Cek Dulu “Jenis Kelamin” Media Massa

Thursday, July 23rd, 2015 - Bisnis Media

Sebelum membaca suatu berita di media massa (khususnya media online), apalagi yang baru pertama kali saya lihat, saya terbiasa melihat ini terlebih dahulu: tentang kami, susunan redaksi, alamat redaksi, email redaksi, kredit foto, badan hukum, dan nomor rekening. Saya terlebih dahulu memastikan apakah ini produk jurnalistik atau bukan, supaya saya tidak salah menyerap informasi. Pun, saya mau pastikan, ini sekadar konten atau berita. (Di dunia wartawan pasca-maraknya media online, sekarang lazim dibedakan antara konten dan berita. Entah pemisahan ini kapan dan darimana munculnya).

Biasanya, media yang betul-betul media, mencantumkan semua hal itu secara terang-benderang. Tentang kaminya jelas, alamatnya jelas, pengelolanya bukan nama pena, badan hukumnya jelas (PT/CV), alamat emailnya bukan “umum” seperti pakai yahoo/gmail, kredit fotonya jelas (tidak banyak IST-nya), nomor rekeningnya bukan atas nama pribadi. Kadang saya cek juga ke website Dewan Pers, apakah media dimaksud sudah terdaftar. Tapi sayangnya, database Dewan Pers kurang update datanya.

Duplikasi konten di media online begitu mudah dan cepat. Hal ini yang sebenarnya salah satu yang membuat keunggulan komparatif bisnis media online sulit bersaing dengan jenis media lain seperti koran, majalah, atau TV. Tapi ini tantangan bukan hambatan. Pengelola media online harus sekeras mungkin berusaha menjalankan misi kreatif untuk memperkaya konten produk jurnalistiknya. Meskipun harus diakui ini adalah misi yang butuh waktu lama dan investasi yang besar.

Saya amat menghindari sikap untuk mengadili isi kepala media massa. Bagi saya, itu bagian dari kebebasan berpikir yang merupakan esensi dari kebebasan pers. Redaksi tidak bisa sepenuhnya diatur-atur. Saya mengandaikan apa yang namanya kebebasan pers itu sepaket dengan sikap bertanggung jawab dan profesional, serta taat asas dan aturan hukum.

Jadi, dengan membaca tentang kami suatu media, saya bisa menempatkan penilaian saya secara proporsional. Ada media yang bercita-cita sebatas memadukan IT dan jurnalistik, ada yang ingin mendorong gagasan atau ideologi tertentu, ada juga yang fair terang-terangan merupakan bagian dari kelompok tertentu, dsb. Boleh? Ya, boleh-boleh saja. Kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia. Tak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Pembaca yang akan menilai. Kalau kredibel pasti ada yang baca. Kalau tidak kredibel, ditinggalkan orang. Kalau ditinggalkan orang, tidak ada pembaca dan kredibilitas, susah bisnis alias susah dapat duit dari iklan. Sederhana saja logikanya.

Dalam isu Tolikara, media online terutama banyak mendapatkan kritik. Mulai dari soal akurasi hingga kepentingan pemilik. Kritik datang dari pembaca umum hingga lembaga pemantau. Dewan Pers juga. Kata saya, kritik itu bagus sekali supaya pengelola media bisa belajar terus menerus. Asalkan kritik bukan didasarkan atas sentimen sempit kelompok.

Bagaimana menyikapi kritik itu? Refleksi. kita perlu tegaskan lagi fungsi media massa. Letakkan lagi apa yang namanya utilitas publik. Apakah perdamaian sosial itu kepentingan publik? Kalau saya memilih untuk mengutip isi pembukaan konstitusi yang saya pikir relevan dengan pertanyaan di atas:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”

Pendeknya utilitas publik yang didasari atas fakta adalah keutamaan media massa.

Apakah membakar mercon dalam memasak isu adalah tujuan media? Apakah menggulingkan pemerintahan adalah kepentingan publik? Apakah mendorong pemisahan suatu wilayah adalah kepentingan publik? Apa saja ukuran untuk menilainya? Siapa otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan?

Sederhana ukurannya. Kalau urusannya dengan Kode Etik berarti Dewan Pers harus ambil peran. Kalau pidana, semacam pemerasan atau makar, ada aturan positifnya dan merupakan domain penegak hukum. Kalau urusannya selera pembaca, ukurannya ya suka atau tidak suka, adalah pasar.

Makanya logikanya kudu dibalik. Masyarakat yang cerdas akan membuat media massa yang melanggar kode etik maupun hukum positif mati kutu. Tinggalkan saja media-media itu. Untuk mencerdaskan masyarakat bukan cuma tugas media melainkan pemerintah dan kita semua. Media cuma kanal untuk menyajikan laporan faktual dan membuka ruang diskusi.

Memang saya akui ada banyak juga isi yang bukan urusan publik tapi menjadi komoditas media untuk mendatangkan traffic pembaca. Bagaimana menyikapinya? Masyarakat yang cerdas tentu tidak akan melumat berita itu begitu saja. Tapi, Dewan Pers juga punya peran untuk menertibkan ini. Ada atau tidak ada laporan masyarakat.

Kalau saya sendiri punya ukuran yang kerap saya pakai untuk menilai tingkat kelayakan sebuah berita selain urusan publik tadi. Saya kerap membayangkan apabila anak saya membaca berita yang akan ditayangkan, apakah akan membawa peningkatan terhadap kualitas hidupnya, apakah tidak membahayakan cara pandangnya, apa manfaat yang bisa diambil.

Kepada para wartawan yang bertugas menulis berita, saya suka bilang. Jika pada pagi hari, anda berangkat kerja meliput, diiringi doa anak dan istri/suami anda, berarti anda bekerja untuk keluarga. So, apakah karya yang anda bikin itu membawa kebanggaan buat keluarga? Apakah anda sungguh-sungguh bekerja untuk hal mulia yaitu mengabarkan fakta untuk kebaikan publik? Atau anda hanya bekerja untuk dapat uang gaji lalu menulis sekenanya saja: kebohongan, benci, caci maki, fitnah, dan sebagainya. Apakah anda rela sejarah mencatat anda sebagai penyebar kebohongan dan peternak fitnah?

Sepanjang pengamatan dan pergaulan saya, di Indonesia ini jauh lebih banyak wartawan-wartawan profesional yang bekerja sekaligus mencintai aktivitas menulis dan menggali fakta. Ada memang beberapa yang tidak profesional dan jadi penumpang gelap politik atau memeras. Tapi keberadaan mereka dikucilkan dalam komunitas wartawan profesional.

Wartawannya profesional tapi pemiliknya main politik? Ya, itu benar juga. Saya pernah juga merasakan tidak enaknya bekerja dalam iklim semacam itu. Bagaimana menyikapinya? Sederhana. Kasih hukuman kalau melanggar etika, pidana, atau sosial. Semakin sering dihukum semakin cepat media itu mati digerogoti kebodohannya sendiri.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Cek Dulu “Jenis Kelamin” Media Massa | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: