Kasus Menpora vs PSSI dan “Gagah-Gagahan Hukum”

Thursday, July 16th, 2015 - Opini Publik

Kebetulan habis main futsal (meskipun nafas setipis kapas), enaknya nulis bola. Soal putusan PTUN kasus pembekuan PSSI. Kayaknya seru dan ngelantur.

Seperti biasa, kita diskusi yang logis-logis aja. Tak ada kubu-kubuan. Pro/kontra Menpora atau Pro/kontra La Nyalla. Kenal juga gak.

Tapi, dengan Pak Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, jubir Kemenpora, saya kenal. Pernah ketemu di Polda Metro Jaya waktu dia jadi perwakilan Kominfo ketika gelar perkara tentang news aggregator. Saya serang sih. Lalu sempat ada di contact list BBM tapi saya delete. Alasannya, terlalu sering broadcast isu/rilis sementara saya gak ada pembanding broadcast-an dari PSSI. Jadi saya malas. Mending baca broadcast-nya Mas Sutopo BNPB, soal informasi bencana alam. Lebih berguna.

Halo Pak Gatot. Apa kabar? Masih siap jadi Menkominfo? Hehe.

Ceritanya begini intinya. Selasa kemarin, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan untuk seluruhnya yang diajukan oleh PSSI terhadap SK Menpora Nomor: 01307 Tahun 2015, tanggal 17 April 2015, tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui (SK Pembekuan PSSI, gitu biasa disebutnya). Jadi kata hakim SK ini batal dan diwajibkan kepada Menpora untuk mencabut. Pihak Menpora kalah telak. Telak banget malah.

Pertimbangan hakim masuk akal juga. Menpora setidaknya melanggar 3 asas umum pemerintahan yang baik (asasnya semuanya ada 8, diatur di UU Administrasi Pemerintahan). Asas profesional dilanggar karena kasih peringatan tertulis yang tenggatnya harusnya paling lama 30 hari tapi ini cuma 1 x 24 jam. Asas proporsionalitas dan kecermatan dilanggar karena harusnya sanksi administratif itu untuk pembelajaran bukan mematikan dan mengambil alih tugas.

Sebenarnya penjelasan resminya asas kecermatan adalah: asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Lalu, tanpa perlu pikir-pikir dan nunggu 14 hari, langsung Pak Gatot ini bilang, “Banding.” Boleh sih. Haknya tergugat juga.

Yakin banding? Ini untuk gagah-gagahan biar tidak kehilangan muka dan kelihatan heroik atau untuk tata kelola-tatakelolaan yang baik?

Mungkin saya dan banyak dari kita bingung juga, ini sebenarnya ribut apaan sih. Kenapa digugat? Apa alasannya? Bagaimana proses sidangnya? Terlalu ribet. Yang kita tahu, sekarang kita gak bisa nonton ISL dan pemain bola yang saya kenal malah jadi lawan tanding saya main PES.

Yakin Menpora punya bukti dan dalil kuat yang bikin hakim tinggi membatalkan putusan tingkat pertama? Penting nih dijawab. Karena kalau niatnya menggunakan hukum sebagai alat politik, gak bakal beres-beres: kalah di PN naik banding. Kalah banding naik kasasi. Kalah kasasi maju PK. Kalah PK, bikin SK pembekuan baru lagi. Sembari nunggu putusan inkracht, dorong-dorong kongres luar biasa untuk gantikan La Nyalla. Begitu kan strateginya? Kapan kelarnya kalau begini.

Pembenaran dan langkah sih bisa dicari. Laporin hakim PTUN-nya ke Komisi Yudisial dan MA juga bisa. Tapi ada buktinya gak? Jangan hangat-hangat tahi ayam di media doank.

Kalau kata saya, sebetulnya, dalil pihak Menpora lemah. Jawabannya (di persidangan ya, kalau di media sih jawabannya bagus: memberantas mafia dan melakukan tata kelola yang baik) cenderung ngawur malah. Ini salah satu yang saya kutip dari penetapan hakim PTUN pada 25 Mei 2015:

Kemenpora berargumen bahwa jika pelaksanaan SK pembekuan PSSI ditunda maka persiapan Tim Nasional dalam menghadapi SEA Games 2015 menjadi tertunda dan akan sangat merugikan kepentingan nasional dan kompetisi ISL telah dihentikan oleh PT Liga Indonesia pada 12 April 2015 berdasarkan keputusan Komite Eksekutif PSSI.

Gampang dipatahkan lah ini. “Merupakan alasan yang tidak berdasar menurut hukum karena persiapan Tim Nasional tersebut sudah merupakan tugas yang dijalankan oleh PSSI sedangkan kompetisi ISL memang sudah tidak dapat lagi terlaksana sejak adanya larangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian untuk memberi izin, bantuan, dan fasilitas bagi penyelenggaraan kompetisi. Sehingga keputusan (Menpora) tersebutlah yang dapat mengganggu kepentingan sepakbola nasional apalagi apabila sanksi FIFA benar-benar terjadi,” kata hakim.

Tapi niat bikin sepakbola bebas mafia dengan tata kelola yang baik, semua setuju lah. Makanya kalau punya bukti ada mafia bola, laporkan ke polisi, biar ditangkap. Kalau punya rekaman pengaturan skor, dicek dulu, itu masuk unsur pidananya apa dan bener gak itu pengaturan skor atau jangan-jangan cuma orang klaim saja (Kan banyak juga orang cari duit modal klaim bisa atur sana-sini, kenal sana-sini, dsb, tapi ujungnya ngibul). Bukti, bukti, dan bukti.

Persoalan PSSI harus juga tunduk kepada hukum Indonesia dan jangan hanya ke FIFA sepakat juga. (FIFA emang nyebelin, apalagi FIFA-nya EA Sport keluaran tahun 2000 awal, gampang banget golnya). Itu bisa diomongin bareng lah dan seharusnya emang harus tunduk sama hukum sini.

So, menurut saya, inkracht aja sampai di sini. Gak usah banding. Terus bikin semacam “perjanjian” dengan PSSI yang intinya kalau bikin kompetisi jangan korup, kalau dapat duit FIFA jangan diembat, melanggar aturan Indonesia siap dipenjara, pembinaan usia dini gak bagus siap di-KLB-kan, timnas kalah terus tanpa prestasi siap “digantung”, hak siar jangan TV yang itu-itu aja dan pakai lelang, pilih pemain jangan KKN, kantor auditornya pakai si X yang “galak”, kalau ketua PSSI-nya diputus korupsi oleh pengadilan harus mundur, sponsor ISL gak boleh ada hubungan sama keluarga wapres atau ketum parpol, PSSI gak buka laporan keuangan kita “serbu”, dsb dsb…Sebanyak-banyaknya syarat juga gak apa-apa. Lebih baik begitu ketimbang jadi PHP lewat proses hukum tapi jawaban ngawur.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kasus Menpora vs PSSI dan “Gagah-Gagahan Hukum” | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: