Kemana Jokowi Bawa Negara Ini?

Thursday, July 2nd, 2015 - Opini Publik

Lagi mikir-mikir keras, ke mana arah pemerintahan ini?

– Memang ada Pasal 37 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bunyinya begini: Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. (ayat 1). Dibikinnya zaman Megawati presiden. Beroperasi zaman Jokowi.

Nanti bakal ribut lagi soal besaran iuran pensiun. Pengusaha minta 1,5% aja total. BPJS ‘main tengah’ 3% (2% perusahaan, 1% karyawan). DPR pencitraan dorong 8% (5% pengusaha, 3% karyawan). Gerakan buruh mungkin minta seluruh persentasenya pengusaha aja yang bayar. Mau berapa persen juga silakan, duitnya ada gak? Bisnis bisa tumbuh gak?

Duit pekerja dipendam 10 tahun. Cash keras ini. Enak mau diapain aja. Bunga disikat, pokok diputar-putar dulu macam helikopter.

Di-JR (judicial review) aja dulu Pasal ini.

– Main-mainlah ke kantor pajak sekarang-sekarang ini. Kemarin ribet pembatasan faktur, sekarang ribet soal barcode. Mampus gak. Yang penting rakyat gak boleh nunggak pajak. Bayar, bayar, bayar. Pemerintah lagi butuh cash keras. Rakyat tak usah banyak gaya. Masalahnya, bagaimana invoice bisa cair kalau faktur ditahan.

– Sebentar lagi harga meterai naik. Yang 3.000 jadi 10.000. Yang 6.000 jadi 18.000. Akan tiba masanya kita lihat kasir-kasir minimarket sibuk nempelin meterai tiap kita belanja. Lihat aja nanti. Rakyat bayar lagi.

– DP rumah diturunkan jadi 20%. Sebelumnya 30%. Persoalannya, bayar DP pakai apa? Daun boleh? Pengembang dikejar pajak, bunga kredit naik terus, harga material mahal bukan kepalang. Harga rumah makin mahal. Rakyat biasa sulit punya rumah. Yang main ya spekulan lagi. Lari ke pinggiran kota, duit habis buat transportasi karena manajemen transportasi massal kita buruk banget. Saran cepat: pindahkan pusat bisnis Sudirman ke Sawangan aja.

– Jangan pikirkan duniawi terus. Ingat ibadah. Ya, mau naik haji. Ada saya dengar dari kawan di DPR, akumulasi uang setoran calon jemaah haji saat ini angkanya sampai 80 triliun. Kalau dipendam aja di bank dengan bunga 7%, dapatnya 5,6 T. Makanya kalau kemarin ada menteri urusan agama yang disangka disuap 1 T, “wajarlah” ya angkanya. Termasuk kecil bahkan. Masalahnya, yang makan siapa?

– Mau kritis sedikit di medsos. Tiba-tiba jadi tersangka. Lalu ikutan praperadilan. Punya duit berapa kawan mau main perkara? Ditahan deh.

– Mau sedikit kreatif, bikin usaha online (ecommerce). Konon irit transportasi dan akomodasi. Tiba-tiba pemerintah sadar dari tidurnya. E-commerce dipajak. Pembeli dan penjual lampirkan NPWP. PPN, PPh, kena dah semua. Harga jadi gak bersaing lagi.

– “Cari aman” masuk PNS. Tapi bakal kecele. Konon, uang pensiun bakal dihapuskan di era Jokowi ini. Bukan dihapus, kata Menpan, cuma fully funded di depan. Biar tidak bulanan dibayar karena memberatkan negara. Tapi ini belum titik, masih koma. Bisa jadi, dibayarkan fully funded-nya 10 tahun setelah pensiun, sama kayak JHT di atas. Keburu tewas, bos.

– Sudahlah, fokus saja membela publik. Bergiat di LSM. Konon Peraturan BI terbaru masih membolehkan hibah pakai mata uang asing. Lumayan selisihnya kan dengan rupiah. Tapi pemerintah ada saja akalnya. Dana nanti dikontrol oleh pemerintah. Kata seorang kawan, ini namanya Partnership: Kita yang berpartner, sana yang sip.

– Mau ikut tender lembaga negara dan pemerintahan. Boleh. Tapi garansi bank di depan gede banget. Ada kawan bilang, proyek di BUMN X nilainya sekian, wajib taruh garansi Rp100 miliar di depan. Nah, uang diam kan selama berbulan-bulan. Margin proyek 20%, dikurangi biaya dan pajak sana-sini, tinggal 9-an%. Pengusaha gila mana yang mau. Kalau pun mau, spek diakalin, jadinya, ya jembatan ambruk. Untung-untung gak ditangkap KPK.

– Karena sudah stress, ribut terus sama pasangan (suami/istri). Mau cerai? Harga pasar pendampingan lawyer kasus cerai Rp20-Rp25 juta (ada sih yang banting sampai Rp10 juta). Mahal juga. Putusan cerai keluar, urus harta gono-gini dan asuh anak, duit lagi urus-urusnya. Punya mobil sebiji dipotek dua buat gono-gini, harganya jatuh. Cicilan rumah belum selesai, mau dibagi ruginya malah ribut lagi. Ya, masak cerai lagi sih.

– Dalam situasi lelah semacam ini, ide kreatif selalu ada. Kawan berpikir bisnis spa adalah jawabannya. Kalau orang lelah, pelariannya ke spa. Dari 12 bulan, nonaktif cuma sebulan pas puasa. Pajaknya lumayan gede, tapi kalau lagi senang mana pikir pajak sih.

Tapi risiko besar juga, biaya biar gak digerebek dan koordinasi besar juga. Tapi konon pemerintah ada lagi akalnya. Kewenangan penggerebekan kini tak ada di satu instansi, dibuat semacam forum yang terdiri dari tujuh instansi. Satu disumpal, yang lain bolong. Main banyak kaki.

– Satu lagi, kalau situasi sulit begini, bisnis konsultan katanya paling maju. Bisnis menemani orang yang lagi kesusahan. Untuk yang satu ini saya belum update lagi infonya. Tunggu ya.

Ampun, pemerintah.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Kemana Jokowi Bawa Negara Ini? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: