Salah-Keliru Intelijen Indonesia

Thursday, July 9th, 2015 - Opini Publik

Kalau mau saling menyalahkan tak bakal ada habisnya. Tapi kalau mau dibahas, ya boleh-boleh saja, sebagai hiburan, mumpung ekonomi lagi lesu.

Untung saja Sekretariat Negara (Setneg) cuma salah ketik kepanjangan BIN di surat undangan. Bayangkan kalau salah ketiknya di dalam gugatan, mampuslah ‘barang’ itu ramai-ramai kita eksepsi error in persona, biar NO/niet ontvankelijk verklaard sekalian putusannya; kalau salah ketiknya di dalam Peraturan Pemerintah (PP) semacam JHT kemarin, bakal ribetlah dicaci-maki di medsos dan buru-buru bikin PP Perubahan.

Aturan pertama: pemerintah jangan sampai salah. Kalau pun salah, jangan terlalu kelihatan lah. Kubu ‘oposisi’ sedang jeli-jelinya.

Rakyat juga suka salah. Mulai dari hal sepele sampai yang prinsip. Misal, salah menulis ‘sekadar’ jadi ‘sekedar’ atau tak paham betul, kadang mengira kata ‘people’ punya bentuk jamak ‘peoples’. Kadang salah orang juga: mengira Harris Azhar KontraS adalah Harry Azhar Azis BPK yang lagi ribut sama Ahok. Atau macam kemarin, rakyat salah karena terbiasa dibuai dengan JHT yang bisa cair 5 tahun, kata pejabat BPJS. Tapi ini bisa dimaklumi, namanya saja rakyat dunia ketiga, yang hidup di negara yang pemerintahnya lagi senang kejar target pajak Rp1.200 triliun.

Kalau pemerintah, tak wajarlah salah. Apalagi kalau sering. Menyebut tempat kelahiran Presiden Soekarno di Blitar padahal di Surabaya. TSK-nya, sang penulis pidato pun atribusinya salah. Sukardi Rinakit, direktur eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, padahal sudah ganti PARA Syndicate. Mungkin inilah satu-satunya sindikat di negeri ini yang tidak diburu polisi di bawah Om Buwas.

Gegara Setneg, alhasil kasihan pula Bang Yos. Setelah gagal jadi ketua umum PSSI, kini pelantikannya sebagai Kepala BIN pun dimulai dengan suatu kesalahan (suatu hal yang mungkin bisa membuat Camel Petir, yang politisi PKPI, itu meneteskan air mata).

Menurut saya, harusnya Setneg konsisten saja dengan kesalahan menyebut kepanjangan BIN adalah Badan Intelijen Nasional. Toh argumen bisa dicari. Nasional kan salah satu arti KBBI-nya adalah “berkenaan dan berasal dari bangsa sendiri”. Jadi, minimal menegaskan kepada publik bahwa intelijen kita masih dihuni oleh orang lokal. Tidak outsource dari Mossad. Toh, kalau mau jujur, masih banyak juga yang salah menyebut UU Nomor 17 Tahun 2011 sebagai UU tentang Badan Intelijen Negara padahal UU tentang Intelijen Negara. (sama salahnya dengan menulis “intelejen” padahal yang benar “intelijen).

Kita tinggalkan sejenak soal salah ketik dan keliru-keliruan di atas. Masuk substansi. BIN mau dibawa ke mana?

Kritik soal dugaan keterlibatan Bang Yos dalam Kudatuli atau umurnya yang terlampau uzur, sudah terlalu mainstream. JK saja yang lebih tua dari Bang Yos masih gagah tuh jadi wapres. Poinnya bukan umur melainkan visi.

Atau soal konsistensi pernyataan Jokowi yang konon dahulu berjanji tak mau mengangkat ketua umum partai pendukungnya menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri, ini juga mudah dipatahkan dan terlampau “serangan” yang ke-pakar-komunikasi-komunikasi-an. Faktanya Bang Yos akhirnya mundur dari jabatan ketua umum PKPI.

Kalau dibaca, visi pertama Bang Yos adalah soal kesejahteraan intel. Betul, Pak. Intel memang harus sejahtera, sama seperti rakyat pada umumnya yang harus merasakan kebebasan finansial. Keuntungan intel yang sejahtera (dan telah mengalami kebebasan finansial) itu banyak, salah satunya, tak perlu cari warteg di Kebon Kacang dulu saat lapar kalau sedang membuntuti orang di Kempinski, yang berpotensi intel kita kehilangan jejak. Tak perlu pula beralasan “Sudah nonton filmnya” kalau target yang lagi diamati masuk XXI Djakarta Theater Sarinah, karena reimburse dari kantor Kalibata lama turunnya.

Yap. Anggaran BIN sekarang Rp2,4 triliun/tahun. Tiga kabupaten saat ini cuma di-handle oleh satu intel. Di Indonesia sekira ada 511 kabupaten/kota. 511 dibagi tiga sama dengan 170-an intel. Jadi, biaya per intel + 3 kabupaten/tahun adalah Rp14 miliaran alias Rp1 miliaran lebih sedikit sebulan.

Kata Bang Yos, ini tidak ideal. Jumlah personel kurang, jumlah anggaran kurang. Idealnya Rp10 triliun. Jatuhnya kira-kira hampir Rp5 miliar/bulan/intel+3 kabupaten tadi.

Apanya yang ideal? Mimpi Bang Yos itu tinggi lho. Cyber war. Dia geram dengan ulah Amerika Serikat dan Australia yang main seenaknya menyadap alat komunikasi petinggi negeri ini. Masalahnya, Bang Yos, bule sana itu anggaran “operasi gelap” untuk penyadapan saja US$52,6 miliar per tahun alias sekitar Rp700 triliun!

Ya, masak 25% PDB kita mau dipakai buat sadap-menyadap doang. Tolong mimpi Bang Yos disesuaikan dengan kantong.

Bang Yos, ini negara lagi merana. Ada duit dekonsentrasi Rp250 triliun sudah ditransfer 100% ke daerah-daerah, baru diserap 0,9%. Pejabat daerah takut mencairkan karena takut di-KPK-kan dan dimaki-maki LSM. Alhasil pembangunan belum jalan, ekonomi tidak tumbuh, kontraktor pusing bayar THR karena pencairan proyek baru 10-15%. Jadi langkah awal yang realistis saja, misalnya, mencari rekanan anak-anak muda yang jago media monitoring di harga Rp3 jutaan/bulan. Biar analisis isu medianya tidak meleset. Atau, mencari informasi yang akurat di perusahaan mana saja di Indonesia yang akan melakukan PHK massal sehabis Lebaran.

Mohon diingat, bapak adalah pimpinan lembaga mata dan telinga presiden. Janganlah salah informasi dan analisa. (Saya sendiri masih sering mendengar beberapa wartawan yang begitu bangga kalau mengucapkan info A-1 dari BIN. Apanya yang A-1? Justru kalau dari BIN kata saya harus diragukan kebenarannya)

Tapi, saya menghargai sekali pendapat ideal Bang Yos di angka Rp10 triliun tadi. Semoga dengan angka segitu harapan minimal saya adalah semakin sedikit intel yang mengaku intel dan semakin sedikit pula stiker BIN di motor dan rumah pegawainya.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Salah-Keliru Intelijen Indonesia | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: