UU ITE, Penghinaan, Kecerdasan Wartawan

Sunday, August 31st, 2014 - Hukum Pers

Ini bukan analisis hukum. Hanya sekadar ditulis berdasarkan pengalaman dan ingatan. Kebetulan lagi heboh kasus Florence dan UU ITE. Flo ini sudah jadi tersangka dan ditahan. Lantas orang ramai mengaitkan lagi dengan polemik UU ITE dan kebebasan berpendapat. Kebanyakan yang saya lihat, dalam kasus Flo, orang sepakat bahwa memaki di medsos ala Flo adalah salah. Tapi mengenakan upaya penahanan terhadapnya adalah berlebihan.

Dua tahun lalu saya pernah “menguji” efektivitas UU ITE ini di lapangan. Saya mencoba mengikuti logika pembuat UU bahwa UU ITE ini katanya dibuat justru untuk melindungi hak orang. Pun, ingin membuktikan bahwa UU ITE tak selalu identik dengan pengekangan terhadap kebebasan orang. Untuk itu, saya minta tolong supaya lawyer perusahaan membuat analisis. Alhasil, kami membuat LP di Polda Metro Jaya. Melaporkan pimpinan perusahaan news aggregator dengan memakai jerat UU ITE (Pasal 32 ayat 2) yang ancamannya penjara 9 tahun, denda Rp3 miliar. Karena ancaman di atas 5 tahun, tersangka bisa ditahan.

Mahasiswa Fakultas Hukum Unpad rupanya tertarik meneliti aspek hukum kasus ini. Bisa dilihat di link berikut: http://fh.unpad.ac.id/…/tindakan-hukum-yang-dapat-dilakuka…/

Dan: http://media.unpad.ac.id/…/110…/2007/110110070095_a_2399.pdf

Hukum itu urusan pembuktian. Maka kami pun menyiapkan bukti-bukti. Tak semudah yang dikira orang untuk membuktikan kasus pidana. Tapi saya percaya penyidik polisi main fair. Gelar perkara besar sampai dilakukan dua kali. Ahli dipanggil. Pejabat Kominfo dipanggil. Wasdik datang berkali-kali. Hasilnya: SP3. Penyidik berpendapat unsur tidak terpenuhi. Alasannya debatable sih: katanya Pasal 32 harus dibaca utuh ketiga ayatnya (tidak boleh dipecah); unsur memindahkan tidak terpenuhi karena masih ada link yang tertuju ke gresnews.com; hingga argumen bahwa yang namanya berita bukan masuk kategori rahasia; atau unsur merusak sistem tidak ada. Sementara pejabat Kominfo yang ikut gelar perkara tampak bingung dan mengakui memang sampai sekarang aturan teknis tentang news aggregator tidak ada dan kasus kami ini akan jadi pelajaran buat pemerintah menyusun aturan.

Saya tak pernah sakit hati kepada polisi atas SP3 tersebut. Justru sebaliknya, saya senang kasus ini dapat perhatian serius. Kami sengaja tak pakai UU Hak Cipta untuk majukan kasus ini meskipun kami punya bukti pendaftaran HaKI. Sasaran saya adalah ITE. Selain untuk mematahkan argumen dangkal pengelola news aggregator bahwa keberadaan mereka justru menguntungkan publisher semacam gresnews.com karena menambah promosi dan traffic. Ini hal yang mereka lupa bahwa karya jurnalistik itu bukan turun dari langit melainkan karya cipta yang harus dilindungi dan punya nilai. Tak bisa seenaknya diambil untuk kepentingan bisnis.

Atas kasus ini penyidik mengakui bahwa kasus yang kami majukan itu adalah kasus pertama dalam sejarah UU ITE. Mereka kelihatannya senang memutar otak memproses kasus ini, bergelut dengan pembuktian, kajian, ahli, daripada dimaki-maki publik bahwa UU ITE mengekang kebebasan orang semacam kasus Prita.

Ya, tujuan saya tercapai. Artinya ada aspek lain dalam panorama hukum kasus ITE yang kami buat. Belakangan, saya lihat teman-teman AJI juga mulai mendiskusikan secara serius keberadaan news aggregator itu.

So, dalam kasus ITE semacam Florence (walau penyidik juga menambahkan pasal 310 dan 311 KUHP dalam sangkaannya, selain pasal 27 dan 28 UU ITE), wartawan tak boleh larut emosional mengikuti arus opini yang berkembang. Tetap tenang dan teliti melihat sudut pandang kasus ini. Wartawan tak boleh membela berlebihan, menyerang berlebihan. Tetap harus objektif dan faktual.

Karena ini kasus pidana, isu-isu yang dimunculkan dalam berita haruslah menguak lebih banyak sisi hukum kasus ini. Bukan sisi politik yang potensial di-spin sana-sini. Ceklah, apakah penahanan Flo sudah berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta karena UU ITE mensyaratkan itu; ceklah siapa saja ahli yang akan dihadirkan dalam penyidikan; ceklah apakah unsur-unsurnya terpenuhi; ceklah apa betul harus ditahan karena Flo berkemungkinan lari, menghilangkan bukti, atau mengulangi perbuatan; ceklah mengapa SIM card dan PIN gadget Flo tak mau diserahkan ke penyidik. Pendeknya, ceklah bukti. Bukan mengumbar opini yang ngelantur, seperti yang biasa banyak media kacangan lakukan agar mendapat banyak traffic/rating/oplah.

Dari kasus ke kasus, peristiwa ke peristiwa, wartawan harus belajar supaya tambah pintar. Jangan mati dalam kebodohan. Buatlah berita yang faktual, logis, dan cerdas. Anda tak perlu jadi terkenal, biarkan karya yang bicara.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

UU ITE, Penghinaan, Kecerdasan Wartawan | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: