Berita Kampung Pulo dan Spekulan Tanah

Friday, August 21st, 2015 - Opini Publik

Betul bahwa kita harus menolak setiap aksi kekerasan aparat terhadap warganya. Negara juga harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Itu merupakan bagian dari pemenuhan hak ekosob yang dijamin oleh Konstitusi dan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekosob. Makanya, segala jenis pelanggaran terhadap aturan hukum dan HAM baik oleh aparat negara maupun rakyat wajib ditindak.

Namun, dalam kasus Kampung Pulo, harus jernih juga kita berpikir, tanpa harus membela satu pihak secara emosional. Cobalah rasional. Biarkan pula kalkulator bicara. Siapa tahu ada keadilan di situ.

Kalau hitungan salah, mohon dikoreksi.

Terakhir, Ahok bilang Pergub tahun 2014 yang menyatakan warga yang tidak punya sertifikat akan mendapat ganti rugi 25% dari NJOP tidak berlaku lagi. Tak ada ganti rugi, tak ada uang kerahiman, bagi warga yang tak pegang surat. Tapi, di sisi lain, Ahok “menantang”, warga yang pegang SHM akan dapat ganti rugi 1,5 kali lipat dari NJOP. Kalau yang mau pulang kampung, dapat Rp5 juta, dari kocek doi pribadi.
Di beberapa berita ada tercetus informasi dari warga bahwa NJOP di situ Rp2,3 juta/meter. Sebagai informasi, berdasarkan aturan baru Februari 2014, NJOP sekitar wilayah Jalan Jatinegara adalah Rp3,4 juta/meter naik 33% dari NJOP sebelumnya yang hanya Rp2,5 juta/meter. Dari beberapa arsip berita tahun lalu, warga menyodorkan proposal ganti rugi Rp4 juta-Rp5 juta per meter.

Tapi kita ambil saja info terbaru warga yang Rp2,3 juta itu. Hitungannya, kalau dia punya LT 50 m2, ada bangunan yang layak/permanen, pasnya dia akan minta ganti rugi (lazimnya dalam perpropertian dan yang tahu rumusnya) kira-kira Rp380 juta. Kalau ikuti “tantangan” Ahok, punya SHM, minta Rp575 juta. Kalau mau mengikuti “kemauan” Rp4 juta/meter, bisa minta Rp660-an juta tuh. Tapi warga dimaksud rupanya “hanya” minta ganti rugi tanah saja sesuai NJOP Rp115 juta, dan 25%-nya adalah Rp28 jutaan. Itu pun kagak dikasih sama Ahok. Karena apa? Mungkin dia sulit juga menunjukkan SHM.

Lantas, majulah ke opsi Rusun Jatinegara. Total luas lahan 7.000 meter. Jumlah lantai 16. Ada 519 unit, dengan dua tower. Media menyebut harga per unit apartemen yang masing-masing seluas 30m2 adalah Rp400 juta. Berarti untuk membangun seluruh unit itu pemerintah keluar duit Rp200 miliar++.

Dugaan saya, zaman Jokowi dulu, aturan KLB dan KDB untuk rusunami sudah diubah. Kalau tidak, berat juga membangun dengan harga segitu. KLB sudah diubah jadi 6 (dari sebelumnya maksimal 3,5), KDB mendekati 40%. Baru masuk akal. Makanya bisa 16 lantai, dapatlah 519 unit.

Kalau ikut NJOP terbaru yang Rp3,4 juta/meter, per unit yang luasnya 30m2, harga pasnya menurut saya Rp340 juta (kalau disebut Rp400 juta agak mahal juga). Tapi gak apa, mungkin tanahnya dihargai sedikit lebih tinggi dari NJOP dalam hitungan pemda. Tapi, kalau lahan itu “dimakan” sama developer swasta, minimal sekali harganya bisa Rp510 juta (ini juga harga pembukaan brosur paling, sebelum membumbung tinggi ke angkasa pelan-pelan). Soalnya ini daerah Jakarta euy, dekat terminal Kp. Melayu, Pasar Jatinegara, pusat bisnis Otista.

Warga yang menempati rusun dikasih free selama 3 bulan. Selanjutnya hanya bayar Rp300 ribu/bulan yang disebut Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Ya, kalau dihitung sih ringan ya. Cuma ngambil 1%-an. Lebih rendah dari kalau kita nyewain tanah kosong. Tapi syaratnya, unit tidak boleh dimiliki. Kalau boleh dimiliki, pasti diperjualbelikan, karena potensi kenaikan harganya tinggi.

Kembali lagi ke Kampung Pulo. Memang, kalau soal seperti ini, potensi bentroknya sangat besar. Bagaimana pun juga warga di situ sudah hidup bertahun-tahun. Walau banjir, nyatanya itu NJOP di sana hampir sama dengan di daerah Jagakarsa, Jaksel, yang Rp2,7 juta. Ini NJOP lho, bukan harga pasar.
Jadi kalau punya rumah 50m2 saja di sana, dengan “kebaikan hati” kita sewakan ke orang (2%-3%), bisa dapat Rp600 ribu-Rp800-an ribu per bulan dari uang sewa saja. Ada nilai ekonomis di situ, dari pendapatan tetap sewa dan kenaikan nilai propertinya itu sendiri. Belum lagi potensi pungli ke aparat.

Tapi, benar, mirislah kita melihat warga (ada perempuan, anak-anak) harus berhadapan dengan aparat dan backhoe. Mungkin betul, warga tak pegang surat karena bagaimana juga bisa keluar sertifikat, IMB, dsb kalau statusnya tanah negara. Betul juga mungkin warga bayar PBB + pungli ke aparat-aparat, tapi kita tahu bahwa PBB dan pungli bukan alas hak. Kalau dikerasi, bagaimanapun ini rakyat Indonesia tercinta. Ini semua juga akumulasi dari kesalahan pengelolaan pemerintah dan pelayanan publik masa lalu bertahun-tahun lamanya.

Bapak-bapak/ibu-ibu pejabat mungkin turunkan tensi dulu biar massa tenang. Jangan statement yang menyakitkan dulu. Kepala dingin. Mungkin frekuensi hati pemimpin dan rakyatnya dicocokkan lagi dan tombol kalkulatornya saling menyesuaikan diri.
Kalau ada provokator dan main tembak? Ya, tangkap. Siapapun dia.

Kalau ada politisi yang mempolitisir? Tak apa, kita dukung, siapa tahu warga ramai-ramai (519 KK) bisa minta ganti rugi sesuai harga pasar (Rp4 juta-Rp5 juta/meter) ke politisi dimaksud. Kita sangat mendukung kalau politisi yang memanas-manasi situasi itu memberikan ganti rugi ke warga, yang saya hitung besarnya kira-kira Rp346-an miliar. Amin.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Berita Kampung Pulo dan Spekulan Tanah | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: