Materialisme Historis di Jatinangor

Monday, April 6th, 2015 - Opini Publik

Mantap, saudara-saudara. Di Jatinangor akhir pekan lalu, di satu sisi saya mendengar kiprah seorang kawan kuliah — sesama penggiat Lembaga Filsafat Jatinangor — yang pandangan kiri-radikalnya semakin menjadi-jadi; di sisi lain, saya melihat kost Cempaka yang saya huni ketika kuliah dulu kini sudah lenyap berganti bangunan bagus dan apartemen. Hidup berubah cepat sekali.

Amboi, bagaimana itu kiri bisa laku di ekosistem macam begitu. Mau oceh apa Karl Marx lihat gaya hidup mahasiswa gedongan Jatinangor? Konon, yang saya dengar, semakin tinggi biaya kuliah bukannya semakin bikin itu lingkar otak anak muda di kampus tambah lebar tapi malah tambah blangsak. Tongkrongan keren tak berbanding lurus dengan bagaimana otaknya bekerja. Dosennya? Kelihatannya standar saja: banyak tahu, banyak bingung.

Kembali ke soal apartemen atau secara umum bisnis properti di sana. Semoga kawan-kawan yang masih setia di lajur kiri bisa memahami seterang mereka memahami tentang ada dan tiada bahwasannya kalkulator investor di situ tombol kurang/minusnya dan bagi tidak ada. Yang ada cuma tambah dan kali.

Ketika kita mengupas materialisme-dialektik sampai ke Tan Malaka-Tan Malaka-an, kita wajib tahu juga betapa izin mendirikan bangunan semacam apartemen di Jatinangor itu begitu mudahnya. Di wilayah yang rencana tata ruang wilayahnya masih ditaruh di laci pejabat-pejabat dan tidak dibuka online lebar-lebar, di situlah duit bisa ambil kuasa besar. Prinsipnya sederhana, dapat izin prinsip, jual brosur.

Ketika anda mendalami apa yang namanya kritik Marx terhadap kapitalisme plus bagaimana kaum proletar teralienasi dari realitas, kita wajib paham juga bahwa harga dasar tanah berkali minimal tiga kali lipat ketika soft launching, bisa 5 kali lipat ketika batu pertama, bisa 10 kali lipat ketika topping off, dan gak tahu lagi bisa berapa kali lipat ketika sudah ramai manusia. Saat pemilik tanah yang adalah warga asli sudah kepepet kebutuhan hidup yang makin mahal — mulai dari makan, menyekolahkan anak, hingga ingin umroh dan naik haji, dan ribut-ribut pembagian waris — di situlah modal main kuasa. Kasih 50 juta untuk akuisisi tanah 5 miliar. Atau yang lebih pandai lagi, gak usah kasih 50 juta tapi dapat tanah 5 miliar. Kan naik hajinya masih antri tahun depan.

Ketika anda berbusa-busa ngoceh soal kontradiksi internal, tentu kita juga harus memahami matematika dengan contoh sederhana berikut ini: lahan 5.000 m2 dikurangi 60% tersisa 3.000 m2 yang dibagi minimal 30 m2 sama dengan 100 unit. Kalau dulu beli 1 juta/meter, harga dasar total cuma 5 miliar. Sekarang, bisa dijual @300 juta kali 100 biji dapat 30 miliar.

Untung lu gede banget bos.

Jadi jangan heran kalau lihat laporan Tempo kemarin ada mahasiswa yang bilang, satu unit dipakai tinggal, satu unit disewakan, yang penting bisa hidup mandiri. Besok-besok jangan heran kalau 9-12% dari harga dia beli dulu bisa buat nyekolahin itu dosen-dosen Unpad ke negeri bule sana dan setelah lulus disuruh bikin penelitian buat perusahaan bapaknya itu mahasiswa supaya itu perusahaan punya dasar untuk bikin AMDAL, ANSOS, dan kelak reklamasi. Amin.

Nanti situasinya jadi lucu: si dosen menganggap itu gelar sebagai martabat atas taraf intelektualnya dan kendaraan untuk menaikkan kredit poin dan kepangkatan; si pengusaha berpikir dosen itu adalah poin efisiensi Research and Development (R&D) di laporan keuangan supaya profit tambah besar, dan hitung-hitung memudahkan agensi PR untuk mendapatkan spokeperson dari kampus.

Teman-teman, begitulah mungkin yang namanya materialisme historis.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Materialisme Historis di Jatinangor | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: