Salah Kaprah Berita Paus dan Perceraian Katolik

Monday, September 14th, 2015 - Opini Publik

Di kalangan orang Katolik, akhir-akhir ini, sedang ramai perbincangan tentang perceraian Katolik/pembatalan perkawinan. Banyak yang menganggap bahwa pernyataan Paus Fransiskus yang dilansir 8 September lalu merupakan sinyalemen Vatikan “melunak” terhadap aturan perceraian. Beberapa media di Indonesia secara salah kaprah menuliskan judul dalam berita yang bombastis, seperti: “Paus Izinkan Perceraian”.

Contoh berita tentang perceraian Katolik di atas berlebihan bin lebay. Potensial menyulut salah-kaprah. Ujungnya, kasak-kusuk muncul di antara orang-orang Katolik: “Eh, sekarang boleh cerai lho”. Bahaya, kan? Makanya, santai dan jernih dalam menyerap informasi itu penting. Rujuklah dari sumber terpercaya, pahami konteksnya, lihat latar belakangnya, dan tahu dulu aturan hukumnya.

Saya rasa berita dari catholicnews.com layak jadi rujukan. Media ini didirikan oleh uskup di Amerika Serikat pada 1920. Pendirinya, salah satunya, Justin McGrath, wartawan senior yang pernah memimpin San Fransisco Examiner, yang juga bekerja untuk The New York Times. Dari berita di situs itu berjudul Pope simplifies annulment process, asks that it be free of charge, ada beberapa informasi kunci:
– Kata Paus, proses pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik harus lebih cepat, lebih murah. Namun, Paus tidak dalam posisi mendukung perceraian tetapi dia mendorong prinsip proses yang cepat, murah, dan akurat. Tujuannya, supaya para pasutri Katolik yang hendak bercerai itu tidak “tertekan dalam bayang-bayang ketidakpastian” untuk waktu yang lama;
– Ketentuan baru itu dituliskan dalam dokumen yang namanya Mitis Iudex Dominus Iesus” (The Lord Jesus, the Gentle Judge) dan baru berlaku sebagai bagian dari Hukum Kanonik pada 8 Desember nanti saat pembukaan Year of Mercy;
– Aturan baru yang diinisiasi oleh Komisi khusus bentukan Paus itu menyediakan seperangkat aturan formal prosedural yang pada intinya memberikan kewenangan kepada uskup pada tingkatan bawah untuk menangani perkara-perkara pembatalan perkawinan ini secara cepat dan murah. Para uskup itu nantinya bisa menetapkan pembatalan perkawinan setelah melalui serangkaian proses dan pertimbangan, antara lain berdasarkan alasan kuat bahwa perkawinan Katolik tidak bisa lagi dipertahankan, lalu dalam kasus aborsi, penyakit, kekerasan fisik, dsb;
– Seberapa cepat aturan baru itu bisa diterapkan? Menurut keterangan Vatikan, mungkin saja untuk beberapa keuskupan akan perlu waktu lama untuk implementasi. Salah satunya karena kendala pembentukan pengadilan dan persiapan biaya untuk membayar pengacara kanonik yang berasal dari kalangan awam. Gereja juga tak ingin masalah biaya jadi beban bagi pasangan yang hendak mengurus pembatalan perkawinan.

Dari berita yang dilansir CNN berjudul Pope Francis makes annulment of marriages cheaper and easier, dipadatkan ada tiga poin penting perubahan aturan itu:
– Menghapuskan ketentuan peninjauan ulang kedua oleh pastor sebelum perkawinan dibatalkan;
– Memberikan wewenang kepada uskup untuk mempercepat proses pembatalan perkawinan terutama dalam kasus khusus seperti terjadi kekerasan dan penyimpangan perkawinan;
– Proses yang bebas biaya, kecuali untuk biaya administratif, dan waktu yang dibutuhkan maksimal adalah 45 hari (dalam berita itu dicantumkan juga contoh mantan orang Katholik yang menghabiskan duit US$8.000 untuk menyelesaikan segala proses untuk mendapatkan akta pembatalan perkawinan).

Jadi intinya, aturan baru itu bukan dalam konteks mendukung perceraian, melainkan dalam konteks percepatan dan efisiensi proses. Kadang, waktu yang terlalu lama dan besarnya biaya untuk mengurus akta pembatalan perkawinan ala Katolik ini, membuat banyak orang Katolik berpindah agama, seperti dicontohkan oleh Dimitrios Salachas, uskup dari Yunani, yang mengatakan banyak umat berpindah ke gereja ortodoks yang aturannya lebih simpel dan murah.

*
Sebagai pengetahuan saja, aturan pembatalan perkawinan menurut gereja Katolik saat ini memang lumayan ribet, makan waktu dan biaya. Prosedur dan aturan itu semua tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Sama seperti KUHP/KUHAP, dalam Kitab Kanonik ada hukum materiil dan hukum acaranya juga.

Beberapa prinsip dan pengertian perkawinan yang penting:
Kan. 1055 – 1. Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Kan. 1060 – Perkawinan mendapat perlindungan hukum (favor iuris); karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.

Kan. 1151 – Suami-istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali ada alasan legitim yang membebaskan mereka.

Perkara pembatalan perkawinan dapat ditangani melalui peradilan gereja (Tribunal perkawinan) atau di luar pengadilan maksudnya diputuskan oleh Ordinaris wilayah. Ada dua macam proses peradilan yakni: proses biasa sebagaimana dalam proses peradilan Gereja (Kan 1671-1685) dan proses dokumental (Kan. 1686-1688). Proses biasa digunakan untuk semua kasus, kecuali untuk perkara yang penyebabnya adalah halangan yang menggagalkan, atau cacat dalam tata peneguhan yang sah atau perwakilan secara tidak sah dan ada bukti-bukti dokumental. Sedangkan perkara tidak adanya sama sekali tata-peneguhan yang sah, di luar pengadilan.

Dalam proses biasa, hak untuk menggugat perkawinan dapat dilakukan oleh: 1) pasangan suami/istri; 2) promotor iustitiae, jika nulitasnya sudah tersiar, apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan (Kan. 1674). Selanjutnya gugatan diserahkan kepada hakim (uskup atau vikaris yudisial), lalu ada pemanggilan pihak dan saksi, selama 15 hari + 10 hari, lantas masuk ke semacam sidang pembuktian dimana pihak-pihak bisa didampingi oleh pengacara kanonik (harus bergelar doktor)/Defensor vinculi. Kemudian ada proses naik banding dengan ketentuan sbb: Kan. 1682 – 1. Putusan, yang pertama kali menyatakan nulitas perkawinan, bersama dengan permohonan banding, jika ada, dan akta peradilan lainnya, dalam waktu dua puluh hari dari pengumuman putusan hendaknya ex officio dikirim ke pengadilan banding.

Sementara dalam proses dokumental ketentuannya adalah: Kan. 1686 – Setelah menerima permohonan yang diajukan menurut norma kan. 1677, Vikaris yudisial atau hakim yang ditunjuk olehnya, dapat menyatakan nulitas perkawinan dengan suatu putusan, dengan melewatkan tindakan-tindakan resmi proses biasa, tetapi sesudah memanggil pihak-pihak yang bersangkutan serta dengan campur-tangan defensor vinculi, jika dari dokumen yang tak tergoyahkan oleh bantahan atau keberatan apa pun nyata secara pasti mengenai adanya halangan yang menggagalkan atau mengenai cacat tata peneguhan yang legitim, asalkan nyata juga kepastian yang sama bahwa dispensasi tidak diberikan, atau bahwa kuasa hukum tidak memiliki mandat yang sah.

Selain pembatalan perkawinan, ada juga ketentuan tentang berpisah dengan tetap adanya ikatan perkawinan. Salah satu aturannya begini:
Kan. 1151 – Suami-istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali ada alasan legitim yang membebaskan mereka. Kan. 1152 – 1. Sangat dianjurkan agar pasangan, tergerak oleh cinta- kasih kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga, tidak menolak mengampuni pihak yang berzinah dan tidak memutus kehidupan perkawinan. Namun jika ia tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau diam-diam, ia berhak untuk memutus hidup bersama perkawinan, kecuali ia menyetujui perzinahan itu atau menyebabkannya atau ia sendiri juga berzinah.
Kan. 1155 – Terpujilah bila pasangan yang tak bersalah dapat menerima kembali pihak yang lain untuk hidup bersama lagi; dalam hal demikian ia melepaskan haknya untuk berpisah.

Rumit? Ya, begitulah keadaannya.

Sebagai catatan, semua tulisan ini pendapat pribadi dan riset kecil sana-sini, dari sudut pandang sebagai pelaku media massa, bukan agamawan gereja.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Salah Kaprah Berita Paus dan Perceraian Katolik | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: