Komisi Yudisial yang Gemar Melobi

Tuesday, July 14th, 2015 - Opini Publik

Universitas-universitas di Indonesia sebaiknya mengurangi saja jumlah fakultas hukum dan memperbanyak institut kesenian terutama jurusan lobi, dengan buku rujukan utama berjudul “Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain”. Boleh juga ditambah fakultas sastra jurusan bahasa daerah. KPK boleh juga diganti badan hukumnya jadi CV/PT dan bergerak di bidang jasa komunikasi dan pembentukan opini di bawah payung Kuningan Comm.

Kenapa saya bilang begitu?

Dua komisioner KY, salah satunya kawan saya, jadi tersangka pencemaran nama baik. Yang merasa dicemarkan namanya Pak hakim Sarpin. Pak Sarpin membuat pengaduan ke polisi. Polisi melakukan penyidikan. Secara prosedur formal, normal saja kan? Di Polsek-polsek juga prosesnya begini.

Yang tidak ‘normal’ mungkin peristiwanya. Komisioner KY yang tersangka ini mengkritik putusan praperadilan Pak BG yang dibuat Sarpin. Pak BG adalah wakapolri sekarang. Komisioner KY berdalih kritik adalah bagian dari pengawasan yang diatur dalam UUD 1945 dan UU KY. Tajuk rencana Kompas berpendapat (mengutip Pasal 50 KUHP) “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Sampai di sini masih enak, urusannya hukum. Kata penyidik, standar aja, semua warga negara sama di muka hukum. Kalau tiga kali dipanggil tidak datang, ada perintah membawa. Pak Buwas juga normal aja, kalau Sarpin cabut pengaduan, perkara selesai.

Pak Sarpin bergeming. Dari naskah yang dikirim anak-anak gresnews.com yang mewawancarainya di ruangannya minggu lalu, tak ada gelagat “barang” itu bakal dicabut. Soal rekomendasi non-palu dari KY, doi gak peduli. Dia baru mau gantung palu kalau MA yang memutuskan. Gitu, ya Pak Sarpin? Oke, ndak apa-apa. Hak bapak untuk bersikap baik sebagai hakim maupun sebagai warga negara. Ini kan juga harus dihargai toh?

Lalu, justru ini yang tidak “normal”. Setelah diumumkan tersangka, KY konferensi pers. Isinya standar, kritik bagian dari pengawasan terhadap hakim yang dilindungi konstitusi dan UU KY. Selain argumen, karena ranah kritiknya ada di media, pakainya UU Pers dong (sampai di sini masih “normal”, masih ada hukum-hukumnya). Nah, setelah konpers, mereka datang ke Wapres JK. Ini yang tidak “normal”!

Pak JK itu, selain wapres, adalah politisi. Meskipun kita semua tahu, kepolisian dan kejaksaan, adalah penegak hukum di bawah lembaga kepresidenan. Tapi sebagai penegak hukum, mereka harus independen dan tidak boleh diintervensi kekuasaan kan. Karena Pak JK politisi, disambangi lembaga hukum macam KY, ya jawabannya politis lah: duduk bersama. Kalau mau semuanya diurus JK, mending negara republik ini diganti kerajaan Bosowa aja.

Kalau ujungnya adalah duduk bersama, ngapain ada hukum. Dulu, waktu KY zaman Pak Busyro Muqoddas, ada berita 13 hakim agung dilaporkan ke KY. Salah satunya Pak Artidjo Alkostar. Saya yang tulis itu di koran, datanya dari bagian laporan/pengaduan hakim KY. Karena Pak Artidjo orang baik, mungkin dia tak boleh dilaporkan ke KY. Pak Artidjo sebenarnya gak neko-neko. Dia gak pakai lobi-lobi. Dia buat pengaduan ke polisi. Yang panik justru KY. Akhirnya, waktu itu, duduk bersama lagi lah semua di kantor seorang pengacara di Mayapada. Masalah selesai (Walaupun saya masih merasa Pak Artidjo bukan orang yang senang urusan diselesaikan dengan duduk bersama).

Aneh lagi kan? Urusan pengawasan hakim berakhir di kantor pengacara.

Komisioner KY sudah mengajarkan hal yang sangat buruk ke masyarakat. Sederhananya, kalau anda kena masalah hukum, selesaikan dengan lobi. Kalau kenanya di Polsek, lobi kapolsek. Kapolsek gak tembus, lobi kapolres. Kapolres gak tembus juga, lobi kapolda. Kapolda gak tembus juga lobi Kabareskrim. Kabareskrim masih alot juga lobi Kapolri. Kapolri gak bisa juga lobi presiden/wapres. Presiden/wapres masih “batu” juga lobi keluarga/istrinya. Masih alot juga, tunggu aja di jaksa. Jaksa masih gak bisa digocek, tunggu di PN, PT, MA. Masih gak selesai juga urusan, jadi terpidana, lobi Kemenkumham buat olah remisi. Begitu terus, gak habis-habis. Selama proses lobi melobi itu, lobi juga media biar opini publik mendukung.

Pendapat para pegiat LSM lebih fair sebenarnya: Pak Sarpin cabut pengaduan atau penyidik SP3. SP3 ada syaratnya: gak cukup bukti, peristiwanya bukan pidana, dan dihentikan demi hukum (meninggal dunia, nebis in idem, perkara kadaluwarsa, pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan).

Dari peristiwa-peristiwa yang menimpa KY itu kita jadi tahu bahwa logikanya jika KY berargumen semuanya itu dilakukan karena menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan undang-undang maka dia juga harus bisa mempertanggungjawabkan terlebih dahulu pekerjaannya di hadapan undang-undang. Artinya begini, kalau ada orang melaporkan majelis hakim dalam suatu perkara yang terdiri dari tiga orang hakim, ya wajarlah jika laporan itu diterima dulu. Baru lakukan prosedur investigasi dan sebagainya. Jika terbukti, kan ada prosesnya di MKH. Persoalan rekomendasi dijalankan atau tidak, itu soal lain, yang penting KY sudah jalankan fungsi. Ketimbang belum diproses laporan masyarakat sudah koar-koar di media yang ujungnya berakhir di kantor pengacara.

Kalau merekomendasikan sanksi buat hakim dan belum dipatuhi rekomendasinya oleh MA, ya jangan koar-koar di media kalau ujung-ujungnya nanti minta duduk bersama.

Lain KY, lain KPK. Kemarin iseng-iseng saya ‘tembak’ salah satu pimpinan KPK, kenapa transkrip rekaman yang selama ini sangat-sangat rahasia bisa beredar. Cuma dua kemungkinannya: kalau itu dari orang KPK, berarti repot urusannya, karena apa status perkara orang-orang yang ada dalam sadapan itu (penyelidikan? Penyidikan?); kalau itu bukan dari orang KPK, berarti lebih repot lagi, benar atau tidak isinya? Jangan-jangan karangan semata?

Pimpinan itu bilang KPK tidak tahu menahu. Udah dicek ke bagian monitor, gak ada juga. Berarti ada musuh dalam selimut tuh? Iya, katanya. smile emoticon

Terus saya ‘goda’ lagi. KPK pakai konsultan PR ya? Gak ada katanya. smile emoticon

KPK dan KY dasarnya adalah organisasi yang hebat. Jauh lebih banyak orang baik di sana. Cara kerjanya juga bagus. Gajinya juga bagus (kecuali KY ya). Saya bilang sayang aja kalau level KPK dan KY nanti menurun jika pakai cara-cara yang tidak cerdas. Kalau si X “main” yak buktikan. Kalau hakim “Y” putusannya “bau” ya buktikan. Kalau si “Z” korupsi ya buktikan aja.

Sederhana. Soal bahwa kondisi hukum dan penegaknya di negeri ini katanya korup, ya bukannya dari zaman dulu sudah begitu juga argumennya. Bapak-bapak yang hebat itu ada sekarang karena negeri ini korup. Kalau tidak korup, bapak-bapak jadi pendidik, gak jadi komisioner.

Intinya, hadapi saja dari depan semuanya, kalah-menang, KPK dan KY harus lakukan yang terbaik dan sesuai aturan. Rakyat dan Tuhan tahu kok.

Ilustrasinya begini. Kalau kita kalah terus main Pro Evolution Soccer (PES) 2015, jangan salahkan joystick atau muka lawan kita yang memang sudah ngeselin dari sananya.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Komisi Yudisial yang Gemar Melobi | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: