Konstitusi, Berita, Bara di Tolikara

Sunday, July 19th, 2015 - Opini Publik

Banyak juga yang “senggol-senggol” saya tentang kasus Tolikara ini via japri. Ya, semacam memancing, saya ada di posisi mana. Terima kasih temans. Posisi saya jelas: mau atas nama gold, glory, atau gospel, kalau dia melanggar Konstitusi dan aturan hukum, sikat.

Konstitusi (UUD 1945) jelas menyatakan di Pasal 28 E ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…” Berikutnya Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pastilah banyak teman-teman praktisi hukum yang bisa menjabarkan aturan di bawahnya mulai dari UU 39/1999 tentang HAM, Pasal 175 KUHP. Pun, banyak yang lebih jago untuk menafsirkan pengertian hukum tentang apa itu “Pertemuan Umum Agama”, “Upacara Agama”, dan “Upacara Penguburan Mayat”.

Asal syaratnya dipenuhi bahwa “Pertemuan Umum Agama” itu tidak dilarang oleh negara, ya ancaman satu tahun empat bulan penjara, berlaku.

——

Poin penting seluruh berita tentang kasus Tolikara sepanjang hari kemarin adalah pengakuan dari Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt. Dorman Wandikbo bahwa surat pemberitahuan yang melarang umat Islam membuka Lebaran di Tolikara dan melarang muslimat memakai jilbab adalah benar adanya. Bahwa surat itu ditulis oleh pihak GIDI Badan Pekerja Wilayah Toli. Artinya, paragraf terakhir surat tersebut bahwa GIDI Wilayah Toli selalu melarang agama lain dan gereja denominasi lain mendirikan tempat ibadah adalah benar adanya juga. Termasuk kalimat penutupan Gereja Advent dan umatnya bergabung dengan GIDI, adalah benar adanya.

Ini berita buruk. Sangat-sangat buruk. Bila aktivitas semacam pemberitahuan itu merupakan bagian dari misi/zending, saya pikir negara harus tegas. Pemerintah mesti meninjau ulang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh GIDI. Sudah jelas alasannya: melanggar konstitusi!

Saya kira itu berlaku sama untuk semuanya, kan.

Sepertinya memang perlu disadari bahwa persoalan ini bukan sekadar problem komunikasi (yang memang penting juga). Melainkan sebuah persoalan toleransi global yang harus terus-terusan kita bangun. Sebagai bagian dari kalangan non-Muslim, saya tidak menginginkan atas nama misi/zending, kemanusiaan dan kedamaian sosial harus hancur berantakan. Teladan kebaikan dan kasih yang menjadi salah satu ciri umat Kristiani jangan tercoreng oleh segelintir orang yang misi/zending-nya ini gak karu-karuan. Hentikan saja.

Kalau negara harus hadir dan bekerja, tugasnya jelas. Kementerian Agama bisa meninjau ulang registrasi gereja dimaksud di Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Kementerian Luar Negeri, Bappenas, dan PPATK bisa berkoordinasi untuk mengawasi lalu lintas dana dan hibah untuk kegiatan-kegiatan atas nama Glory of God tersebut dari lembaga donor internasional. Penegak hukum seperti polisi dan jaksa bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terkait dugaan terpenuhinya unsur pidana mulai dari menghalangi orang beribadah hingga kekerasan fisiknya. Unsur pemaksaan dalam menganut agama dan kepercayaan tidak dibenarkan.

Khusus untuk PGI dan PGLII, haruslah tegas juga. Segera ambil tindakan jika anggota melanggar hukum.

Saatnya sekarang kita menjadi lebih dewasa, taat konstitusi, dan mengembangkan toleransi satu sama lain.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Konstitusi, Berita, Bara di Tolikara | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: