Di Balik Tembok KPK

Wednesday, December 18th, 2013 - Opini Publik

Tahun 2005, wartawan Kompas Vincentia Hanni (alm) menulis artikel berjudul Di Balik Tembok KPK, Mencetak Kultur Baru. Vin adalah wartawan yang paling senior meliput di KPK. Desember 2009, dia meninggal karena kanker paru-paru.

Artikel itu bercerita tentang masa awal berdirinya KPK dan kultur baru yang hendak dibentuk: pegawai yang pulang larut malam, larangan bagi pimpinan mengintervensi bawahan dan membuat nota dinas, hingga keyakinan bahwa kekayaan hanya sebatas tenggorokan–Vin mengutip jaksa KPK Khaidir Ramli yang juga telah tiada pada September 2012 karena sakit.Jabatan terakhir Khaidir adalah kepala biro hukum KPK. Di bagian akhir tulisannya, Vin mengutip filsuf Erich Fromm, penulis buku The Art of Loving: Satu dunia baru akan terwujud hanya bila manusia baru muncul. Manusia yang mencintai negaranya karena dia mencintai umat manusia. Manusia yang mencintai kehidupan, bukan hanya dirinya sendiri.

Artikel Vin dikutip utuh dalam laporan tahunan KPK tahun 2005. Di sisi lain, saat itu, sistem pelacakan uang hasil korupsi dan sistem intelijen KPK juga sedang dibangun oleh Amien Sunaryadi, si ahli forensik keuangan jebolan Price Waterhouse Coopers, yang spesialisasinya adalah dispute analysis and investigation.

Sejak 2005 hingga hari ini saya melihat banyak orang-pejabat/pengusaha-berurusan dengan KPK. Hingga kemarin yang bikin heboh adalah penetapan Ratu Atut sebagai tersangka. Saya tak pernah memuji KPK karena ia menangkap orang-orang yang dianggap pejabat kelas atas dan penguasa. Bagi saya itu hal biasa dan memang tugas KPK berdasarkan perintah undang-undang. Tersangka ya tersangka, siapa pun dia. Sama saja.

Lebih menarik melihat ’gerakan kebudayaan’ yang dibawa oleh KPK. Mengapa KPK begitu ’beringas’ belakangan ini? Beberapa kalangan menyebut strategi dan taktik pimpinan KPK yang sekarang ini begitu nyeleneh.

Ketika Vin menulis pada 2005, KPK masih bayi. Pimpinannya adalah orang-orang tua. Cara bertindaknya cenderung penuh perhitungan dan relatif menghindari konflik terbuka dengan pihak luar, termasuk DPR. Tapi kelihatannya seiring dengan bertambahnya usia dan meningkatnya dukungan publik, pimpinan yang sekarang ini tampak lebih muda cara bertindaknya. Ketua KPK bisa menelurkan istilah ’pembunuh berdarah dingin, ’dinasti korupsi’, atau ’pemain besar’ di tengah-tengah berjalannya proses hukum. Media melahap istilah itu sebagai ’kebenaran’ yang terus menerus dikejar. Opini publik bisa bergulir jauh sebelum proses di pengadilan berlangsung.

Sementara Johan Budi adalah wartawan investigasi kawakan yang paham betul peta opini publik. Dia selalu tenang merespons isu dan serangan sepanas apapun. Menariknya, di ILC tadi malam, Johan berkata kepada pengacara Atut, “Benar atau salah itu bukan di tangan KPK, bukan di tangan pengacara, tapi di tangan hakim. Kita lihat saja di pengadilan nanti.” Tentu Johan paham tak sedikit hakim terjerat korupsi dan main-main perkara, dan berurusan dengan KPK. Dia cukup cerdik dengan mengeluarkan pernyataan itu.

Bagi yang jeli melihat, gerakan KPK ini bukan hanya gerakan penegakan hukum melainkan gerakan penegakan kultur. Dari kultur membangun ketika masih bayi hingga kultur mengubah ketika beranjak dewasa.

Beberapa pekan lalu saya diundang KPK dalam pertemuan antara pemimpin redaksi dan pimpinan KPK (BW, Zulkarnaen, Busyro Muqoddas). Zulkarnaen saya tak kenal akrab. BW senior saya di YLBHI yang dia akui sendiri kalah dari saya karena dia tak bisa mewujudkan gagasan membangun portal berita seperti saya; BM saya kenal sejak di KY, penyuka I’ll follow the sun-nya The Beatles. Johan minta saya mengkritik KPK.

Pertama, saya kritik slogan Berani Jujur Hebat yang tak jelas poin dan maksudnya. Siapa sasarannya juga tak jelas, terbukti di dunia online, slogan itu kurang berkibar. Kedua, saya kritik soal KPK yang kerap tidak tampil apa adanya sehingga ia seringkali menjadi robot yang selalu benar. Ketika KPK tak bisa dikritik dan jadi berhala, saya bilang, di situlah musuh terbesar KPK, melawan dirinya sendiri. Ketiga, saya minta ditegaskan lagi tentang tujuan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan tujuan tetapi alat untuk mencapai keadilan buat banyak orang. Mirip dengan yang Artidjo Alkostar pernah katakan, tujuan pengadilan bukanlah menghukum tetapi menaikkan keadilan.

Zulkarnaen menjawab formal khas jaksa. Keadilan sudah coba didekati oleh KPK dengan memberikan ruang hal-hal yang meringankan bagi tersangka. BW menjawab secara unik, menarik. Dia sepakat dalam pemberantasan korupsi ada value yang hendak dicapai. Tentang keadilan, tentang betapa koruptor adalah pelanggar HAM bagi rakyat banyak.

Mengenai tudingan kebenaran tunggal, BW mengungkapkan poin penting. Ternyata benar bahwa KPK sudah berdiskusi dengan banyak konsultan tentang bagaimana caranya gerakan antikorupsi menjadi semacam subkultur baru di kalangan anak muda. Tersirat, BW juga tak ingin KPK dianggap selalu benar. Dia mengilustrasikan situasi itu dengan gerakan hipster. Contohnya, kata BW, sekarang ini banyak anak muda yang gemar nongkrong sampai malam tetapi tak lupa cium tangan kepada ayah-bunda; atau mengenakan jeans yang tak rapi bahkan sedikit disobek. Intinya dia mau bilang dimunculkan ’ketidaksempurnaan’ sebagai suatu cara bertindak alternatif.

Sebagai sebuah istilah yang muncul sejak tahun 20-an dan memuncak pada era jazz tahun 40-an, hipster menggambarkan sebuah subkultur yang diasosiasikan dengan gerakan musik indie dan alternatif, cara berpikir yang progresif dan independen dalam politik, serta gaya hidup alternatif. Majalah Time tahun 2009 pernah menggambarkan seorang hipster saat ini dengan: pakailah sweater nenekmu dan kacamata Ray Ban model Bob Dylan, pakai celana jeans pendek, sepatu Converse, dan minumlah bir Pabst Blue Ribbon.

Gelagat-gelagatnya, pengamatan saya, gerakan subkultur antikorupsi ini akan berlanjut terus dan menguat pada tahun depan, tahun pemilu. KPK yang ’nyeleneh’, KPK yang bak ’hipster’. Para pejabat dan pengusaha nakal, jangan coba main-main dengan gerakan kebudayaan ini.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Komentar

Di Balik Tembok KPK | Agustinus Edy Kristianto | 4.5
error: