Pemerintah atau Peminta-minta?

Wednesday, August 26th, 2015 - Opini Publik

Ini sekadar kegundahan hati karena saya cinta betul negara ini.

Coba kita amati sama-sama. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap USD hingga mencapai call center McDonald, pemerintah minta masyarakat paham sebab kondisi eksternal saat ini berbeda. Pemerintah juga meminta masyarakat membeli produk lokal. Kepada pengusaha, pemerintah minta mereka berkontribusi. Kepada investor asing, pemerintah minta datang. Come and invest in Indonesia. Kepada para kepala daerah yang pegang dana Rp250 triliun itu, pemerintah minta agar dibelanjakan, karena yang terserap baru 20%. Bayangkan, duitnya ada, belanja saja masih diminta. Kepada penegak hukum, pemerintah minta supaya kalau ada temuan penyimpangan jangan dibawa ke pidana melainkan diusut internal dulu di bagian pengawasan. Kepada pengelola media, pemerintah meminta supaya kontennya yang beradab jangan hanya mengejar rating. Kepada pansel KPK, diminta pilihlah pimpinan yang “setengah malaikat”.

Psikologisnya begini. Kalau kita meminta kepada orang lain, kita akan diminta balik. Contoh: Yank, aku minta kamu tetap di sini sama aku ya. Jawab: Iya, tapi kamu jangan selingkuh lagi; Pak/Bu, boleh saya minta bayarnya tiga bulan lagi? Jawab: Boleh, tapi saya minta DP 20% ya; Saya minta gaji Rp20 juta. Jawab: Oke, tapi saya minta dapatkan iklan Rp200 juta; Saya minta pengusaha berkontribusi. Jawab: Siap! Tapi kami minta bebas PPH ya.

Ini sudah jadi pengetahuan umum dalam ilmu politik maupun hukum: sifat negara adalah memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sifat hukum adalah memaksa dan mengatur. Memaksa dalam arti penegakan aturan. Monopoli dalam arti menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Mengatur dalam arti mengendalikan ketertiban umum. Pun, kita paham bahwa dalam ilmu pemerintahan atau manajemen, peran pemerintah/pimpinan/pemimpin yang paling penting adalah mengambil keputusan/kebijakan untuk kepentingan umum.

Kritik yang paling mendasar adalah pemerintah dipilih bukan untuk meminta. Terlalu banyak permintaan dan imbauan dari seorang pemimpin menunjukkan ada yang keliru dalam tata kelola suatu organisasi. Pun, mengindikasikan lemahnya kepemimpinan seorang pemimpin.

Kita kesampingkan dulu pemolesan tampak luar model blusukan, menggulung lengan baju, dsb. Itu bukan substansi. Kepemimpinan dinilai dari kebijakan/keputusannya. Kalau terlalu banyak mengimbau dan meminta, sulit kita memberikan penilaian yang proporsional terhadap kebijakan-kebijakan.

Terhadap pemerintahan Jokowi saat ini, saya sih tidak ada keperluan apa-apa. Pendukung bukan, penentang juga bukan. Cuma karena dia saat ini memegang kekuasaan, sikap kritis harus dikedepankan. Ini penting, supaya kita semua pelan-pelan meninggalkan mentalitas fans yang terkadang membuat wacana publik melenceng dari hal-hal yang justru penting.
Cara meminta kudu diubah menjadi cara kasih (bukan dalam arti kasihnya orang Nasrani ya). Maksudnya, apa yang sudah dikasih sama pemerintah kepada rakyat (bukan dalam pengertian jangan bertanya apa yang sudah negara berikan tapi apa yang sudah anda berikan untuk negara. Ini beda konteks).

Kebijakan apa yang sudah diambil dalam situasi genting seperti ini untuk kemaslahatan umum? Mengucurkan Rp10 T buat buyback saham BUMN-kah? Deregulasi untuk menarik investasikah? Menyebar dana jaring pengaman sosial-kah? Pembebasan PPH untuk industri pionir minimal Rp1 T-kah? Atau apa? Anda kasih apa buat pembayar pajak yang rakyat Indonesia ini?

Kalau kemarin presiden undang 25 pengusaha terkemuka bin papan atas untuk meminta kontribusi, di “daratan”, jutaan pengusaha UKM (termasuk UKM bidang media online) yang juga menciptakan lapangan kerja lagi ngos-ngosan nih. Kalau soal kontribusi, tak usah ditanyalah. Faktanya, lapangan kerja mereka ciptakan, bos. Tapi mereka dapat apa? Ke kantor pemerintahan berbelit-belit, ngurus pajak sulit (CD e-tax aja macet terus), waktu habis, tenaga habis untuk urusan dengan birokrasi.

Buruh? Disuruh paham? Sudah paham dari dulu kali. Penghasilan tak sebanding dengan naiknya harga barang, ongkos transportasi mahal, papan melambung, dsb.

Jujur, saya pribadi merasa, setahun terakhir pemerintah lebih banyak menyuarakan dua A: angka dan asing. Saya bingung dengan jejalan indikator angka-angka dari pemerintah (4,7%, 5%, sekian persen, dsb). Soal asing, saya juga bingung. Come and invest in Indonesia, gak wajib pakai bahasa Indonesia, capital in-flow, dsb.

Pendeknya, menurut saya, ketika pemerintah meneriakkan kerja, kerja, kerja, itu sama saja artinya pemerintah hanya memandang dan mendayagunakan sumber daya keringat rakyat negara ini. Dalam bisnis kan ada yang namanya sweat equity (modal keringat). Padahal, tak perlulah gumunan dengan asing. Bangsa ini punya modal yang melimpah dan masuk kalkulasi ekonomi juga, tak harus berupa angka: modal sosial (jaringan kerja, sosial dan budaya, termasuk kearifan lokal), modal intelektual (pengetahuan kolektif); modal manusia (begitu banyak orang cerdas di negara ini dalam bidang masing-masing. Saya baru ngobrol-ngobrol dengan teman yang bercerita ada ahli IT Indonesia yang akan buat penyimpanan data seluruh BTS di Indonesia hanya dalam bentuk kotak sebesar kotak rokok).

Harusnya keberpihakannya ke modal-modal nasional itulah. Tak usah come and invest, come and invest-an terus.

Karena terlalu penuh permintaan, akhirnya titik solusi makin menjauh dari perbincangan. Kalau saya beli beras lokal 100 ton sesuai saran pemerintah (dari biasanya beli beras impor), pemerintah kasih apa? Apakah dijamin ongkos pengangkutan bebas pungli? Apakah dijamin pajak gak dipermainkan? Apakah dijamin saya tidak dibegal? Dsb.

Jadi, pemerintah, berhentilah mengimbau dan meminta. Cepat putuskan dan lakukan. Dari situ, anda dinilai.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Pemerintah atau Peminta-minta? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: