Di Balik Mahar Politik

Monday, August 10th, 2015 - Rumor

Beberapa hari terakhir, saya mendapat sejumlah informasi tentang besaran mahar para calon kepala daerah yang ingin diusung oleh partai politik. Beberapa sudah muncul di media, sebagian lainnya masih tersimpan dalam arsip karena perlu verifikasi lanjutan.

Ada model mahar yang sistemnya “ijon”. Keluarkan duit, misalnya, sewaktu kongres partai, lantas dijanjikan untuk diusung dalam pilkada. Ada juga yang terang-terangan meminta saat pendaftaran. Kebanyakan yang geram adalah kader internal parpol itu yang merasa sudah berdarah-darah dari bawah tetapi ketika ingin dicalonkan digeser oleh calon bukan kader parpol tapi sanggup membayar sejumlah uang.

Kisaran uang mahar bervariasi. Ada yang Rp1,6 miliar, Rp500 juta, dsb. Itu harga yang saya lihat dari parpol-parpol kecil. Entah berapa untuk parpol besar. Duit-duit lain juga harus dikeluarkan mulai dari uang lelah Rp10 jutaan, dan sebagainya.

Di sini, kita tidak bicara demokrasi. Pendidikan internal parpol untuk menyiapkan calon pemimpin politik di masa depan jelas tidak berjalan. Faktanya, suksesi politik tidak diukur dari sejauhmana parpol membentuk calon pemimpin yang berideologi dan beretos membangun bangsa tetapi sebagai momentum meningkatkan pendapatan pribadi/partai. Jadi, jika di beberapa daerah masih ada calon tunggal, itu bukan hanya berarti parpol tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan calon, melainkan hitung-hitungan modal vs income, tidak sesuai.

Seleksi berjenjang dari parpol bagi kadernya untuk dicalonkan sebagai pemimpin politik belum pernah terdengar beritanya. Bagaimana si kader diseleksi dari tingkat RT hingga provinsi dengan indikator yang kredibel, seakan sebatas mimpi. Lebih baik jadi pengusaha, jadi kaya, lalu tunggu masa pendaftaran calon dan membayar kepada parpol untuk diusung. Ideologi yang terbentuk adalah ideologi uang, bukan kerakyatan. Hitungannya pasti berapa modal keluar, berapa saya mendapat imbal hasil setelah memimpin.

Hulunya mesti diatur. Kurikulum parpol untuk menyiapkan calon pemimpin perlu ditagih. Pembatasan dana kampanye harus diatur. Supaya, suksesi politik tak sekadar ajang pamer banyak-banyakan “gizi”.

Hilirnya juga diatur. Setelah “pesta”, PPATK dan KPK (serta penegak hukum lain) wajib memeriksa seluruh aliran dana. Yang memberi dan menerima harus disikat. Lantas, proyek-proyek pemerintah yang potensial memberikan margin bagi politisi untuk pengembalian modal dalam suksesi politik harus diawasi ketat. Jangan sampai kebijakan publik jadi alat tawar menawar bisnis.

Tapi ini tugas yang sulit. Ideal. Sanggup?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Di Balik Mahar Politik | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: