Salam No.10: Sesat Pikir Humas BPJS Ketenagakerjaan

Friday, July 3rd, 2015 - Opini Publik

Seru sekali isu mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) dan pencairannya ini. Saking serunya, mungkin kita tak sadar, ada yang janggal bin diduga ngibul. Kalau posisi saya tidak ada urusan dengan personalitas. Saya menghindari argumentum ad hominem. Cuma, kalau ada pernyataan yang jauh dari nalar dan cenderung banyak gocek — apalagi dari pejabat pemerintah — sebagai rakyat biasa, saya muak juga.

Ini bukan analisis ilmiah hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya…Sekadar otak-atik logika dan sedikit reportase dari sana-sini.

Mari kita simak penjelasan Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik tentang polemik JHT ini.

– Masyarakat yang salah?
“Selama ini masyarakat sudah terbiasa dengan pencairan JHT setelah memasuki masa kepesertaan 5 tahun 1 bulan saja. Dananya bahkan tidak dipakai untuk hari tua, tapi ada yang dipakai untuk buka usaha atau tambahan uang muka rumah.”

– Memutarbalikkan sejarah?
“Awalnya JHT yang dibuat oleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memang hanya bisa dicairkan setelah memasuki masa pensiun. Dulu juga baru bisa diambil 56 tahun.”

– Menyalahkan krismon 1997-1998?
“Kemudian setelah krisis moneter tahun 1998 karena pertimbangan kesulitan ekonomi masyarakat, pemerintah mengubahnya menjadi 5 tahun 1 bulan.”

– Menyalahkan masyarakat lagi?
“Sayangnya, aturan ini dibiarkan bebas terlalu lama sejak krisis sehingga pola pikir masyarakat sudah terbiasa dengan pencairan JHT yang bisa dilakukan hanya dalam masa kepesertaan singkat.”

– Menyalahkan filsafat dan lagi-lagi masyarakat?
“Jadi batas 56 tahun ini sesuai dengan filosofi JHT yang lama. Itu kembali ke khittahnya lagi, karena pencairan setelah 5 tahun untuk memudahkan masyarakat saat krisis ekonomi, jadi bukan berubah, tapi kembali ke aturan yang lama. Itulah sebabnya, ketika aturan ini dikembalikan ke fungsi lamanya, justru jadi penolakan di masyarakat. Terutama yang ingin JHT-nya cair sebelum waktunya.”

Jadi siapa yang banyak salah? Masyarakat dengan segala pola pikir, kebiasaan, dan penolakannya. Apes sekali jadi rakyat. Susah dan terus disalahkan.

Pak, krismon 1997/1998 tidak salah. Pemerintah juga tidak ‘berbaik hati’ mengubah pencairan JHT jadi 5 tahun 1 bulan karena alasan krismon. Dari zaman UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek alias 5-6 tahun sebelum krismon alias sejak zaman Denmark juara Piala Eropa, pencairan JHT memang sudah 5 tahun.

Pasal 15: Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan masa kepesertaan tertentu adalah jangka waktu tenaga kerja telah mencapai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pak, kalau disebut “dulu juga baru bisa diambil 56 tahun (sorry, 55 tahun)”, itu “dulunya” kapan tepatnya? Zaman Ken Arok?

Pasal 14 ayat (1) UU Jamsostek (1992): Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerjakarena: a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.

Pak, itu bisa omong, “Sayangnya aturan ini dibiarkan bebas terlalu lama sejak krisis sehingga pola pikir masyarakat sudah terbiasa dengan pencairan JHT yang bisa dilakukan hanya dalam masa kepesertaan singkat” maksudnya apa? Terlalu lama dihitung darimana? Ingat, pak. Perang Diponegoro bisa dipersepsikan lama kalau ditulis tahun 1825-1830, bisa juga singkat cuma lima menit kalau ditulis 18.25-18.30 WIB, lho.

Kalau dihitung dari 1992 memang 23 tahun lamanya soal pencairan 5 tahun ini. Tapi ingat, peraturan pemerintah yang mencantumkan pencairan JHT 5 tahun itu baru terbit tahun 2009 (PP Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek). Alias baru enam tahun lalu, seusia anak SD.

Pasal 32 PP 1/2009: (1) Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus.(2) Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

Pak, jangan bawa-bawa khittah ya, nanti dimarahi NU. Apa maksudnya bilang, “Itu kembali ke khittahnya lagi. Karena pencairan setelah 5 tahun untuk memudahkan masyarakat saat krisis ekonomi, jadi bukan berubah, tapi kembali ke aturan yang lama. Itulah sebabnya, ketika aturan ini dikembalikan ke fungsi lamanya, justru jadi penolakan di masyarakat. Terutama yang ingin JHT-nya cair sebelum waktunya.”

Aturan lama yang mana ni pak? Kalau aturan PP 1/2009 batas usia 55 tahun dan masa kepesertaan 5 tahun? Kalau lebih lama lagi UU Jamsostek 1992, batas usia juga 55 tahun dan masa kepesertaan 5 tahun?

Memang betul ada UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang Pasal 37 ayat (3) berbunyi: Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.

Kalau mengacunya ke situ (UU 40/2004), ngapain juga bikin PP 1/2009 (zaman SBY) yang isinya “menyimpang” dari UU, segala dibikin masa kepesertaan 5 tahun? Dan apa kaitannya sama krismon 1997/1998?

Tapi, apapun, siap rakyat salah. Oke 10 tahun pencairan. Mantap!

Lalu, ini persoalan juga. Kenapa kita semua jadi dicekoki angka 10 terus. Katanya, biarpun diambil 10 tahun lagi, uang peserta tidak akan tergerus oleh inflasi karena setiap tahun uang peserta berkembang 10,5%. “Coba, mana ada bunga bank segitu,” kata bapak.

Iya, pak. Bunga bank memang kecil dan banyak potongan administrasinya. Tapi saya tidak mau taruh di bank kok, saya mau bisnis narkoba aja, return-nya bisa 200%. Poinnya bukan mempopulerkan narkoba, tapi di atas langit masih ada langit pak. Jangan bangga dengan return segitu. Kalau hitungannya segitu, ada lho yang return-nya tinggi, bisa sampai lebih dari bisnis narkoba: jualan kolak pakai sepuhan dan gula biang.

Pak, betul, duit kelolaan bapak banyak. Rp187 triliun (per 31 Des 2014). Hasil investasi Rp18,1 triliun (Nah, maaf pak, ini total berkembangnya cuma 9,6% bukan 10,5%, gimana donk pak?). Tahun ini targetnya peserta 20,2 juta pekerja dengan iuran Rp40 triliun.

Nanti kan duit ini mau ditaruh di deposito 24,16%, surat utang (obligasi) 45,78%, saham 21,49%, reksadana 7,98%, dan investasi penempatan langsung sebesar 0,59%. Yang di saham katanya hanya saham-saham blue chip (Ingat lho, pengertian blue chip ini tidak seragam. Yang masuk LQ45 belum tentu blue chip). Terus, katanya, uang pekerja ini ada yang diinvestasikan di proyek-proyek properti yang “riil dan aman”.

Ya, sudah enaknya begini aja. Bapak bangun perumahan, saya yang beli. DP 30% ambil dari pencairan tahap awal JHT saya. Sisanya saya bayar setelah 56 tahun. Kan bapak sendiri yang bilang uang peserta tidak lekang oleh inflasi.

Salam No. 10.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Salam No.10: Sesat Pikir Humas BPJS Ketenagakerjaan | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: