Bagaimana Uang Negara Dicuci “Bersih”?

Monday, June 29th, 2015 - Dapur Berita

Ada perdebatan seru di rapat redaksi Jumat lalu. Soal dana aspirasi, dana parpol, dan tetek-bengek dana politik lainnya yang dikucurkan dari APBN. Ada yang menilai dana-dana yang selama ini menjadi polemik, sebenarnya tak cukup besar juga untuk memenuhi kebutuhan operasional parpol; ada juga yang bersikukuh bahwa bukan di situ poinnya, soal besar-kecil relatif, melainkan pada bagaimana cara berpikir pemerintah yang terkesan “ringan tangan’ menjulurkan kenaikan anggaran untuk parpol. Bisa jadi ini merupakan “instrumen” tawar-menawar legislasi antara eksekutif-legislatif.

Saya sejak dulu kurang tertarik dengan perdebatan jargonik politik atau hukum. Saya justru suka yang konkrit-konkrit saja. Yang ada angkanya. Bisa jadi perdebatan itu menjadi hampa sepanjang kita tidak pernah tahu bagaimana parpol mengelola keuangan internalnya; bagaimana neracanya? Bagaimana income-expense-nya?; bagaimana alur pertanggungjawabannya?; bagaimana auditnya? (meskipun sudah menjadi hal yang sepertinya jamak bahwa audit itu bisa “dibeli”). Sudah jadi rahasia umum, sulit sekali mengakses laporan keuangan parpol di Indonesia.

Lalu, kita semua, meraba-raba berapa sebenarnya angka yang pas untuk parpol/politisi. Apakah Rp1 triliun seperti pernah diusulkan Tjahjo Kumolo? Apakah Rp20 miliar seperti format dana aspirasi? Apakah Rp1.000-an perak per suara seperti format dana bantuan parpol yang jadi perdebatan sekarang ini?

Kita sulit membuat ukuran menentukan hulu kalau tidak paham bagaimana hilirnya. Lantas saya ingat, pernah membaca laporan keuangan salah satu perusahaan humas yang sudah listing di bursa. Di situ saya temukan fakta bahwa salah satu parpol yang pada pemilu terakhir meraih 11-an% suara merupakan satu dari tiga klien yang menyumbang pendapatan terbesar (di atas 10%) bagi perseroan itu per 31 Maret 2014 (audited). Jumlah totalnya mencapai Rp61 miliar. Pembayaran dimaksud diperuntukkan untuk kepentingan iklan di media massa (terutama TV) dan manajemen kehumasan.

Mantap juga parpol ini, saya pikir. Bisa “bersaing” dengan dua perusahaan besar lain yang menjadi sumber terbesar pemasukan perseroan dimaksud. Darimana dia dapat uang? Sumbangan dari siapa yang angkanya lumayan besar itu? Beberapa orang mungkin secara simplistis mengatakan faktor adanya Mr. X yang pernah jadi CEO perusahaan penerbangan sebagai jawaban makmurnya parpol itu, meskipun saya pernah dengar juga dari kawan bahwa Mr. X dimaksud tidak sekaya yang dibilang orang, berdasarkan pengalaman gagalnya Mr. X dkk membangun stasiun TV.

Kembali ke laptop. Faktanya, sekarang kita berhadapan dengan ancaman keluarnya uang negara sebesar Rp133-an miliar untuk dana bantuan parpol, Rp11,2 triliun untuk dana aspirasi. Betul, bahwa jangan hanya kita menyoroti legislatif tapi juga lihat betapa kotornya juga permainan di eksekutif. Saya pikir, eksekutif, legislatif, yudikatif sama-sama harus diawasi dan dihitung-hitung jika negara mau keluarkan uang.

Berkaca dari kasus bupati di Bogor dan Karawang, “harga pasar” perusahaan properti untuk mengalihkan fungsi lahan adalah Rp4 miliar-Rp5 miliar. Belum yang lain-lain kecil-kecil tapi sering. Artinya, kalau setahun 3 kali saja dia melakukan “operasi” sudah dapat Rp15 miliar. Kalikan 5 tahun, Rp75 miliar. Kalau orang ini mau belagu saja beli apartemen yang batasan harganya seperti orang bule boleh beli apartemen di sini Rp5 miliar, bisa dapat 15 unit. Kalau yield-nya 8% saja, dapat Rp400 juta/tahun/unit alias Rp6 miliar/tahun.

Ya, sudahlah. Ini iseng-iseng aja hitung duit orang. Tapi, saya punya “saran”, kalau mau tidak ketahuan KPK, PPATK, dsb, lebih baik “dicuci” dulu duit Anda di perusahaan game. Lebih aman daripada ngumpulin banyak KTP buat buka rekening atau beli unit, lebih tidak deg-degan dibanding cuci di meja judi, gak seribet model lama titip-titip uang ke Singapura.

Berhubung terlanjur saran saya ini ditulis di status FB, monggo sekalian polisi awasi perusahaan-perusahaan game yang lagi seksi buat cuci uang itu.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Bagaimana Uang Negara Dicuci “Bersih”? | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: