Alasan Hukum Mengapa Mengkritik Moge-Polisi

Sunday, August 16th, 2015 - Opini Publik

Karena kemerdekaan Indonesia sudah mencapai 70 tahun, usia yang cukup tua kalau diibaratkan manusia maka kita harus matang dan rock n roll kalau berkomentar. Ada dasarnya. Tunggu dulu apa penjelasan polisi. Karena jangan sampai kita mendukung langkah orang yang menghadang moge karena kita tidak punya moge.  Alias kismin. (Jadi kalau motor dan mobil bersenggolan di jalan raya jangan karena pengendara mobil dianggap lebih kaya dari motor makanya mobil selalu salah. Salah ya salah. Benar ya benar. Kaya atau miskin).

Kita mendukung langkah pengendara sepeda yang menghadang moge karena memang ada dasar hukumnya. Semua warga negara sama di hadapan hukum.

Divisi Humas Polri berargumen seperti ini dalam rilisnya: “Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134 huruf g, Polisi telah melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai prosedur untuk melakukan pengawalan terhadap konvoi Harley tersebut.”

Nah, sebenarnya pasal dan penjelasan pasal itu bunyinya begini: “Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
f. iring-iringan pengantar jenazah; dan
g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Jadi sederhana saja:
1. Komunitas moge silakan menguji atau meminta penafsiran MK untuk menambahkan dalam pasal itu atau penjelasannya bahwa konvoi moge itu masuk dalam kategori memerlukan penanganan segera.
2. Komunitas moge mengajukan usul ke DPR untuk merevisi UU itu supaya memasukkan kalimat bahwa konvoi motor besar masuk dalam kategori mereka yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sama dengan kereta jenazah, orang sakit, kebakaran, bom, huru-hara, dsb.

Selanjutnya saran untuk Humas Polri dan konsultan PR-nya, kalau membuat rilis tentang pasal, mohon dilihat juga penjelasan pasalnya.

Merdeka!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Alasan Hukum Mengapa Mengkritik Moge-Polisi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: