Menjawab Teka-Teki Capim KPK Tersangka

Tuesday, September 1st, 2015 - Rumor

Saya bisa bayangkan, sebagian besar dapur redaksi media massa lagi ngebul, gara-gara teka-teki capim KPK yang dibilang menjadi tersangka korupsi di Bareskrim Polri. Tapi, saya yakin juga, sebagian besar wartawan yang biasa meliput di KPK (atau mungkin sebagian wartawan peliput sektor migas dan energi) sudah bisa menduga kuat, siapa capim KPK yang bak telur di ujung tanduk itu.

Setelah nama Johan Budi, Jimly Asshiddiqie, dan inisial-inisial lain yang sempat muncul di sejumlah pemberitaan akhir pekan lalu tercoret dari grup capim tersangka itu, spekulasi berkembang semakin ramai. Namun, memunculkan si terduga kuat tersangka itu sebagai berita, dilematis juga. Apalagi, Bareskrim menunda pengumuman yang rencananya dilakukan kemarin — suatu hal yang wajar karena tak ada kewajiban penyidik mengumumkan tersangka. Berharap keluar nama dari mulut Pansel KPK, amat mustahil. Pansel hanya menyatakan, dari delapan nama yang dikirimkan ke Presiden Jokowi, semuanya clear and clean. Tentu, Pansel sudah berkoordinasi dengan polisi sebelum melansir pernyatan itu.

Lantas, siapa “barang” itu? Mengapa kita semua jadi dibuat bingung oleh manuver polisi yang cukup cerdik memainkan isu ini? Andaikan si capim KPK dimaksud tidak lolos dalam rombongan delapan nama yang dikirimkan ke Istana, apakah penyidikan perkara itu akan diteruskan, yang sekaligus akan membuka misteri siapa identitas orang tersebut?

Saya juga mendengar informasi siapa yang diduga kuat ada di tangan polisi untuk ditetapkan sebagai tersangka itu. Kasusnya adalah korupsi, yang berkaitan dengan program salah satu BUMN migas terkemuka di negeri ini untuk pelestarian lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Program itu memakan dana mencapai Rp200-an miliar, Dimulai tahun 2011 dan direncanakan paripurna pada tahun ini. Sewaktu melakukan uji wawancara, pihak pansel KPK sebenarnya telah menanyakan perihal program dimaksud kepada salah satu capim perempuan. Mengapa pelaksanaannya hanya terpenuhi 30% dari yang direncanakan. Bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangannya.

Lalu, berita yang keluar bukan soal kasus itu melainkan berita tentang betapa calon dimaksud sejahtera sekali dengan kepemilikan rekening Rp25 miliar dan bisa membeli BMW secara tunai.

Boleh juga spekulasi menjalar makin liar. Terkait dengan posisi suami sang capim sebagai orang Indonesia pertama yang bisa menduduki jabatan puncak di perusahaan migas internasional. Apalagi, perusahaan migas itu kerap muncul namanya dalam wacana panas pengelolaan salah satu blok migas gemuk di wilayah negara ini.

Namun, asas praduga tidak bersalah tetap berlaku. Tak ada pernyataan eksplisit baik dari polisi maupun jaksa, yang biasanya sudah memegang SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Alhasil, saya duga, nama itu bakal terus menjadi sekadar misteri. Jika tak ada dalam paket delapan nama capim, berarti kita setidaknya akan berspekulasi lagi, siapa di antara 11 nama lainnya yang tak lolos, yang salah satunya menjadi tersangka, seperti dimaksud oleh polisi. Kita juga sulit untuk menjamah kemungkinan untuk tahu siapa tersangka itu, jika kasus ini berhenti begitu saja di polisi.

KUHAP memang memberikan kewenangan yang amat besar bagi penyidik dalam kasus-kasus pidana semacam ini. Makanya, KUHAP sebaiknya direvisi segera saja. Itulah juga yang menjelaskan mengapa polisi bisa “leluasa” melontarkan wacana capim KPK tersangka ini. Mereka punya wewenang untuk secara objektif maupun subjektif untuk melakukan tindakan.

Ilustrasinya begini. Mudah menjadikan seseorang sebagai tersangka yang pengertiannya adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Laporan Polisi ada dua jenis: Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan Laporan Polisi Model B yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Untuk soal ini, praktisi dan ahli hukum pasti sangat memahami dan bisa untuk menjelaskan lebih lanjut.

Jadi sedikitnya kita punya bayangan. Asal ada laporan polisi plus satu alat bukti (saksi, surat, ahli, dsb), orang bisa jadi tersangka. Sebagaimana kita mahfum, laporan polisi bisa dilakukan dengan prosedur yang mudah, oleh siapa saja.

Di titik ini kita cuma berharap supaya polisi profesional, jujur, adil, dan memiliki dasar moral untuk menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jika ada bukti dan layak disidik, mohon kasusnya diteruskan, meskipun calon  yang bersangkutan tak lolos jadi pimpinan KPK. Korupsi tetaplah korupsi. Jika ada bukti.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Menjawab Teka-Teki Capim KPK Tersangka | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: