Uraian kejadian seperti tertera dalam dakwaan adalah sbb:
Permintaan Uang untuk Biaya Pencitraan Terdakwa di Media Cetak Indopos Rp2,5 miliar

– Pada awal 2012, terdakwa memerintahkan Waryono Karno menyediakan uang untuk membangun pencitraan terdakwa selaku Menteri ESDM melalui media cetak. Waryono kemudian mengadakan rapat yang diikuti Didi Dwi Sutrisnohadi, Suyanto, Ego Syahrial, Sri Utami, serta Muhammad Noer Sadono alian Don Kardono selaku Pimred Indopos.

– Pada rapat, Waryono menjelaskan bahwa Don akan membantu meningkatkan pencitraan Kementerian ESDM termasuk terdakwa selaku menteri melalui Indopos. Waryono menyampaikan ada perintah dari terdakwa untuk menyediakan uangnya dan juga memperlihatkan 1 bundel rincian anggaran biaya untuk kebutuhan pencitraan.

– Kemudian dibuat Kontrak Kerjasama Program PR Indopos-ESDM 2012-2013 yang ditandatangani oleh Don Kardono selaku Direktur/Pimred Indopos selaku pihak pertama dengan Ego Syahrial selaku Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM selaku pihak kedua tertanggal 19 Januari 2012 dengan biaya Rp3 miliar untuk satu tahun kegiatan sebagai biaya konsultasi pengembangan isu, perencanaan berita, reportase, editing sampai penayangan berita positif ESDM di tiga media Jawa Pos Group yakni Indopos, Rakyat Merdeka dan Jawa Pos

– Pada 19 Januari 2012, Ego Syahrial membayar Rp250 juta kepada Don Kardono di ruang kerja Ego Syahrial. Permintaan berawal dari Didi Dwi Sutrisnohadi yang menelepon Sri Utami agar menyiapkan uang Rp250 juta untuk diserahkan kepada Don Kardono. Kemudian Sri menelepon Dwi Hardhono untuk menyiapkan uang. Selanjutnya Dwi Hardhono menyerahkan Rp250 juta kepada Ego Syahrial untuk dibayarkan kepada Don Kardono.

– Kemudian pada 20 Februari 2012 dilakukan pembayaran Rp250 juta kepada Don Kardono. Permintaan berawal dari Didi Dwi menelepon Sri Utami agar menyiapkan uang Rp250 juta untuk diserahkan kepada Don. Kemudian Sri Utami menelepon Dwi Hardono agar menyiapkan uang. Selanjutnya Dwi Hardhono menyerahkan Rp250 juta kepada Ego Syahrial untuk dibayarkan kepada Don Kardono.

– Pada 23 Februari 2012 dilakukan pembayaran sejumlah Rp500 juta kepada Don Kardono. Permintaan itu berawal dari Ego Syahrial yang menelepon Sri Utami untuk diserahkan kepada Don. Kemudian Sri Utami menelepon Dwi Hardono untuk menyiapkan uang Rp500 juta. Selanjutnya Dwi menyerahkan uang tersebut kepada Ego Syahrial yang kemudian dibayarkan kepada Don Kardono di restoran Jepang di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta.

– Beberapa hari setelah itu, Susyanto melakukan pembayaran Rp250 juta kepada Don Kardono di Hotel Nico Pullman Jakarta. Pembayaran itu berasal dari uang yang diberikan Dwi Hardhono.

– Selanjutnya beberapa hari kemudian, Didi Dwi melakukan pembayaran Rp500 juta kepada Don di restoran Jepang di suatu hotel di Jakarta. Pembayaran juga berasal dari Dwi Hardhono.

– Bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan kepada Don untuk biaya pencitraan melalui Indopos Rp2,5 miliar dari nilai kontrak Rp3 miliar. Kekurangan uang Rp500 juta belum dibayarkan kepada Don karena uang kickback dari rekanan penyedia jasa konsultasi di Setjen ESDM tidak mencukupi jumlahnya.

*
To the point saja. Apakah pihak media massa bersalah (secara pidana) dalam hal ini? Belum tahu. Tergantung hakim. Kita lihat saja nanti pertimbangan putusannya.

Tapi situasinya begini. Sependek yang saya tahu, tak ada aturan yang melarang pihak kementerian/lembaga negara memasang iklan (placement) di media massa. Aturan pengadaan iklan di media massa mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa pada umumnya di kementerian/lembaga negara. Apalagi, dalam kasus Jero ini, terdapat kontrak resmi antara pihak kementerian dan media massa untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu. Artinya, proses dan prosedur formal sudah dilalui dan dibakukan dalam kontrak.

Lain soal kalau pertanyaannya adalah apakah pengadaan iklan/kerjasama itu telah sesuai dengan aturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dalam hal ini karena nilainya di atas Rp200 juta, harus melalui mekanisme tender. Lihat Perpres No. 70 Tahun 2012. Soal ini kita simpan terlebih dahulu. Pokok dalam dakwaan KPK adalah adanya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Terdakwanya adalah Jero. Ini yang akan dibuktikan di pengadilan.

Ya, bisnis media massa adalah bisnis nama baik dan kredibilitas. Tentu saja peristiwa semacam ini sedikit-banyak akan merugikan kredibilitas pihak Jawa Pos. Meskipun mereka bukanlah pihak terdakwa dalam kasus ini dan kesalahannya pun belum dibuktikan. Apalagi, bisnis media massa ya bisnis iklan, dalam segala bentuknya.

Namun, saya pikir, perlu dipikirkan agar media massa tidak terkena imbas seperti dalam kasus ini. Sederhananya ada dua pilihan: dilarang sama sekali atau tidak dilarang tetapi aturannya dibuat seterang mungkin sehingga aturan pemasangan iklan kementerian/lembaga negara di media massa bisa jelas dasar hukumnya dan tidak terseret-seret apabila ada perkara semacam Jero Wacik ini.

Selain itu, aturan juga harus dibarengi dengan unsur etis. Misalnya, sangat tidak etis apabila tujuan penggunaan duit negara adalah untuk mempermak citra seorang menteri semata. Lain ceritanya bila iklan itu diniatkan untuk memberikan sosialisasi kebijakan, pendidikan publik, dan sejenisnya tentang kebijakan pemerintah.

Di sinilah salahnya cara berpikir banyak pejabat negara. Anggaran iklan diperuntukkan untuk memoles citra pribadi supaya terlihat “bekerja dengan baik” di mata publik. Padahal kalau mau jujur, bekerja dengan baik untuk rakyat adalah iklan yang terbaik. Bukan model atur-atur berita semacam itu (Untuk soal yang satu ini, pihak agensi iklan dan lembaga humas juga perlu dicuci dulu otaknya supaya sama-sama waras berpikir untuk kemajuan dunia informasi publik).

Demikian corat-coret malam ini. Semoga bermanfaat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Dakwaan Jero Wacik dan Iklan Media Massa | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: