Proporsional Mengawasi Kasus Pak Kaligis

Sunday, July 26th, 2015 - Teknik Liputan

Kalau kata saya, tak ada urusan dengan istri Pak OCK yang banyak itu. Itu hak pribadi beliau. Tak usah juga dikait-kaitkan dengan agama beliau, itu urusan dengan pribadi juga. Apalagi dengan anak-anaknya. Mereka punya kehidupan sendiri. Apalagi mengaitkan dengan umur dan fisik, itu tidak boleh. OCK tetap manusia dan warga negara yang punya hak asasi (untuk pendapat ini terserah orang mau bilang saya pro koruptor, teman koruptor, atau bagian dari corruption fight back. Maaf, saya tidak peduli tudingan itu).

Adil dan proporsional-lah dalam melontarkan kritik, sembari menghargai hak hukum setiap orang. Bukan hanya berlaku untuk OCK melainkan untuk semua yang tengah berurusan dengan perkara.

Menurut saya, “bermainlah’ dalam arena fakta dan bukti yang nyata. Kalau mau adu gocek demi kebenaran, kita harus lebih cermat menganalisis situasi.

Menurut saya, inilah titik-titik kunci yang perlu dicermati:

1. Rencana praperadilan penetapan tersangka di PN Jaksel
Awasi dan cermati ketua PN yang akan menunjuk majelis/hakimnya. Sekalian pepet ketat hakim yang dipilih. Lihat juga alur “restu” pemilihan hakimnya ke pimpinan MA dan Badan Pengawasan MA. Pantau pemilihan waktu dan agenda sidang. Catat dengan teliti notulensi sidang. Rekam semuanya. Pantau terus lalu-lintas tanya-jawab di persidangan (lihat bagaimana hakimnya memotong pertanyaan/pernyataan). Cermati pertimbangan hakim dalam putusan.

Pelototin juga angle berita semua media soal praperadilan ini dan dinamika isu medsos.

2. Persidangan
Jika maju sidang. Pastikan sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bukan di Pengadilan Tipikor Medan. Sama dengan poin nomor satu. Awasi ketua PN yang bakal menunjuk majelisnya sekaligus pantau komposisi hakim yang dipilih. Satu yang juga sangat penting, lihat komposisi PH-nya (penasihat hukum) pihak OCK, Gerry, dsb serta pihak “sebelah” (Gubernur dan hakim yang juga tersangka). Lihat adakah koordinasi dalam jawaban-jawabannya untuk mengunci pemenuhan dua alat bukti.

Siap-siap aja. Kalau ada pelanggaran kode etik PH, langsung bikin pengaduan ke organisasi profesi, biar dicabut izinnya.

Kalau ada pidananya, bikin LP di polisi. Tingkat Polsek aja biar diproses cepat ketimbang di Mabes.

Cermati jadwal sidangnya dan notulennya. Mana pendapat yang masuk pertimbangan hakim mana yang tidak. Peran Gerry itu penting. Jangan sampai keterangan Gerry cuma berdiri sendirian saja tanpa ada alat bukti lain. Bisa berabe.

Pelototin juga angle berita semua media soal praperadilan ini dan dinamika isu medsos.

3. Vonis dan hukuman
Pikir panjang. Jangan sampai ada janji-janji kepada orang yang mau pasang badan. Misalnya dijanjikan diurus selama di penjara dan dibantu remisinya. Makanya orang-orang di Ditjen Pemasyarakatan dan Lapas juga harus dipantau.

Pikir panjang juga. Sidang banding dan MA (kasasi dan PK) faktanya masih tertutup. Cek majelisnya. Pelototin orang-orang yang potensial bikin “resume putusan” buat hakim tinggi dan hakim agung.

Tapi, selama SEMA pensiun hakim agung masih yang sekarang (70 tahun) dan belum diganti, Artidjo Alkostar masih punya waktu 4 tahun lagi buat nunggu “barang” ini di MA.

4. Penyidik dan jaksa KPK
Untuk KPK, jangan lagi pakai gaya lama model bombastis perdengarkan rekaman. Yap, di media massa itu laku keras tapi di ruang sidang gampang dipotong oleh hakim (tak usah diperdengarkan utuh) dan sederhana aja alasannya kalau tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim. Lebih baik “mengamankan” alat bukti lain, terutama saksi. Saksi gampang belak-belok, lho.

Pimpinan KPK-nya juga harus mengubah sikap. Tak usah merasa paling benar/pahlawan sebelum putusan pengadilan. Bertarung dulu di ruang sidang. Jangan paksa-paksa pendapat pakai opini di media. KPK bukan LSM kan.

Satu lagi yang penting. Berpakaian sopan saat sidang. Jangan pakai sepatu kets. Masih kelihatan kalau pun sudah berpakaian toga jaksa. (Ini sampiran aja).

Untuk penyidiknya, pastikan dulu polisi aktif atau bukan.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Proporsional Mengawasi Kasus Pak Kaligis | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: