Membedakan Isu Penting, Menarik, Palsu di Indonesia

Monday, July 13th, 2015 - Opini Publik

Temans, selamat pagi dan selamat bekerja di pekan terakhir sebelum libur Idul Fitri. Tetap semangat dan tetaplah kritis menyikapi berita-berita yang membombardir kita setiap hari.

Ya, teori tentang berita yang berkembang sejak 1600-an bilang bahwa para penyebar berita di media massa itu prinsipnya harus bisa membedakan secara kritis mana soal yang benar dan mana yang palsu; pun musti bisa memisahkan mana hal-hal yang penting dan mana hal-hal yang sepele. Informasi semacam ada pocong di pohon dekat halte TransJakarta Ragunan atau rencana perjodohan tetangga saya Laudya Chintya Bella dan Ben Kasyafani mungkin bukanlah palsu tapi sepele. Lain halnya dengan informasi rencana pemerintah untuk “melindungi” penyelenggara negara dari jeratan kriminalisasi, itu merupakan hal yang penting dan tidak palsu.

Mari kita runut logikanya dan berdiskusi. Diskusi rakyat biasa saja, yang tiap hari melakoni susah-senangnya hidup di Indonesia. Diskusi yang tak usah dipandu oleh moderator sekelas staf komunikasi Istana yang isinya kalangan antikorupsi itu.

Pada mulanya adalah persepsi. Kata Presiden Jokowi, persepsi kita semua tentang kondisi bangsa ini jangan dari sudut pandang negatif mulu. Pelaku ekonomi jangan mengeluh terus tapi berinovasilah. Kalau persepsi buruk/negatif terus, ya pertumbuhan ekonomi 4 koma terus. Tidak naik kelas. Kalau cuma 4 koma, gak usah ada “pilot” juga bisa.

Tapi mungkin pemerintah lupa. Persepsi negatif itu dibentuk dari keadaan riil di lapangan. Ada “materialisme-dialektik” di situ. Bagaimana rakyat tidak berpersepsi negatif tentang ekonomi, hukum, dan politik Indonesia saat ini, kalau setiap hari bersentuhan dengan hal-hal yang isinya kesulitan: bekerja sekian tahun, kumpulkan JHT, pas mau diambil cuma cair 10%; mau buka usaha, izin sulit dan pajak mencekik; mau jadi karyawan, lapangan kerja sempit.

Pemerintah juga tahu kok ekonomi melambat. Ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Pemerintah juga pusing kok. Ada duit Rp5.000 triliun untuk anggaran pembangunan selama 5 tahun, baru terserap 25-an%; ada duit dekonsentrasi Rp250 triliun baru terserap 0,9%. Makanya, pemerintah -konon- sudah punya solusi mujarab. Pertama, belanja negara digeber supaya ada stimulus fiskal dan uang mengalir ke masyarakat supaya mendorong daya beli. Kedua, produksi ditingkatkan supaya menutup ekspor dan mencari substitusi impor. Ketiga, perizinan dan segala tetek-bengek birokrasi dipermudah biar investasi (termasuk asing) masuk.

Logika pemerintah, supaya belanja negara maksimal, pejabatnya jangan takut kena perkara hukum (korupsi). Asal jangan mencuri, kata JK, pejabat akan dilindungi. Sebentar lagi katanya akan dikeluarkan semacam Peraturan Presiden yang “melindungi” pejabat dari kriminalisasi ketika berbelanja itu. Meskipun sebenarnya sudah ada undang-undang administrasi negara yang membolehkan pejabat melakukan diskresi. Saya masih berpikir, bagaimana caranya nanti Perpres itu “mengalahkan” KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang kastanya lebih tinggi itu. Apa bakal ngaruh Perpres itu?

Saya pikir, selama pembangunan hukum-politik-ekonomi kita fokusnya bukan kepada sistem, ujung-ujungnya lagi-lagi soal persepsi. Ketika penegakan hukum basisnya adalah persepsi (bukan bukti) maka urusannya adalah opini. Kalau urusannya adalah opini, itu namanya semakin bikin kaya para konsultan PR dan agensi. Penegakan hukum ya begini-begini aja.

Kata JK, Dahlan Iskan tak usah takut diperiksa kejaksaan. Bilang saja, semua program itu adalah hasil dari sidang kabinet. Honggo/TPPI, SKK Migas tak usah takut dibilang korupsi karena urusan penjualan bagian negara itu hasil rapat/arahan wapres. Century tak ada korupsinya karena itu adalah diskresi pejabat ketika menghadapi krisis ekonomi. Deretan contoh semacam ini banyak. Ujungnya, kalau ada korupsi, itu kesalahan anak buah.

Belakangan saya baru tahu, setelah dapat info dari teman yang anggota DPR, Perpres antikriminalisasi itu baru dibahas pada taraf ketika proyek sedang berjalan tidak boleh ada pemeriksaan oleh kejaksaan atau penegak hukum lainnya. Biar proyek mulus dulu. Wah, enak kalau begini. Selama menjabat, sikat aja duit sebanyak-banyaknya. Ketika kena kasus, sisihkan buat biaya pengacara, PR, media, lobi putusan, urus remisi, dsb. Masih ada selisih lumayan, kawan. Kalau aset tidak disita.

Saya kok berpikir enak betul jadi pejabat. Padahal, apapun profesi/pekerjaan, risiko pasti ada dan itu adalah bagian dari gaji dan fasilitas yang diterima. Jadi supir Gojek aja banyak risikonya mulai dari pecah ban sampai keserempet busway.

Sudahlah pemerintah. Ini persoalan persepsi dan mindset pejabat saja yang tak beres. Boleh dong saya berpikir, persoalannya bukan karena pejabat takut melakukan korupsi ketika mengambil kebijakan melainkan takut “imbal hasil” dari proyek yang diputuskan itu tidak maksimal buat si pejabat, kroni, dan sponsornya. Pendeknya, duit sudah habis banyak waktu mencalonkan tetapi hasil ketika menjabat masak kosong-kosong aja.

Jadi, sudahlah JK, lupakan saja itu aturan tentang perlindungan pejabat dari kriminalisasi. Malulah sama nenek Minah dan rakyat miskin lainnya yang seabrek jumlahnya di negeri ini, yang sampai titik darah penghabisan berakhir di pengadilan. Apapun putusannya.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Membedakan Isu Penting, Menarik, Palsu di Indonesia | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: