Teori Pemberitaan “Kancil Ngepot”

Saturday, August 22nd, 2015 - Opini Publik

Ini saya kasih nama teori kancil ngepot. Bagaimana topik jadi berbelok.

Kalau presiden minta aturan tenaga kerja asing wajib menguasai Bahasa Indonesia dicabut karena menghambat investasi maka orang akan ribut soal kepribadian bangsa, nawacita, trisakti, dsb. Padahal, masalah utamanya adalah liberalisasi ekonomi. Cas cis cus dengan bule berbahasa Inggris sih bukan soal penting, gampang itu, lihat aja di kantor-kantor dan kafe, cuap-cuap Inggris tuh. Masalahnya bagaimana dengan ketentuan kontrak, nota bisnis, perikatan, perjanjian bisnis/ekonomi pihak Indonesia (individu, korporasi, pemerintah) dengan pihak asing (individu, korporasi, pemerintah)?

UU tentang bahasa mengatur, kontrak dsb itu yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak asing wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Namun, ditulis juga dalam bahasa nasional si asing itu dan/atau Bahasa Inggris. Apakah instruksi Jokowi itu merupakan sinyal bahwa dia akan meminta revisi UU Bahasa juga, sehingga investasi asing makin licin dan tak wajib kontrak dalam bahasa Indonesia? Bagaimana pula kalau kontrak-kontrak dengan perusahaan multinasional yang menguasai kekayaan alam kita saat ini digugat karena tak pakai bahasa Indonesia?

Jangan bayangkan di Jakarta atau kota-kota besar. Bayangkan daerah-daerah terpencil Indonesia tapi kaya akan kekayaan alam. Ingat lho, bahasa menguasai bangsa. Penjajahan kekayaan alam bisa dimulai dari penjajahan bahasa. Bahasa kontrak maksudnya.

*
Kalau ada penggusuran, orang akan ribut soal kekerasan dan pelanggaran HAM. Lalu akan mengadukan ke Komnas HAM dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Lantas spekulasi akan berkembang ke politik. Mulai dari urusan Ahok kumpul KTP, walikota tetangga yang mau nyeberang jadi gubernur ibukota, mulut Ahok yang tidak disekolahin (plus isu rasis), dsb.

Padahal masalah utamanya adalah bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang layak bagi hidup dan penghidupannya, bagaimana juga mafia-mafia tanah/properti yang selama ini mereguk keuntungan dari spekulasi harga (dan sedikit “menakut-nakuti” warga) dihukum dan dilenyapkan sama sekali, supaya pasar properti lebih berkeadilan terutama buat rakyat miskin. Ini baru revolusi namanya.

Lalu kita disodori ribut-ribut PIK-Pluit antara gubernur dan sejarawan. Yang satu eksekutor, yang satu pengamat. Padahal masalah pentingnya adalah jual-beli izin, transaksi antara pejabat-pengusaha untuk menguasai lahan, yang akhirnya meminggirkan masyarakat. Ini bukan cerita baru, sudah dari zaman dulu.

Tapi kalau mau bermutu, audit saja semua izin reklamasi. Kasus di Jakarta terakhir adalah reklamasi Pantai Utara. Pulau-pulau yang dinamakan berdasarkan abjad akan dibangun proyek properti oleh beberapa pengembang. Informasi yang saya dapat, izin reklamasi salah satu pulau yang akan digarap pengembang ternama sudah diteken Ahok pada tahun lalu. Lalu surat Ahok itu diuji di Pengadilan TUN, tapi sepertinya NO putusannya (CMIIW). Mengapa izin itu bisa keluar, karena ada semacam “perjanjian” dengan pengembang. Ente gue kasih izin, asal ente bangun sumur pompa supaya tidak banjir. Pengembangnya setuju. Investasi untuk bangun sumur pompa Rp1,5 triliun. Kenapa pengembang mau keluar duit segitu? Sederhana. Kalau wilayah tidak banjir, propertinya dia bakal laku keras juga. Rp1,5 triliun sih kecil, cepet balik itu. Ini deal bisnis namanya. Realisasinya bagaimana? Ya, itu yang harus diawasi.

*
Lalu, lalu, dan lalu. Kita disuguhi heboh orang yang namanya Tuhan. Jadi perbincangan dimana-mana. Padahal, saya juga pernah dengar ada orang namanya Gusti Allah. Kalau urusan pemilihan nama jadi domain diskursus publik, berabe urusannya. Padahal topik bagaimana iman kepada Tuhan dan perbuatan yang kadang tidak sejalan di negara ini (korupsi, rampok, nipu, dsb), bisa jadi perhatian ketimbang ngurusin pemilihan nama orang.

Ada pula heboh artis yang menyewa satu lantai rumah sakit dan punya stroller kayak punyanya Kate Middleton. Pun, ada yang diberitakan pamer tas Birkin harganya sebiji Rp2 miliar. Padahal kita tahu, ada ketentuan pajak barang mewah, pajak penghasilan, dsb. Kalau dia punya benda segitu, berapa penghasilannya, didapat darimana, bayar pajaknya bagaimana. Lalu transaksinya diawasi tidak. Wong, ngirim 100 juta aja sekarang ribet kok di bank.

Tapi, di atas itu semua, masih juga saya banyak temui orang-orang yang waras. Mereka menilai semua itu dengan nalar yang jernih, tanpa ada sentimen pribadi atau politik, atau kebencian karena proposal pernah ditolak (hal yang juga sering saya alami hahaha tapi santai saja dan tetep rasional). Mereka praktisi dan pelaku di industrinya masing-masing, jadi paham detail tentang suatu topik. Harusnya orang-orang seperti ini bikin perkumpulan dan mulai menularkan virus ke masyarakat supaya semua kita memikirkan hal-hal yang penting dan mendesak untuk kehidupan umum. Kehidupan umum akan berpengaruh terhadap kehidupan kita dan keluarga yang kita cintai.

Selamat bermalam minggu temans.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Teori Pemberitaan “Kancil Ngepot” | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: