Kelakuan Elite Politik di Eksepsi Terdakwa Korupsi Suryadharma Ali

Tuesday, September 8th, 2015 - Rumor

Saudara-saudara, eksepsi terdakwa korupsi Suryadharma Ali (mantan Menteri Agama), yang dibacakan kemarin di Pengadilan Tipikor Jakarta, ternyata lumayan renyah dibaca. Judulnya: SELEMBAR POTONGAN KISWAH, KPK MEMBAWA SDA KE PENJARA. Covernya begini:

sda

Saya baru saja membacanya tuntas sebanyak 45 halaman. Banyak hal menarik di sana. Tapi, yang paling menarik di mata saya adalah eksepsi itu bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana perilaku elite politik yang ada di negeri ini: ilmu lobi, dugaan permintaan dana, politik pilpres, otak-atik jabatan, dsb.

Saya akan kutipkan bagian-bagian penting itu secara utuh dalam huruf miring, supaya kita semua bisa menempatkan konteks persoalannya secara proporsional. Beberapa materi lain yang telah banyak diberitakan di media massa, tidak saya sertakan di sini.

Harap diingat, ini adalah eksepsi alias nota pembelaan dari seorang terdakwa korupsi yang dibacakan terbuka untuk publik di pengadilan. Jadi hanya berdasarkan satu sudut pandang. Semoga pembaca bisa memahaminya secara bijak informasi yang terkandung di dalamnya.

XI. TIDAK HARMONIS DENGAN KOMISI VIII DPR-RI
Komisi VIII DPR-RI adalah Komisi yang membidangi antara lain Bidang Agama dengan Mitra Kerja Menteri Agama Republik Indonesia.

Khusus berkaitan dengan penyelenggaraan Ibadah Haji, Komisi VIII DPR-RI memiliki Tugas dan Fungsi Pengawasan, Budgeting dan Legislasi. Dalam Fungsi Budgeting, Komisi VIII membahas dan menetapkan biaya penyelenggaraan haji dari sumber setoran awal haji, hasil bunga atau bagi hasil dan dana yang bersumber dari APBN. Karena itu penyelenggaraan ibadah haji, setiap tahun dibahas dan diputuskan oleh Komisi VIII DPR-RI dan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama. Jadi setiap Sen yang dikeluarkan oleh BPIH harus berdasarkan keputusan tersebut.

Sedangkan dalam Fungsi Pengawasan, Komisi VIII DPR-RI mengirim 4 (empat) tim secara terpisah waktunya, yaitu pada saat menjelang pembahasaan BPIH, setelah pembahasan BPIH, menjelang pelaksanaan Haji dan pada saat pelaksanaan Haji. Setelah usai penyelenggaraan Haji, Komisi VIII DPR-RI melakukan evaluasi dan menerima laporan keuangan Haji setelah diaudit oleh BPK-RI.

Sayangnya, Saya tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR-RI. Hubungan kami bisa dinilai sangat buruk sejak awal Saya menjadi Menteri Agama. Hubungan yang buruk ini bisa dilihat dari dokumen Transkrip atau Rekanan Rapat-Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dan Menteri Agama RI dalam hal penyelenggaraan Ibadah Haji.

Hubungan buruk itu memuncak pada sekitar tahun 2011 atau 2012 pada saat Ketua Komisi VIII DPR-RI ABDUL KARDING meminta uang 12 ½ meter (Maksudnya 12 ½ milyar Rupiah) untuk Ketuk Palu Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kemudian permintaan itu oleh Saya dan Sekjend Bahrul Hayat ditolak, yang kemudian menyebabkan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji terkatung-katung dan tidak ada kepastian waktu.

Untuk mengatasi hal itu Saya melakukan :

A. Melaporkan tentang Kendala Penetapan BPIH di forum Rapat Ketua-Ketua Umum Partai Koalisi yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Sdr. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) di Cikeas hadir antara lain (yang Saya ingat) Ketua Umum Partai Demokrat, ANAS URBANINGRUM, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Sdr. HATTA RAJASA, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Sdr. MUHAIMIN ISKANDAR, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sdr. LUTHFI HASAN ISHAK dan Saya sendiri Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Pak SBY kala itu meminta agar para Ketua Umum Partai Koalisi menertibkan Anggotanya di Komisi VIII DPR-RI agar BPIH segera disahkan.
B. Melaporkan Kejadian tersebut kepada Ketua DPR-RI Sdr. H. Marzuki Ali dan para Wakil Ketua DPR-RI di Gedung DPR-RI hasil pertemuan itu intinya pimpinan DPR-RI akan mendorong pimpinan Komisi VIII untuk segera menyelesaikan penetapan BPIH.

Oleh Penuntut Umum KPK, Saya didakwa menyetujui sejumlah keinginan Anggota Komisi VIII yang berkaitan dengan Petugas Haji, Pemberian Sisa Kuota dan hal-hal yang berhubungan dengan pemondokan dan catering yang menguntungkan orang lain dan korporasi.

Sekali lagi, hubungan kami sangat buruk, karenanya Saya tidak pernah bisa diajak berkompromi, untuk bertukar kepentingan secara melawan hukum dengan pimpinan maupun Anggota Komisi VIII DPR-RI dalam hal apapun.

Karena itu Yang Mulia, Dakwaan Penuntut Umum KPK yang menyebutkan Saya menyetujui dan atau membantu berbagai kepentingan Komisi VIII DPR-RI berkaitan dengan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah tidak benar, dan Mohon Dakwaan ini ditolak

VI. TERSERET ARUS POLITIK
Ketika Saya membaca Surat Dakwaan, teryata setelah satu tahun tiga bulan tiga belas hari sejak Saya jadi Tersangka, alat bukti kerugian Negara baru dihitung berdasarkan surat Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-549/D6/I/2015., tanggal 5 Agustus dan Nomor : 550/D6/I/2015 tanggal 5 Agusutus 2015 (halaman 73), serta selembar potongan Kiswah yang disita dari rumah Saya di Jalan Mandala VIII No. 2, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, tepat satu tahun enam hari sejak Saya ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 22 Mei 2014, lalu alat bukti apa yang digunakan ketika menetapkan Saya sebagai tersangka pada tanggal 22 mei 2014? Inilah sebabnya Yang Mulia, Saya tidak mau menandatangani Berita Acara Penahanan atau perpanjangannya dari KPK, Penuntut Umum KPK dan Pengadilan.

Atas dasar alat bukti itu, Saya menilai penetapan Saya sebagai Tersangka bermotifkan politik, bukan masalah hukum, motif politik ini dapat Saya jelaskan sebagai berikut :
A. Sdr. SUHARSO MONOARFA pada tanggal 08 Februari 2014 di Bandung pada saat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan Rapat Kerja Nasional ke II Tanggal 07/s/d 08 Februari 2014, mengatakan bahwa Banteng I (maksudnya Menteri Agama SDA) dan Banteng II akan dijadikan tersangka oleh KPK. Dengan kata lain Suharso mengatakan Diponegoro I (maksudnya Ketua Umum DPP PPP SDA) dan Diponegoro II (Saya menduga yang dimaksudnya Sekjend DPP PPP Romahurmuziy, biasa disebut Romi) bakal ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK.

Sebagai catatan : Pada saat itu, Romi selaku Ketua Komisi IV DPR-RI yang berpasangan kerja antara lain dengan Kementerian Pertanian, santer disebut memiliki persoalan keuangan dalam pelaksanaan sejumlah program Kementerian Pertanian, dan salah satu pelakunya di Banyumas Jawa Tengah telah dipenjara. Akibat informasi itu, Romi selaku Ketua Komisi IV akan diganti oleh Hasrul Azwar, tapi batal.

B. Pada tanggal 06 Mei 2014 Saya dimintai keterangan dalam proses penyidikan KPK atas dugaan Korupsi Dana Haji Tahun 2012-2013 di Kantor KPK oleh Penyelidik Harun Al-Rasyid.

C. Pada tanggal 15 Mei 2014 di Balai Kartini Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, di hadapan Forum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa dalam satu minggu lagi ada Pejabat Tinggi Kementerian Agama akan menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Haji.

D. Pada tanggal 22 Mei 2014, terbit sprindik sekaligus penetapan Saya sebagai tersangka dugaan Korupsi Dana Haji Tahun 2012-2013, yang kemudian dikembangkan menjadi tahun 2010-2013.

Penetapan Saya sebagai Tersangka pada tanggal 22 Mei 2014 tersebut adalah pada saat agenda politik nasional sedang padat-padatnya, yaitu dimulainya proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019, yang diawali dengan pendaftaran Calon Presiden Joko Widodo dengan pasangan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan pendaftaran Calon Presiden Prabowo Subiyanto dengan Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa. Saya selaku Ketua Umum DPP PPP adalah salah satu pendukung utama Calon Presiden Prabowo Subiyanto.

Pertanyaannya, mengapa seorang Suharso Monoarfa yang bukan pegawai KPK, 3 1/2 (tiga setengah) bulan sebelumnya telah mengetahui Saya bakal ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK?

E. Pada tanggal 17 Januari 2015 terbit tulisan yang menggemparkan jagat Politik Indonesia dengan judul : “Rumah Kaca Abraham Samad”
Pada halaman 7 Rumah Kaca tersebut ditulis sebagai berikut :
Dari kronologis ini apakah bisa dikatakan :
1. Apakah Samad bersih dari permainan politik pada saat ini.
2. Apakah bila kemudian hal ini menjadi bukti dalam paparan publik, bisakah Samad mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti ia menyeret Suryadhama Ali (SDA) dimana ia saat itu sebagai Ketua KPK, dan SDA berada dalam lingkaran Prabowo, ia juga mempermalukan Prabowo pada Pilpres 2014. Tujuannya agar ia menaikkan posisi tawarnya pada Jokowi dan mempesona lawan politik Prabowo.
3. Lantas kenapa pemberian stempel terjadi amat politis, seperti pada SDA, lalu……dst.

Pada halaman 4 Rumah Kaca Abraham Samad, juga ditulis bahwa :
“Disini sekaligus Samad ingin mencoba apakah publik setuju apa tidak bila dirinya maju menjadi “CAWAPRESnya Jokowi”. Dan rupanya dukungan publik besar juga, Samad sangat antusias ia menggariskan diri berada dalam barisan Jokowi”.
Dari uraian tersebut sangat beralasan bila Saya menduga keras adanya hubungan Kausalitas yang sangat kuat atas penetapan Saya sebagai tersangka oleh KPK, karena menjadi investasi politik buat Samad agar dipilih sebagai Calon Wakil Presiden Jokowi. Samad telah berjasa menumbangkan Suryadharma Ali Ketua Umum DPP PPP / Menteri Agama RI sebagai salah satu pendukung utama calon Presiden Prabowo Subiyanto menjadi tersangka korupsi yang ia hinakan.

Sayangnya dari Rumah Kaca itu tidak diungkapkan sejumlah pertemuan Samad dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Setelah peluang Calon Wakil Presiden jatuh ke tangan Jusuf Kalla, Samad mencari peluang lain yaitu Jabatan Jaksa Agung.

Nasib buruk menimpa Samad untuk yang kedua kalinya, ambisi politiknya Kandas, karena Surya Paloh sudah punya calon lain untuk jabatan Jaksa Agung R.I.

Kini Samad telah menjadi tersangka oleh Kepolisian, selain kasus yang berkenaan dengan Feriani Liem di Makassar, juga kasus Rumah Kaca Abraham Samad yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri.

Kita tunggu penyidikan Kepolisian lebih lanjut, apakah penyidikan nanti melingkupi Nama Suryadharma Ali atau tidak, tapi Rumah Kaca Abraham Samad itu sebagai sebuah informasi dan analisis yang tidak boleh diabaikan.

F. Mantan Ketua KPK TAUFIQURRAHMAN RUKI yang kini menjadi PLT. Ketua KPK, diforum INDONESIA LAWYERS CLUB (ILC), ditayangkan langsung oleh TV-ONE pada tanggal 27 Januari 2015 dengan tema : KPK VS POLRI UJUNGNYA SAMPAI DIMANA, mengatakan bahwa (kurang-lebih), pada saat Saya menjadi Ketua KPK seorang tersangka tidak lebih dari 20 hari sudah diproses di Pengadilan. Mengapa demikian, karena pada saat itu terlebih dahulu dicari bukti-buktinya, baru kemudian tersangkanya. KPK sekarang sebaliknya, ditetapkan dulu tersangkanya, lalu alat buktinya dicari-cari. Lalu Ruki mengatakan : “kasihan tuh Pak SDA, dia menjadi korban balas dendam politik.”

Dari penjelasan diatas, jelas masalah masalah politik tidak bisa dipisahkan atas penetapan Saya sebagai tersangka.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kelakuan Elite Politik di Eksepsi Terdakwa Korupsi Suryadharma Ali | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: