Logika Urut Blokir Situs

Wednesday, April 1st, 2015 - Hukum Pers

Soal blokir situs, sepertinya logikanya harus diurut biar tidak bengkok ke sana ke mari. Urusan kemerdekaan berpendapat, sepakat itu wajib. Memblokir tanpa perintah pengadilan di negara hukum semacam Indonesia tidak boleh, itu juga sepakat. Tapi urusan meneliti konten? Bagaimana caranya? Apa ukurannya? Sulit. Pro-teroris? Macam mana pula membuktikannya.

Konon, kita boleh berbeda paham dan tidak boleh memberangus hak orang untuk berbeda paham. Tapi, negara ini tetap punya aturan. Hak masyarakat luas yang harus dilindungi.

Begini. Sependek pemahaman saya, bredel, sensor, pelarangan penyiaran memang tak boleh ada lagi. Terhadap siapa? Pers nasional. Siapa pers nasional? Pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Siapa pula perusahaan pers itu? Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers.

Jadi, pers – dalam hal ini situs berita – jangan bertindak macam intel: Alamat musti jelas, badan hukum jelas, pengelola jelas, penanggung jawab jelas. Jangan pula berlagak macam jagoan: bikin situs, agregasi sana-sini, taburkan imajinasi (juga benci) dan daya khayal, tulis dengan bunga-bunga supaya meyakinkan, lantas mencaci maki orang lain, memeras, menakut-nakuti dengan kedok kebebasan pers. Sudahlah, wartawan itu warga negara biasa, bisa rapuh dan galau juga kalau disel.

Pemerintah juga jangan main gampang. Asal punya kuasa, asal blokir. Pakailah otak dan keringat untuk bertindak. Ini pengalaman saya. Dulu, primaironline.com hosting di BPPT. Setelah kami memuat berita kasus Century, segampang jentikan jemari, server langsung mati. Boro-boro perintah pengadilan, pemberitahuan dari office boy BPPT ke kami pun tidak ada. Begitulah cara main penguasa. Urusan blokir-memblokir, sudah jago mereka. Tak perlu pakai DDOS, website langsung lumpuh.

Kita semua harus menyadari. Sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi, pers memang musti berdiri berlandaskan cita-cita yang baik: informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial. So, kalau mau kudeta, caci maki, atau rusak-rusakkan, dirikanlah perusahaan begal. Kalau mau banyak traffic, buatlah situs bokep. Kalau mau terlihat pintar dan banyak pengikut, jadilah santo atau nabi. Kalau mau IPO, punyalah dulu 100 miliar (ini melantur).

Tapi, kalau mau bisnis pers, mainlah yang betul. Tujuan harus jelas. Aturan soal fungsi pers sudah jelas: penuhi hak masyarakat untuk tahu; menegakkan demokrasi, supremasi hukum, dan HAM, hormati kebhinekaan. Informasi wajib tepat, akurat, benar; perjuangkan keadilan dan kebenaran; bertindak untuk kepentingan umum.

Ya, itu semua memang berat. Mungkin bisa dibilang separuh malaikat. Namun kiranya hal-hal idealis semacam itu bisa menjadi ukuran buat saudara-saudara semua untuk mempertimbangkan kebenaran dan kesejatian portal-portal yang setiap hari berseliweran menyampaikan berita seperti lalat.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Logika Urut Blokir Situs | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: