Kekeliruan Beruntun Pak Menaker

Saturday, July 4th, 2015 - Opini Publik

Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memberikan respons dan kritik atas status saya sebelumnya tentang JHT. Senang sekali bisa saling belajar dan berbagi. Semoga ini semua bisa jadi bukti bahwa kritik terhadap pemerintah bukan selalu berarti bermotif gorengan politik untuk hal remeh semacam reshuffle menteri. Bukan. Sama sekali bukan. Ini suara rakyat biasa, orang-orang yang bekerja, tulang punggung keluarga, yang betul-betul murni.

Saya masih yakin, rakyat negeri ini tidak “seserakah” yang (mungkin) dikira Pak Kepala Komunikasi BPJS bahwa mereka ingin sesegera mungkin mencairkan JHT sebelum waktunya. Saya merasakan sendiri sepuluh tahun lalu. Tiga tahun bekerja membayar iuran Jamsostek ketika menjadi wartawan salah satu koran nasional. Baru cair dua tahun kemudian ketika menjadi direktur YLBHI. Dua tahun menunggu rasanya tidak enak. Saya perlu duit itu buat modal mendesain portal berita. Saya mau buka usaha.

Mari kembali ke pokok persoalan. Seharian kemarin pemerintah dan pejabat BPJS Ketenagakerjaan betul-betul pening kelihatannya. Sibuk klarifikasi dan bantah sana-sini, dipanggil Jokowi, lobi ke sana-ke mari. Hasilnya adalah keputusan untuk merevisi aturan tentang pencairan JHT: yang PHK dan berhenti bekerja boleh mencairkan JHT sebulan setelahnya. Bahasa manisnya, aturan ini diklaim pemerintah lebih baik ketimbang ketentuan lama yang harus menunggu 5 tahun + 6 bulan. Ingat, hanya bagi yang di-PHK dan berhenti bekerja. Kalau masih aktif atau pindah bekerja, lanjut tetap 10 tahun.

Apa poin pentingnya dari peristiwa itu? Steven Gerard. Bolehlah dibilang Peraturan Pemerintah (PP) 46/2015 kemarin itu semacam Gerard yang baru masuk lapangan langsung kena kartu merah. Mungkin inilah PP yang paling singkat masa berlakunya dalam sejarah (CMIIW). Diteken 30 Juni 2015, diputuskan diubah dalam 3 hari. Bahkan PP ini belum sempat di-upload di laman setneg. Ya, bahasa tepatnya bukan revisi melainkan dibuat PP Perubahan. Misal, dibuat PP 47/2015 tentang Perubahan Atas PP 46/2015.

Gegara persoalan ubah-mengubah ini, mungkin Pak Menteri Tenaga Kerja lelah. Orang lelah biasanya punya dua ciri. Ciri pertama jadi galak. Ciri kedua jadi tidak fokus dan tidak akurat. Mau bukti? Silakan baca Kompas hari ini halaman 15 berita berjudul: Aturan Jaminan Hari Tua Direvisi. Ketika ditanya wartawan, mengapa opsi mengenai pekerja yang di-PHK dan berhenti tidak ada dalam pembahasan PP 46/2015, Pak Menteri malah bilang, “Ya, sudah. Gak usah mikirin itu.” Tetot. Bapak galak.

Lalu Pak Menteri (masih galak juga karena ada tanda seru di berita Kompas) bilang, “Kalau kamu tahu, PP No. 1/2009 tentang Jamsostek itu revisinya 9 kali!” Tetot. Sudah galak, salah bin tidak akurat lagi. PP No. 1/2009 itu adalah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Kalau UU Nomor 3 Tahun 1992 baru tentang Jamsostek.

(Karena Pak Menteri pakai Bahasa Inggris move on, saya juga pakai Inggris). Then, bukan PP No. 1/2009 yang direvisi sembilan kali. Yang betul, terdapat sembilan kali perubahan Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan dari UU 3/1992 Jamsostek: PP 14/1993, PP 79/1998, PP 83/2000, PP 28/2002, PP 64/2005, PP 76/2007, PP 1/2009, PP 84/2010, dan PP 53/2012. Sementara PP 46/2015 tentang Penyelenggaraan JHT adalah turunan dari UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dari semua PP itu, yang nyebut aturan tentang pencairan JHT cuma PP 14/1993, PP 1/2009 dan PP 46/2015. Selebihnya mengatur soal lain seperti teknis jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dsb.

Konon orang bijak bilang, salah tidak apa-apa (manusia bisa keliru), asal jangan ngibul. Dan galak.

Kita semua cinta Indonesia. Rakyat ingin punya pemerintah berdasarkan hukum yang kuat (karena memang sifat hukum adalah mengatur dan memaksa). Ingin pula punya pemimpin yang kredibel, visioner, dan demokratis. Kredibel artinya bisa dipercaya. Visioner artinya pandangannya jauh ke depan. Demokratis artinya mendengarkan rakyat untuk kepentingan rakyat. Jadi, kalau ada kejadian PP model Steven Gerard begini (baru masuk langsung kartu merah), kacau jadinya. Kredibilitas menurun. Terkesan pemerintah bergerak tanpa visi. Demokrasi? Ya, setelah ribut-ribut di mana-mana dan akhirnya memutuskan merevisi PP 46/2015, Pak Menteri bisa bilang, “Presiden mendengarkan aspirasi rakyat.” Ini bukan aspirasi, Pak. Rakyat ngamuk.

Janganlah pemerintah menempatkan rakyat yang hidupnya sudah sulit ini ke dalam posisi yang lebih sulit lagi dalam urusan-urusan publik. Dalam teori legislasi di belahan dunia mana pun, yang namanya penjaringan aspirasi dan partisipasi publik itu dilakukan sebelum aturan diberlakukan. Bukan seperti sekarang, publik baru berpartisipasi ketika aturan sudah berlaku. Pak, itu bukan partisipasi publik namanya tapi protes, marah.

Tindakan memberlakukan aturan yang minim sosialisasi, terkesan mendadak, dan tanpa partisipasi sebanyak-banyaknya rakyat, adalah bukan perbuatan sebuah lembaga pemerintah yang baik. Kalau penelitian, coba-coba, tes air, simulasi dan sejenisnya biasanya dilakukan bukan terhadap rakyat (manusia) melainkan terhadap mencit dan kacang ercis merah.

Saya pikir, kalimat retoris semacam “kami mendengarkan aspirasi rakyat” sudah tidak relevan lagi. Berbau speak nan PHP. Rakyat sudah pintar dan tak mudah terpengaruh retorika. Akan lebih baik kalau bilang, “Pemerintah keliru dan siap mengoreksi.” Pak menteri tak usah takut jabatannya kami ambil kok. Kami sudah betah hidup begini-begini aja.

Tapi, harus diakui, heboh JHT kali ini adalah kesalahan dari proses legislasi secara umum yang terjadi sejak dulu, yang melibatkan baik eksekutif maupun legislatif. Siapa menyangka urusan jangka waktu dan besaran pencairan JHT justru jadi polemik di kemudian hari. Bahkan, sejumlah uji materiil UU SJSN di Mahkamah Konstitusi belum ada yang merujuk spesifik pasal tentang pencairan JHT ini.

Bahkan urusan 5-10 tahun ini tidak banyak dipaparkan dalam naskah akademik RUU SJSN. Padahal, dalam naskah akademik, tanda-tanda bahwa masalah 5-10 tahun harus dibahas mendalam, sudah muncul ketika melakukan perbandingan terhadap sistem jaminan sosial di 8 negara terpilih (Malaysia, Filipina, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Korea Selatan, dan Thailand).

Central Provident Fund (CPF) di Malaysia, misalnya, menerapkan benefits untuk semacam JHT dengan aturan (1) Peserta dapat menarik jaminan hari tua berupa dana yang dapat diambil seluruhnya (lump-sum) untuk modal usaha, menarik sebagian lump-sum dan sebagian dalam bentuk anuitas (sebagai pensiun bulanan), dan menarik hasil pengembangannya saja tiap tahun sementara pokok
tabungan tetap dikelola CPF.

Di Filipina, selain manfaat definitif (JHT di Filipina dibayarkan baik secara lump sum maupun pensiun bulanan ketika memasuki usia pensiun 60 tahun), peserta juga dapat diberikan fasilitas kredit (loan) untuk menutupi kebutuhan uang tunai yang mendesak dengan bunga 6% setahun untuk pinjaman di bawah P15.000 (sekitar Rp4,4 juta dengan kurs saat ini) dan 8% setahun untuk pinjaman lebih dari P15.000.

Poinnya adalah bukan berarti sistem di negara lain adalah yang terbaik, tapi berapa (jumlah) dan kapan (waktu) uang itu cair menjadi penting sekali dibahas dan dirumuskan dalam peraturan, pun harus dipikirkan dan dibicarakan masak-masak dengan sebanyak-banyaknya rakyat. Dan ingat, seperti di Filipina tadi, telah memikirkan apa yang namanya KEBUTUHAN UANG TUNAI YANG MENDESAK bagi para peserta.

Kasarnya yang fair lah. Likuiditas jangan dikekep di Anda terus, sini juga perlu tunai, bos. Jangan Partnership: kita yang partner, sono yang sip.

Catatan tambahan:
Terkait ide di status saya kemarin supaya pencairan 30% dana JHT bisa dipakai untuk DP unit rumah yang proyeknya di bawah BPJS Ketenagakerjaan, mohon agar otoritas bisa meresponsnya dengan membuat regulasi agar dengan 30% dana JHT itu, kita bisa segera angkat kredit dengan ketentuan: sisanya bisa dilibur bayar sampai usia 56 tahun. Sama-sama enak kan? Tak perlu dipasarkan, unit bapak bisa langsung terjual.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kekeliruan Beruntun Pak Menaker | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: