Jokowi vs Prabowo dalam Teori Sun Tzu

Tuesday, June 10th, 2014 - Opini Publik

Kalau saja Prabowo mengikuti saran Sun Tzu, pertanyaan JK tentang HAM bisa membawanya mendarat lebih mulus. Ikuti cara pikir lawan supaya lawan kehilangan karakter. Pertanyaan soal HAM seharusnya bisa diprediksi dengan mudah. Karena itulah sasaran utama lawan.

Memulai dengan pernyataan bahwa hak hidup adalah substansi HAM tanpa memberinya kerangka teoritis dan yuridis potensial membuat Prabowo blunder. Apalagi penjelasan selanjutnya adalah tentang betapa ia adalah pembela HAM yang paling keras. Argumennya, sebagai prajurit dia membela hak hidup dan tumpah darah rakyat Indonesia; melindungi dari ancaman teror bom, kelompok ekstrem, dan sebagainya; serta mengutip secara serampangan bahwa di Singapura, ada ancaman hukuman mati bagi mereka yang ‘main bom’.

Jika saja, Prabowo ‘mengikuti’ alur berpikir pegiat HAM dan menelisik Konstitusi, ia bisa membawa alur debat berpihak kepadanya. Hak hidup dia masukkan dalam penjelasan tentang non-derogable rights dan derogable rights. Pemenuhan pangan bagi rakyat dia jelaskan dalam matra pemenuhan negara atas hak ekosob; kebebasan sipil dan politik dia masukkan dalam kerangka hak sipol. Setelah itu, dia bisa berkata-kata tentang jaminan konstitusional dalam peraturan perundang-undangan.

Ada lagi catatan tentang penekanan Prabowo terhadap UUD 1945, yang asli per 18 Agustus 1945. Ini juga bisa jadi blunder isu kalau tidak dijelaskan konteks dan maksudnya. Misalnya, Prabowo dan timnya harus pula mengangkat tentang perdebatan dalam rapat BPUPK tentang dasar berdirinya negara dan konsep demokrasi yang mau diusung. Mengangkat lagi pandangan Bung Karno, Bung Hatta, dan Soepomo tentang pentingnya “sistem sendiri” yang khas Indonesia. Jika tidak, jargon kembali ke UUD 1945 yang asli mudah diserbu dengan argumen singkat bahwa itu berarti mengembalikan ke Orde Baru, menghilangkan KPK, KY, menolak pemilihan langsung, dan sejenisnya.

Kaitan dengan pelanggaran HAM masa lalu, kiranya harus dijelaskan secara terang faktanya. Setidaknya tujuh berkas penyelidikan sejumlah kasus pelanggaran HAM (termasuk Talang Sari, Semanggi 1 dan 2, petrus, kasus 1965, Tanjung Priok, kerusuhan Mei, dan Wamena) sudah dirampungkan oleh Komnas HAM berdasarkan petunjuk jaksa. ‘Barang’ sudah meluncur ke kejaksaan agung yang berwenang melakukan penyidikan. Setelah itu pengadilan ad hoc HAM bisa dibentuk. Tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan membuat terang kebenaran dan memberikan keadilan buat semua pihak (Prabowo tentunya tak mau toh ada beban sejarah, dianggap bersalah tanpa ada peradilan). Sederhana sebenarnya, ketimbang bernada tinggi mengatakan, “Tanya atasan saya.”

Soal korupsi, juga rentan dikritik, terutama tentang pandangan sebab akibat bahwa korupsi disebabkan rendahnya gaji pejabat dibanding luar negeri. Padahal teori dasar tentang korupsi yang membedakan antara korupsi karena ketamakan dan korupsi karena sistem, jelas mematahkan logika bahwa gaji tinggi tidak berarti pejabat tidak korupsi (pun teori bahwa kejahatan karena niat dan kesempatan). Kurang tinggi apa gaji Kepala SKK Migas, misalnya.

Jokowi juga ada catatan. Pertanyaan Prabowo tentang pemekaran daerah dan pemilihan langsung yang boros, sebetulnya sudah tangkas dijawab dengan argumen bahwa konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengaturnya begitu, tapi caranya diperbaiki. Di sini seharusnya Jokowi bisa melanjutkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak 2019 dan pendapat mahkamah yang melatarbelakangi itu.

Soal dasar kebhinekaan, Jokowi menjawab konstitusi, tetapi lupa menegaskan bahwa Pancasila juga memperkuat jaminan kebhinekaan itu. Contoh tentang Lurah Susan bagus diangkat, meskipun Prabowo juga secara faktual punya kunci bahwa Ahok juga menjadi contoh setara bahwa Gerindra juga antidiskriminasi.

Tentang egovernment, Jokowi seharusnya bisa mengembangkan argumen ke teori open government. Sciences dan teknologi dipakai untuk membangun sistem pemerintahan yang memastikan public trust, transparansi, kolaborasi, dan partisipasi publik. Tapi menyederhanakan itu sebatas urusan programmer dalam dua minggu, bisa jadi urusan panjang. Urusan infrastruktur, anggaran, kultur, dan sebagainya secara realistis bisa jadi menghabiskan waktu sekali masa jabatan presiden hanya untuk memulainya.

Urusan politik anggaran juga bisa jadi rumit, mengingat keanekaragaman aspirasi dan kepentingan daerah. Menyangkut perimbangan keuangan pusat-daerah, fiskal, dan faktor sejarah (separatisme dan klaim kekayaan alam), bisa membuat persoalan rumit jika hanya instrumen politik anggaran yang dipakai untuk menekan daerah. Lebih bijak Jokowi mengambil terminologi keadilan anggaran, sebagai pintu masuk isu anggaran.

Kira-kira begitu yang saya lihat dari debat kemarin. Selanjutnya, saya menunggu momen ketika dua capres ini disuruh menyanyi. Lagu apa yang mereka pilih dan bagaimana mereka mengapresiasi musik, akan menggambarkan siapa mereka sesungguhnya. Itu kata saya, yang bukan pendukung atau tim sukses keduanya.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Jokowi vs Prabowo dalam Teori Sun Tzu | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: