Nabi Jurnalisme Indonesia

Wednesday, September 9th, 2015 - Bisnis Media

Apakah ada nabi jurnalisme Indonesia? Mereka yang 100% tanpa cela, 100% hanya menyuarakan kebaikan, tak pernah sekali pun terpelanting/terpeleset dalam salah/keliru, yang hidup lurus-selurus-lurusnya sesuai kebajikan dan moral tertinggi? Mereka, yang karena keseluruhan kesempurnaan dirinya itu sebagai manusia media, bisa mengklaim sebagai yang terbersih di antara kolega sejawat, mereka yang punya otoritas etik dan moral tertinggi yang telunjuknya bisa memutus seseorang bersih atau kotor?

Saya kutip kalimat bagus dari Max Havelaar aka Multatuli: satu-satunya tugas manusia adalah menjadi manusia. Dan bagi saya, ketidaksempurnaan adalah kodrat manusia. Tak ada yang layak mengklaim sebagai pemilik kebenaran satu-satunya, menganggap sebagai nabi jurnalisme Indonesia.

Sengaja saya angkat soal ini karena di media beberapa hari terakhir ramai pemberitaan soal nama-nama yang disebut oleh terdakwa korupsi Suryadharma Ali sebagai pihak yang mendapatkan sisa kuota haji tahun 2012. Dari 18 kategori penerima sisa kuota haji itu ada setidaknya dua kategori yang berkaitan dengan media massa: wartawan media center haji dan wartawan non-media center haji. Dari semua nama, yang disebutkan terang oleh Suryadharma, yang berasal dari kalangan media, hanya Karni Ilyas (Pemred TV One), yang disebutkan mendapatkan dua sisa kuota.

Perlu diketahui, penyebutan itu terdapat dalam eksepsi (nota pembelaan) Suryadharma Ali. Dalam dakwaan jaksa KPK, nama-nama seperti Karni Ilyas itu justru tidak dicantumkan.

Saya dengar informasi, beberapa wartawan sebenarnya mendapatkan surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi untuk perkara Suryadharma Ali ini di KPK. Namun, hampir semuanya tidak memenuhi panggilan tersebut.

Jujur, saya kenal dengan Pak Karni–begitu saya memanggilnya. Saya juga beberapa kali sepanjang 2012-2014, mendapatkan kesempatan tampil di acara beliau yaitu Indonesia Lawyers Club (ILC), sebagai narasumber. Tak ada alasan atau motif macam-macam mengapa saya bisa ada di ILC. Hanya sekali bertemu makan siang, kenal pertama kali di situ juga, dan pekan depannya saya diundang ke ILC, yang ketika itu topiknya adalah Grasi Corby. Bahkan ketika itu saya tidak dikasih tahu tema apa yang mau diangkat. Saya mencari-cari sendiri melalui Twitter beliau. Jadi semuanya berjalan alamiah saja. Tak ada diarah-arahkan untuk ngomong apa dan berpihak ke siapa.

Saya menelepon Pak Karni untuk bertanya soal kuota haji itu. Di ujung telepon dia berbicara santai menjelaskan bahwa dua kuota itu diberikan kepada seorang pensiunan guru sekolah dasar di Balingka, Agam, Sumatera Barat. Usianya 78 tahun saat itu. Guru Amir–demikian namanya–berangkat haji bersama seorang anaknya untuk menemani. Pak Karni hanya berkata, dia berikan sisa kuota itu sebagai amal jariyah saja. Lagipula guru tersebut masuk kategori jamaah lanjut usia yang menurut aturan memang layak mendapatkan kuota sisa. Pun, yang bersangkutan–guru Amir–telah melunasi biaya haji. Jadi pendeknya, tidak ada keuangan negara yang dipakai. Hanya mempercepat masuk kloter keberangkatan.

Begitulah saya memperlakukan berita tentang Pak Karni tersebut. Informasi pencantuman namanya oleh Suryadharma Ali tetap dimuat di gresnews.com tapi dengan memberikan cover both side penjelasan Pak Karni. Artinya berita tidak disembunyikan, dicoret namanya. Ini saya rasa fair bagi publik dan para pihak.

Dalam pandangan saya, Pak Karni adalah orang yang fair dan adil. Tak ada satu kalimat pun yang meminta saya untuk tidak memuat pemberitaan yang menyangkut dirinya itu, termasuk menghapus pencantuman namanya itu dalam naskah.

Begitulah keadaannya.

*

Suatu waktu, sekira tiga tahun lalu, saya pernah hadir dalam sidang di Dewan Pers berkaitan dengan pengaduan dari salah satu pihak terkait pemberitaan di gresnews.com dan delapan media lainnya. Saat itu, satu anggota Dewan Pers berkata-kata tentang maraknya makelar berita atau yang dia sebut Marta. Dewan Pers resah dengan praktik-praktik semacam itu.

Tapi topik Marta tidak berkembang lebih jauh. Kembali ke pokok perkara yang akhirnya kesembilan media dihukum untuk menyediakan ruang hak jawab. Selain itu, diimbau untuk pimpinan media masing-masing untuk memberikan sanksi bagi wartawan yang melakukan pelanggaran dalam kasus itu.

Hukuman hak jawab sudah wajib dilakukan. Tapi ketika itu saya tidak memberikan pendapat apapun mengenai sanksi bagi wartawan yang adalah juga karyawan di perusahaan saya di muka forum. Pertimbangan saya sederhana. Secara hukum tugas Dewan Pers adalah menegakkan Kode Etik Pers, memediasi sengketa, dsb. Hak jawab itu adalah putusannya. Sementara, sanksi adalah menyangkut kekaryawanan yang juga diatur oleh UU Ketenagakerjaan, yang jelas bukan ranah Dewan Pers. Selain itu, pikiran saya sederhana, jika saya sebutkan nama wartawan saya dan sanksi yang diberikan, di muka forum yang terdiri dari pimpinan media (minimal sembilan media yang hadir), saya berlaku tidak adil kepada wartawan/karyawan saya. Reputasinya bisa cemar di hadapan forum. Jika sudah cemar, bukan tidak mungkin karier kewartawanannya mati seketika. Minimal akan ada pertimbangan khusus ketika dia berpindah kerja ke media lain. Apalagi jika pindahnya ke delapan media yang pimpinannya hadir saat itu.

Alhasil, sanksi kekaryawanan dijatuhkan secara internal perusahaan. Sesuai peraturan perusahaan dan aturan ketenagakerjaan. Dan Dewan Pers tak perlu tahu nama dan sanksi kekaryawanannya.

*

Poinnya: adillah sejak dalam pikiran pun dalam tindakan. Sangat tidak mudah mencap seseorang sebagai pesakitan, “pemain”, jahat, kotor, dsb, sebelum ada ukuran dan otoritas yang patut untuk melakukan itu. Jika persoalan hukum, ranahnya adalah kewenangan pengadilan. Jika persoalan etik, ranahnya ya seperti Dewan Pers tadi.

Hukuman pun harus dipandang secara objektif dan proporsional. Menghukum itu bukan sama artinya dengan menyengsarakan orang tetapi menaikkan keadilan. Teori ini saya dengar langsung dari hakim agung Artidjo Alkostar, sosok yang selama ini dikenal garang ketika memutus perkara.

Dalam beberapa pengertian, wartawan memang bisa juga disebut sebagai profesi terhormat, sama seperti pengacara, dokter, dan profesi-profesi lain yang diatur oleh kode etik. Kalangan wartawan seharusnya bangga karena kehormatan profesi dan kode etiknya itu. Kebanggaan harus ditunjukkan dengan profesionalisme dalam bekerja untuk memenuhi kepentingan publik akan informasi.

Tetapi, sandungan tetap ada. Kita terbuat dari tanah, tapi mengapa kita bersikap seperti langit? Begitu Hamka bilang. Artinya, kekurangan dan kelemahan sebagai manusia tetap harus diapresiasi dan diperbaiki segiat-giatnya. Bukan kali ini saja wartawan, misalnya, diseret-seret dalam kasus korupsi. Sebelumnya, sejak kasus Rokhmin Dahuri, Said Agil Siradz, kasus Masaro, dll ada juga wartawan terseret–sebagian besar sebagai saksi. Tapi setahu saya belum ada putusan pengadilan tipikor yang menghukum wartawan dalam kapasitas sebagai terdakwa. Lain cerita kalau soal-soal pemerasan, pengancaman, dan pidana lain yang seringkali kita dengar beritanya. Kalau soal ini, wartawan ya sama kedudukannya di muka hukum dengan warga negara lain. Tidak ada yang istimewa.

Ada kaitannya dengan soal Marta tadi, poin penting lainnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas profesionalisme dan kesejahteraan wartawan. Omong-kosong bicara Marta kalau struktur dan iklim bisnis media massa di Indonesia masih seperti sekarang ini: bekerja tanpa perjanjian kerja, digaji di bawah UMR, tanpa dibekali keterampilan, taraf pendidikan yang kadang tak sesuai, monopoli dan konglomerasi yang keterlaluan, dsb.

Pers yang sehat diproduksi oleh perusahaan pers yang sehat juga. Perusahaan pers yang sehat tumbuh dalam iklim bisnis yang sehat juga. Iklim bisnis media massa yang sehat dipengaruhi oleh banyak faktor: regulasi pemerintah, kurikulum pendidikan jurnalistik, ketersediaan sarana pelatihan dan litbang, penegakan aturan berikut penegak hukum dan etiknya, kesadaran sosial, ketersediaan akses terhadap permodalan, pengaturan terhadap kompetisi/persaingan usaha/monopoli, integritas pelaku usaha, termasuk juga respons positif dari para relasi dan stakeholder seperti agensi iklan, konsultan, humas, dsb. Ini persoalan akut yang harus dipecahkan.

Jadi, jika kita ingin sama-sama menikmati produk jurnalistik yang baik, keseluruhan kondisi dan persyaratan sekaligus sandungan seperti tersebut di atas, harus diperhatikan dan diperbaiki kekurangan-kekurangannya. Menciptakan pers yang sehat tak selesai dengan hanya menyindir media massa mengejar rating atau page views. Tak selesai pula dengan satu-dua kali undangan ke Istana yang ditutup dengan acara selfie.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Nabi Jurnalisme Indonesia | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: