Siapa Paling Antikorupsi di Negara Ini?

Tuesday, July 14th, 2015 - Opini Publik

Kalau hemat saya, berantas korupsi atau secara umum penegakan hukum, tak boleh berbasis sentimen (kebencian) personal/golongan atau kehendak untuk bermegah diri. Tetap aja, adil sejak dari pikiran adalah yang terpenting.

Alhasil kita bisa terhindar dari sikap yang tidak adil semacam ini, yang membuat ruang diskusi publik kita jadi ribet dan gak asyik: Ketika Pak OCK jadi tersangka tetiba kita bersorak. Ketika Pak BG tersangka tepuk tangan. Ketika Mas Denny Indrayana tersangka kita teriak itu kriminalisasi. Ketika Pak Boediono baru diperiksa soal Century, kita teriak politisasi. Ketika Pak Dahlan Iskan tersangka, ada yang bersorak, ada yang kasihan. Dan beragam contoh lain.

Ini penegakan hukum apa main sinetron. Hukum adalah bukti. Soal kasihan dan perasaan, lain lagi. Ayolah, naik kelas sedikit mindset kita. Sebelum Pak OCK, Pak BG, Mas Denny, Pak Dahlan, Pak Sutan Bhatoegana, Ibu Miranda, Pak Aulia Pohan, dsb yang pernah/sedang terseret kasus, mereka semua warga negara biasa aja, sama kayak kita-kita. Kalau salah bisa dihukum. Kalau benar, dibebaskan. Sederhana.

Yang harus diubah itu mindset kita. Kalau KPK habis tangkap orang, gak perlu dibombardir selamat sana-sini. Biasa aja. Toh, itu sudah tugasnya. Negara membayar mahal juga untuk itu. Saya sering bercanda sama teman-teman KPK. Apa istimewanya digaji negara untuk melakukan kebaikan? Mereka banyak senyum-senyum, gak tersinggung tuh.

Pada dasarnya teman-teman yang bekerja di bawah-bawah KPK itu gak pada gila selamat juga sih saya lihat. Kita aja mungkin yang lebay.

Justru kita harusnya berpikir yang lebih besar lagi. Bukan kepada orangnya kita menaruh benci (sehingga kalau mereka jadi tersangka kita sorak-sorai) melainkan perbuatan dan dampaknya. Antikorupsi itu bukan atribut kepahlawanan melainkan sikap mental yang sudah sewajarnya ada di diri kita masing-masing, baik ditunjukkan maupun tidak ditunjukkan. Gak usah ada yang merasa paling antikorupsi di dunia ini. Biasa saja.

Itu 250 juta perak yang disita KPK dalam kasus ini, misalnya, kalau dipakai operasional dana organisasi bantuan hukum sesuai UU Bantuan Hukum, bisa dipakai untuk 50 kasus sampai inkracht. Kita cukup tahu saja, dari duit yang sejauh ini tersita oleh KPK, harusnya dari sisi keadilan, bisa berguna buat bantuin 50 kasus orang miskin. Itu yang lebih penting dipikirkan, ketimbang kita mengolok-olok para tersangka dengan membabi-buta (apalagi sampai menyeret-nyeret anak dan keluarganya).

Atau dana bansos dan dana bantuan daerah bawahan itu. Harusnya itu buat orang miskin, tapi sama SKPD dipakai untuk goreng-goreng perkara (diduga ya). Sehingga ke masyarakatnya jadi tidak maksimal manfaatnya.

Kita kan bukan hakim (atau Tuhan) yang boleh ngasih cap seseorang bejat atau sekelas santo. Kalau KPK, polisi, jaksa, hakim sedang bertugas, ya tugas kita cuma mengawasi supaya ring tinjunya terang. Gak main gelap-gelapan yang sangat berpotensi curang.

Kalau kita punya bukti yang kuat, ya sampaikan aja ke penegak hukum. Kalau gak ditindaklanjuti, ya kita tanya. Kalau tidak dijawab, ya kita tanya lagi. Kalau masih dicuekin, ya kita gugat. Kalau kalah, ya kita upaya hukum. Kalau masih kalah juga, ya cuma dua: satu, kitanya yang bego. Dua, penegak hukumnya “main” (buktikan juga tapi).

Soal OCK, dulu saya dan seorang kawan advokat sering bercanda. Menurut kami, OCK adalah orang yang paling cocok menjadi ketua KPK. Syaratnya cuma satu: tobat. (Ya, ini cuma bercanda aja, toh kami juga tidak bisa buktikan kalau OCK jahat). Minimal, dengan pengalaman dia yang kartu advokatnya sejak 1960 atau 1970-an itu, dia sudah banyak makan asam garam di dunia hukum dengan segala kekotoran-kekotorannya. Ini kan yang diperlukan buat memberantas kebatilan korupsi di negeri ini.

Selanjutnya, mari kita sama-sama awasi proses hukum di KPK hingga pengadilan. Kasih juga ruang buat OCK dan para tersangka kasih pembelaan yang adil. Biar kita sama-sama tahu dari dua sudut pandang.

Cuma, satu saja saran saya, supaya kasus ini terang-benderang tanpa “permainan”, mohon sidang kasus ini nanti dilakukan di Pengadilan Tipikor Jakarta saja. Bukan di Pengadilan Tipikor Medan.

NOTE untuk nama-nama yang saya sebutkan:
– Pak OCK saya tidak kenal
– Pak Denny Indrayana saya kenal
– Pak Aulia Pohan saya kenal
– Ibu Miranda saya tidak kenal
– Pak Boed saya tidak kenal
– Pak Sutan Bhatoegana saya kenal
– Pak BG saya tidak kenal
– Pak Dahlan Iskan saya tidak kenal tapi pengacaranya, Pak Yusril, kenal.

(Biar fair saja)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Siapa Paling Antikorupsi di Negara Ini? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: