Demokrasi dan Pengalihan Topik Berita

Monday, August 24th, 2015 - Opini Publik

Dalam demokrasi, orang bebas berpendapat untuk mengkritik penyelenggara negara. Jaminannya adalah konstitusi. Tapi mengkritik harus sehat: pakai fakta, data, dan nalar, bukan emosi.

Contohnya begini. Tentu kita harus menentang cara kekerasan dalam penertiban warga. Tapi (ini disampaikan oleh seorang pegiat HAM) menyebut bahwa dalam undang-undang agraria, mereka yang sudah menempati lahan lebih dari lima tahun bisa dianggap memiliki lahan tersebut adalah sesuatu yang berbahaya, apalagi disiarkan di televisi.

Bapak saya, yang berpendidikan setingkat sekolah dasar dan pensiun hanya sebagai satpam pabrik obat, nanti akan bertanya, “emang begitu ya, mas?” Mungkin banyak lagi orang biasa, yang kurang begitu mengerti persoalan, akan menangkap pernyataan itu secara mentah-mentah dan mengambil tindakan atas dasar informasi yang salah tersebut. Makanya, para wartawan, tolong, hadirkanlah informasi yang benar. Kutip hanya mereka yang betul-betul menguasai persoalan.

*
Lalu, kita disuguhi banyak “drama”. Perselisihan panas antara para tokoh, yang diawali dari pernyataan di media sosial. Terakhir yang ramai adalah kritik HMP/Tommy terhadap Ahok. Harus diakui, kritik HMP kepada Ahok terukur dan proporsional, mencerminkan seorang berpendidikan hukum yang baik (HMP adalah jebolan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang diikutinya sejak dia menjalani pidana di Nusakambangan).

Dari seorang sumber yang saya dengar, HMP saat ini adalah orang yang sangat teliti, membaca kata per kata kontrak bisnis. Ini saya dengar ketika ada dugaan HMP ikut dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta bersama salah satu pengembang (soal ini sudah pernah ditanyakan oleh redaksi kepada pihak pengembang dimaksud tetapi dijawab no comment). Selebihnya saya tak bisa ungkap karena off the record.

Soal reklamasi pantura Jakarta ini sebaiknya memang dibuat transparan saja supaya adil dan proporsional di mata masyarakat. Agar tak menjadi bahan “gorengan” isu dan menjadi instrumen untuk “cari-cari duit proyek”. Mungkin saja banyak orang yang belum paham faktanya.

Kalau saya cermati, peristiwa sosial-politik-hukum di Kp. Pulo sudah bergeser ke isu ekonomi/bisnis. Diperbandingkanlah antara kasus Kp. Pulo dengan sejumlah proyek properti pengembang kakap di Pluit, Pantai Indah Kapuk, Ancol, dsb. Satu berita di kanal properti kompas.com (22/8) berjudul Harga Lahan Reklamasi di Utara Jakarta Tembus Rp 40 Juta/M2, dimulai dengan lead sbb: “Kawasan lahan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK), Pluit, Ancol, dan Pantai Mutiara sedang populer saat ini karena disinggung-singgung dalam pemberitaan terkait pembongkaran rumah warga Kampung Pulo, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Di ketiga kawasan tersebut sudah, dan tengah dibangun properti hunian, baik rumah tapak, hotel, pusat belanja, perkantoran, maupun apartemen, dengan konsep multifungsi alias mixed use development terintegrasi.”

Jadi, bayangkan. Ketika kita semua sedang heboh dengan kasus penggusuran, di sudut utara Jakarta, harga tanah bergerak sangat liar. Rp40 juta/m lahan reklamasi. Perlu diingat, ini “barangnya” belum ada, baru brosur. Dari berita itu terungkap lahan di atas reklamasi lebih mahal dari lahan daratan. Padahal, untuk reklamasi tak perlu dilakukan pembebasan lahan dengan gusur-menggusur warga. Harga aktual pasar lahan darat di situ Rp15 juta-Rp20 juta saat ini. Padahal, per Desember 2014, menurut Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Dinas Pelayanan Pajak, Propinsi DKI Jakarta, NJOP di Jln. Pantai Indah Utara, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan adalah Rp10.4 juta (ini termasuk yang tertinggi di Pluit). Bdk. NJOP di Jln. Mangga Besar Raya, Taman Sari, Rp17,2 juta. Bayangkan lipatan kenaikannya dari NJOP.

Beberapa hari terakhir ini banyak berita di media massa yang menggambarkan pemerintah “menyerah” dan menyatakan tak bisa mengendalikan pergerakan harga lahan yang begitu liar. Harga aktual di lapangan melonjak berlipat-lipat kali NJOP. Siapa yang bisa menahan? Apalagi media terus memoles prospek suatu lahan yang makin membuat nilainya bergulung-gulung seperti ombak.

Pernah saya mendengar dari seorang pelaku properti mengatakan harga tanah tertinggi di Jakarta adalah di lokasi lapangan golf Pondok Indah. Harganya bisa Rp100 juta/meter. Saya cek di laporan keuangan PT. Pondok Indah Padang Golf, Tbk (perusahaan yang sahamnya dimiliki antara lain oleh Siti Hartati Murdaya dan Anthony Salim; komisaris utamanya mantan Panglima TNI Agus Suhartono; dan komisaris independennya Anwar Nasution/BPK) tahun 2014. Perseroan ini mengelola lahan seluas 538.584 m2 dengan 8 sertifikat. NJOP PBB tahun 2014 naik 120,89% dari 2013. NJOP 2014 sekitar Rp7 jutaan. Itu pun mereka meminta pengurangan PBB 40% ke Dinas Pajak, dan dikabulkan.

Kembali ke persoalan. Jadi ketika kita ribut soal Kp. Pulo, di utara ada orang yang jualan (brosur). Ada yang jualan Ancol Seafront (PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk/PJAA), hunian eksklusif cuma 90 unit. 8×18 meter harganya Rp5 miliar. Kalau sekarang “digoreng-goreng” harga tanah di sana sampai Rp40 juta/meter (baru brosur nih dan sudah tersiar di media), berarti jangan kaget nanti kalau di masa depan harga properti yang 144 m2 itu bisa mencapai Rp19 miliar/unit.

*
Ahok dan reklamasi? Ya, harus diakui ada kaitannya. Tapi kaitan yang seperti apa? Faktanya begini:
PJAA adalah perusahaan yang paling banyak dapat jatah reklamasi: 4 pulau (I, J, K, L). Saham PJAA, 72% punya Pemda DKI Jakarta, yang dipimpin Ahok. Salah satu direksinya, Harijanto Badjoeri, adalah kepala Satpol PP yang dulu memimpin waktu kisruh Makam Mbah Priok. Izin reklamasi sudah keluar. Proyek dimulai 2015.

Ini izinnya dikutip dari Laporan Keuangan Juni 2015:
Kelanjutan reklamasi Pantai Utara Jakarta di kawasan Ancol dengan diadakannya replanning baru sesuai Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2012 telah dilakukan revitalisasi dengan ijin prinsip sebagai berikut:

– Pulau I dengan No.1275/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 202,5 Ha.
– Pulau J dengan No.1276/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 316 Ha
– Pulau K dengan No.1295/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dengan luas 32 Ha
– Pulau L dengan No.1296/-1.794.2tanggal 21 September 2012 dengan luas 481 Ha

Adapun hak dan kewajiban Perusahaan dengan adanya perubahan MOU, maka dalam pelaksanaan reklamasi pulau-pulau, kewajiban Perusahaan yang sudah dilaksanakan akan diperhitungkan di dalam kewajiban perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan bersama Pemda DKI. Per 30 Juni 2015, Perusahaan sedang melakukan pekerjaan fisik tanggul.

Menurut paparan publik 8 Juni 2015, total kawasan yang akan direklamasi adalah 5.100 hektare. Untuk yang pulau saja rinciannya: I (405 ha), J (316 ha), K (32 ha), L (481 ha). Investasinya Rp25 triliun. Yang sudah mulai dibangun itu Pulau K. Nanti hasil reklamasi itu adalah Ancol Seafront, apt Ocean Breeze, apt. Northland, Coastavilla, mix use carnaval, dsb. Pokoknya properti-properti yang sulit dijangkau orang biasa yang mengandalkan gaji atau PNS yang cuma berharap aturan baru tentang THR dan gaji ke-13 gol deh.

Agung Podomoro ada? Ya, adalah. Ngibul kalau bilang tidak kebagian. Melalui PT Muara Wisesa Samudera (yang sahamnya dimiliki APLN mayoritas via PT Kencana Unggul Sukses). Mereka garap Green Bay Pluit (dan saya dengar juga masuk untuk menggarap kawasan kota tua). Mereka kebagian 160 hektare untuk membangun Pluit City (Pulau G) dengan investasi Rp4,9 triliun. Nanti kita akan lihat ada jembatan yang panjangnya 300 meter yang menghubungkan Pluit City dan Green Bay Pluit.

Izinnya sudah keluar berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014. Yang teken Ahok. Mulai proyek pembangunannya tahun depan. Ini yang ramai sekarang. Izin ini pernah digugat TUN oleh salah satu LSM. Tapi, bulan Mei kemarin malah dicabut gugatannya (sekaligus ralat, kemarin saya tulis putusannya NO, ternyata sudah dapat info gugatan dicabut). Mungkin si LSM ketar-ketir karena tidak ada legal standing. (atau…? Isi sendiri). Lah, sulit sekarang. Kalau mau TUN lagi, batas waktu pengajuan sudah lewat 90 hari.

Kalau mau bilang Ahok disogok untuk keluarkan izin itu, ya buktikan lah. Asal ada fakta.
Tapi yang saya dengar, ada kesepakatan yang mewajibkan APLN membuat sumur pompa untuk menanggulangi banjir. Sumur pompa itu untuk bikinnya butuh investasi Rp1,5 triliun. Dan pengembang menyanggupi. Ini deal yang menurut kedua belah pihak masuk akal secara bisnis. Kalau kawasan sana bebas banjir, masyarakat untung dan pengembang juga, karena propertinya bakal lebih diminati pembeli.

Mau dipersoalkan karena mereka sudah mulai jualan unit? Ya, mungkin faktanya begitu. Tapi mereka berdalih itu bukan jualan melainkan cuma mendata minat pelanggan setia mereka. Hehe.

Satu lagi jatah reklamasi dikasih ke PT. Intiland Development, Tbk (DILD). Mereka akan investasi Rp4,7 triliun untuk bangun 63 ha lahan (tapi izin belum keluar). Saham DILD 56,91% punya publik, 22,24% UBS AG Singapore S/A Truss Investment Partners Pte, dan Credit Suisse Singapore S/A Strand Investment Ltd. 19.89%. Presiden Komisaris DILD adalah Cosmas Batubara, yang jadi preskom-nya Agung Podomoro juga.

*
Jadi, kalau mau kritik, tengok-tengok dulu petanya. Rakyat kecil harus mendapatkan hak atas tempat huni yang layak dan pantas. Tapi di sisi lain, para spekulan juga jangan dibiarkan sembarangan “main” sehingga menyebabkan pasar menjadi tidak adil dan tidak terjangkau bagi orang kecil, dong. Di sini seharusnya negara punya peran untuk melindungi nasib rakyat yang sebagian besarnya bukan penikmat hunian hasil nguruk laut tersebut.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Demokrasi dan Pengalihan Topik Berita | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: